JAKARTA – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI, Mugiyanto, mengajak seluruh elemen bangsa mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembenahan tata kelola perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Mugiyanto menegaskan, perjuangan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak seharusnya dipertentangkan dengan kepentingan rakyat. Sebaliknya, seluruh pihak perlu memastikan kewenangan negara digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Mugiyanto merespons perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
“Ketika Presiden Prabowo sedang berjuang keras mewujudkan kesejahteraan rakyat, sudah sepatutnya semua pihak memberikan dukungan, bukan justru menikam dari belakang,” tegas Mugiyanto.
Di sisi lain, Mugiyanto mengecam keras praktik penyadapan ilegal, tanpa memandang siapa pihak yang menjadi sasaran maupun pelakunya.
Menurutnya, penyadapan tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi dan kebebasan berkomunikasi yang dijamin konstitusi.
Ia mengingatkan, kewenangan penyadapan yang diberikan kepada negara untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan tidak boleh disalahgunakan hingga mengancam hak asasi manusia.
Mugiyanto juga menilai penyalahgunaan kewenangan tersebut berpotensi mengancam rasa aman, membatasi kebebasan berpendapat, serta membuka ruang intimidasi terhadap warga negara.
Karena itu, ia meminta agar dugaan perkara penyadapan ilegal diusut secara menyeluruh, independen, dan transparan. Proses penegakan hukum juga harus tetap menjamin perlindungan hak para tersangka, saksi, maupun korban.
Apabila ditemukan dan terbukti adanya pelanggaran, negara harus memastikan tersedianya mekanisme pemulihan yang efektif bagi para korban.
Lebih lanjut, Wamen HAM menyatakan dukungannya terhadap Komisi III DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Menurutnya, meskipun ketentuan mengenai penyadapan telah tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral, Indonesia hingga kini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif.
Keberadaan UU Penyadapan dinilai penting untuk memastikan setiap tindakan penyadapan dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pengawasan independen, dan akuntabilitas.
Selain itu, regulasi tersebut diharapkan mampu menyediakan mekanisme pengaduan serta pemulihan bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan kewenangan penyadapan.
Mugiyanto menegaskan, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prinsip utama dalam penggunaan kewenangan negara, termasuk dalam menjaga keamanan nasional dan menegakkan hukum.
