Jakarta – Pemerintah memastikan ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah meningkatnya tensi geopolitik global yang memicu ketidakpastian perekonomian dunia dan mengganggu kelancaran rantai pasok internasional.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, dinamika geopolitik global seperti kebijakan tarif resiprokal, konfrontasi geoekonomi, serta fragmentasi ekonomi akibat proteksionisme telah meningkatkan risiko dan biaya logistik lintas negara.
Logistik menjadi kunci utama. Pada saat terjadi dinamika geopolitik global, yang terdampak pertama kali adalah masalah logistik dan supply chain, dan ongkosnya sangat mahal,” ujar Susiwijono dalam kegiatan Economic Outlook 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (29/1).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) bertajuk 2 Dekade Bersama APJP untuk Indonesia: Membangun Kemandirian Ekonomi & Mewujudkan Asta Cita”. Acara diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga, asosiasi, pelaku usaha, serta media.
Susiwijono menegaskan, penguatan sistem logistik nasional yang efisien, terintegrasi, dan adaptif menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Ia menjelaskan, penguatan kinerja logistik nasional merupakan bagian dari enabler utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional yang dijalankan melalui tiga mesin pertumbuhan, yakni revitalisasi mesin ekonomi konvensional, pembangunan mesin ekonomi baru berbasis teknologi, serta peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia.
Strategi tersebut, lanjutnya, diperkuat oleh stabilitas makroekonomi, daya beli masyarakat yang terjaga, iklim investasi yang kondusif, pendalaman sektor keuangan, serta penguatan social security dan social safety net. Efisiensi biaya logistik dinilai menjadi faktor penting dalam menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Saya ingin membangun optimisme. Di tengah tantangan dan ketidakpastian global, fundamental ekonomi kita masih kuat,” kata Susiwijono.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan peran strategis Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional, tidak hanya melalui dukungan kelancaran ekspor-impor, tetapi juga kontribusi pemikiran, kajian, dan riset kebijakan di bidang kepabeanan dan logistik.
APJP merupakan wadah bagi perusahaan pemegang fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dan Authorized Economic Operator (AEO) yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dan risiko rendah dalam kegiatan ekspor-impor. Asosiasi ini berperan sebagai mitra pemerintah dalam mendukung kelancaran arus barang dan efisiensi proses kepabeanan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Dwi Teguh Wibowo, Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Susila Brata, Ketua Umum APJP Bob Azam, serta pengurus dan pimpinan perusahaan anggota APJP.
