Jakarta — Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi rencana pemanggilan dirinya sebagai saksi dalam perkara hukum terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebut-sebut akan segera disidangkan.
Rocky mengaku belum mengetahui secara pasti substansi apa yang akan dimintai keterangannya dalam perkara tersebut. Ia menegaskan akan memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya nanti.
Saya belum tahu akan ditanya apa. Saya tunggu saja pertanyaannya. Kalau diminta jadi saksi, ya saksi memberi keterangan sesuai yang diketahui,” kata Rocky saat ditemui usai menghadiri Executive Breakfast Meeting (EBM) Seri ke-5 yang digelar IKA FIKOM UNPAD, Senin (26/1), di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Rocky menyebut hingga kini belum ada permintaan resmi terkait materi kesaksian, termasuk apakah dirinya akan dihadirkan sebagai saksi yang meringankan atau dalam kapasitas lainnya.
Sampai sekarang belum ada. Jadi belum bisa berkomentar terlalu jauh karena peristiwanya juga belum terjadi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rocky juga menyinggung dinamika demokrasi dan komunikasi politik di Indonesia yang menurutnya kerap dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, termasuk dalam kasus-kasus yang menyita perhatian publik.
Ia menilai, perkara hukum yang menyangkut tokoh besar selalu memiliki dimensi politik, ekonomi, dan demokrasi yang tidak bisa dilepaskan dari konteks komunikasi publik.
Setiap isu besar pasti punya dampak pada persepsi publik. Di situlah komunikasi politik bekerja, bagaimana kekuasaan, hukum, dan opini publik saling berkelindan,” katanya.
EBM Seri ke-5 mengusung tema “Riah-Riuh Komunikasi”, terinspirasi dari buku terbaru pengamat komunikasi politik Hendri Satrio. Forum ini membahas dinamika komunikasi pejabat publik, pengambilan kebijakan, serta pengelolaan kepercayaan publik di era keterbukaan informasi.
Selain Rocky Gerung, acara ini juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sebagai keynote speaker, Hendri Satrio, Sabrang MDP (Noe Letto), dan Maman Suherman.
