JAKARTA – Aksi tawuran antarwarga kembali mengguncang kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Insiden yang terjadi dua hari berturut-turut itu menegaskan bahwa persoalan konflik horizontal di wilayah padat penduduk tersebut masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, Pemprov DKI memastikan tidak akan mengedepankan pendekatan represif semata, melainkan fokus pada pencegahan jangka panjang yang melibatkan banyak unsur.
Berdasarkan rangkuman peristiwa, bentrokan pertama pecah pada Kamis (1/1/2026) bertepatan dengan waktu salat magrib. Tawuran melibatkan sekitar 20 orang dari dua kelompok warga, yakni Gang Tuyul RW 04 dan Magasen RW 12, Kelurahan Manggarai. Bentrokan tersebut sempat memicu kepanikan warga sekitar meski berhasil diredam aparat keamanan.
Namun situasi kembali memanas keesokan harinya. Pada Jumat (2/1/2026) sekitar pukul 15.00 WIB, tawuran kembali terjadi di kawasan underpass Manggarai dengan melibatkan kelompok warga yang sama. Aksi saling serang di ruang publik itu mengganggu aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas, serta memperkuat kekhawatiran akan potensi konflik berulang di wilayah tersebut.
Menanggapi kejadian itu, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim, menegaskan bahwa Pemprov DKI tetap konsisten menjalankan strategi penanganan tawuran secara preventif dan komprehensif. Menurutnya, akar persoalan tawuran tidak bisa diselesaikan hanya dengan penegakan hukum, melainkan memerlukan pendekatan sosial yang berkelanjutan.
“Langkah Pemprov DKI saat ini tetap fokus pada pendekatan preventif dan komprehensif,” ujar Chico, Sabtu (3/1/2026).
Chico menjelaskan, Pemprov DKI terus membangun koordinasi intensif dengan berbagai pihak, mulai dari Polri, TNI, Satpol PP, hingga jajaran kewilayahan seperti camat, lurah, RT dan RW. Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dilibatkan untuk menjaga komunikasi dan meredam potensi konflik sejak dini.
Di lapangan, upaya pencegahan dilakukan melalui patroli rutin di titik-titik rawan, dialog antarwarga, serta deteksi dini terhadap potensi gesekan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu mencegah konflik sebelum berkembang menjadi aksi kekerasan terbuka.
Tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, Pemprov DKI juga memperkuat program sosial yang menyasar generasi muda, yang kerap menjadi kelompok paling rentan terlibat tawuran. Program tersebut mencakup penyediaan lapangan kerja, pengembangan fasilitas olahraga, serta kegiatan kreatif dan produktif berbasis komunitas.
“Kita ingin energi anak-anak muda ini tersalurkan ke hal-hal yang positif, bukan ke konflik,” kata Chico.
Sebagai bagian dari penguatan kebijakan, sejak November 2025 Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah membentuk dan meresmikan Satgas Jaga Jakarta. Satuan tugas ini dirancang khusus untuk menangani berbagai bentuk kerawanan sosial, mulai dari tawuran, konflik antarwarga, hingga potensi kriminalitas di lingkungan permukiman.
Satgas Jaga Jakarta bekerja dengan pola kolaboratif lintas elemen, melibatkan Forkopimda, aparat kewilayahan, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Pendekatan yang digunakan bersifat humanis, mengutamakan pengumpulan informasi dini, koordinasi cepat, serta tindakan terukur di lapangan.
“Untuk kawasan rawan seperti Manggarai, Satgas Jaga Jakarta akan menjadi garda depan dalam monitoring dan pencegahan potensi gesekan antarwarga,” jelas Chico.
Pemprov DKI juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui kanal aduan #JagaJakarta, yang memungkinkan warga melaporkan potensi konflik atau gangguan keamanan secara cepat. Selain itu, berbagai program sosial dan keagamaan terus digalakkan sebagai sarana membangun solidaritas warga, salah satunya melalui kegiatan Manggarai Bersholawat.
Pemprov DKI berharap, dengan kombinasi pengamanan, pemberdayaan sosial, dan keterlibatan masyarakat, siklus tawuran yang kerap berulang di Manggarai dapat diputus secara bertahap dan berkelanjutan.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
