Jakarta — Pemerintah bersama Bank Indonesia memperkuat sinergi pengendalian inflasi di wilayah Sumatera menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi pascabencana.
Langkah itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) Wilayah Sumatera yang digelar di Palembang, 11 Februari 2026.
Pemerintah dan Bank Indonesia menyatakan komitmen menjaga stabilitas harga melalui bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral yang diperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Inflasi Indonesia pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedikit di atas rentang sasaran 2,5±1 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi low base effect kebijakan diskon tarif listrik 50 persen pada Januari–Februari 2025.
Meski demikian, inflasi komponen pangan bergejolak (volatile food) tetap terkendali di level 1,14 persen (yoy) dan secara bulanan tercatat deflasi sebesar 1,96 persen (month to month/mtm).
Di tengah tantangan bencana, anomali iklim, serta siklus permintaan musiman Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), sebagian besar daerah di Sumatera mencatat deflasi bulanan pada kelompok bahan makanan sepanjang Januari 2026. Kondisi ini didukung peningkatan pasokan komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah dari daerah sentra serta distribusi pangan yang relatif lancar.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan mengatakan pengendalian inflasi, khususnya pada komponen volatile food, harus terus diperkuat menjelang HBKN.
Upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga perlu dilakukan melalui perluasan kerja sama antar daerah yang disinergikan dengan BUMN logistik, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR, dan menjaga daya beli melalui penyaluran bantuan pangan,” ujar Ferry dalam Rakor TPIP-TPID Wilayah Sumatera di Palembang, Kamis (12/2).
Dalam jangka pendek, rakor menyepakati sejumlah langkah pengendalian inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri, antara lain stabilisasi harga dan intervensi pasar melalui operasi pasar, perluasan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta gerakan diversifikasi pangan.
Selain itu, penguatan distribusi dan konektivitas pasokan regional dilakukan melalui integrasi pasar induk dan pasar rakyat, misi dagang, serta sinergi kerja sama antar daerah (KAD) baik intra maupun antarwilayah. Pemerintah juga mendorong penguatan manajemen risiko melalui early warning system dan protokol pengendalian inflasi.
Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah menekankan pentingnya antisipasi risiko hidrometeorologi melalui penguatan produksi berbasis adaptasi iklim dan perlindungan usaha tani pascapanen. Percepatan perbaikan jaringan irigasi serta dukungan sarana dan prasarana bagi petani dan kelompok tani terdampak bencana juga menjadi fokus pemulihan.
Rangkaian rakor tersebut turut diisi dengan soft launching Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang dibuka Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Pengendalian inflasi memerlukan kerja sama dari banyak pihak. Mari gunakan pengaruh yang kita miliki untuk memberikan upaya terbaik dalam pengendalian inflasi di daerah kita masing-masing,” ujar Herman.
Dalam agenda itu juga digelar temu wicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian, serta pelepasan truk kerja sama antar daerah untuk komoditas bawang merah dan beras menuju Aceh Tengah.
Pemerintah berharap sinergi TPIP-TPID di wilayah Sumatera dapat menjaga stabilitas harga selama Ramadan dan Idulfitri, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi di daerah terdampak bencana.
