JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen strategis pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan produktif sekaligus mendorong pengusaha UMKM meningkatkan kapasitas usaha.
Hingga 26 Oktober 2026, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp262,4 triliun kepada lebih dari 4 juta debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,62 juta merupakan debitur baru atau mencapai 118 persen dari target. Sementara itu, sebanyak 706 ribu debitur telah naik kelas atau mengalami graduasi, setara 64 persen dari target.
Hal tersebut disampaikan Maman dalam International Fora for Kredit Program Pemerintah yang merupakan bagian dari rangkaian Festival Kredit Program Pemerintah dan Seminar Internasional di Bali, Jumat (30/10).
“KUR bukan sekadar instrumen penyaluran kredit, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu pengusaha UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, dan naik kelas,” kata Maman.
Menurut dia, keberhasilan program pembiayaan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya kredit yang disalurkan. Dampak pembiayaan terhadap produktivitas usaha, perluasan bisnis, dan penciptaan lapangan kerja juga menjadi indikator penting.
“Keberhasilan program pembiayaan pemerintah harus dilihat dari seberapa besar manfaatnya bagi pengusaha UMKM, terutama dalam meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Maman mengatakan penguatan akses pembiayaan menjadi penting karena UMKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional.
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 57 juta unit UMKM atau 99 persen dari keseluruhan unit usaha. Sektor tersebut berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.
Meski memiliki peran besar, akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan masih terbatas. Hingga Juni 2026, porsi kredit UMKM tercatat sekitar 16,7 persen dari total kredit perbankan nasional.
Pemerintah menargetkan porsi tersebut meningkat menjadi 25 persen pada 2029, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Maman menjelaskan keterbatasan akses pembiayaan antara lain disebabkan pencatatan keuangan dan legalitas usaha yang belum memadai, serta rendahnya literasi keuangan di kalangan sebagian pelaku UMKM.
Di sisi lain, lembaga pembiayaan juga menghadapi tantangan dalam memperoleh data usaha yang akurat dan menilai kelayakan calon debitur.
“Oleh karena itu, perluasan akses pembiayaan tidak bisa hanya dilakukan dengan menambah jumlah kredit yang tersedia. Pengusaha UMKM juga membutuhkan pendampingan agar pembiayaan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata Maman.
Pemerintah Bangun Ekosistem Pembiayaan Berjenjang
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mengembangkan ekosistem pembiayaan berjenjang. Skema ini dimulai dari pembiayaan ultra mikro melalui PNM Mekaar dan program UMi, kemudian berlanjut ke KUR hingga pengusaha UMKM mampu mengakses pembiayaan komersial secara mandiri.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama mereka yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Melalui skema Kredit Pemberdayaan Perempuan Prasejahtera (KPPS), pemerintah menyediakan pembiayaan dengan plafon hingga Rp15 juta per penerima dan suku bunga tetap atau flat sebesar 8 persen per tahun tanpa persyaratan agunan tambahan.
Selain pembiayaan, Kementerian UMKM mengintegrasikan berbagai layanan pemberdayaan melalui platform SAPA UMKM. Platform ini menghubungkan layanan legalitas usaha, sertifikasi, peningkatan kapasitas, digitalisasi, pembiayaan, hingga akses pasar dalam satu pintu layanan.
Pendampingan juga dilakukan melalui program LAKSMI yang menyasar pengusaha mikro perempuan serta Bursa Wirausaha Unggulan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan mempertemukan pelaku usaha dengan peluang pembiayaan maupun kemitraan.
Maman menegaskan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk membangun sistem pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pengusaha UMKM.
Dia berharap perluasan akses pembiayaan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas usaha sehingga semakin banyak UMKM yang mampu berkembang, naik kelas, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
