INDRAMAYU – WS Law And Partner menegaskan tidak akan tinggal diam menghadapi perkara hukum yang menjerat Masta, yang dilaporkan atas dugaan pemerasan terhadap Kepala Desa Kertawinangun, Andi. Tim kuasa hukum menyatakan siap membuktikan bahwa tuduhan terhadap kliennya tidak berdasar dan meminta proses hukum berjalan transparan serta objektif.
Masta dilaporkan melalui laporan polisi Nomor LP/B/864/VII/2026/SPKT/POLRES INDRAMAYU/POLDA JAWA BARAT tertanggal 14 Juli 2026. Dalam perkara tersebut, Masta disangkakan melanggar Pasal 483 dan/atau Pasal 482 KUHP terkait dugaan pengancaman dan/atau pemerasan.
Kasus ini bermula dari video yang memuat dugaan penyalahgunaan kantor Desa Kertawinangun sebagai lokasi pesta minuman keras (miras) dan karaoke, yang disebut-sebut melibatkan perempuan pendamping atau lady companion (LC).
Video tersebut diduga menjadi pemicu laporan terhadap Masta. Andi selaku pelapor disebut merasa terancam dengan kemungkinan penyebarluasan rekaman tersebut. Namun, dugaan pemerasan yang dialamatkan kepada Masta masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Pengacara WS Law And Partner, Wawan Setiawan, menegaskan pihaknya siap menghadapi seluruh tahapan perkara sekaligus menguji tuduhan yang ditujukan kepada kliennya.
“Kami siap membuktikan bahwa klien kami tidak melakukan pemerasan sebagaimana yang dituduhkan. Semua harus diuji berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga meminta agar proses penanganan perkara berjalan secara profesional dan objektif,” ujar Wawan Setiawan seusai bertemu penyidik di Polres Indramayu, Selasa (10/11/2026).
Menurut Wawan, pendampingan hukum terhadap Masta tidak hanya berfokus pada pembelaan dalam perkara pidana, tetapi juga memastikan seluruh hak klien terpenuhi selama proses pemeriksaan. Ia menekankan bahwa setiap tuduhan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum, bukan semata-mata berdasarkan asumsi atau persepsi.
Di tengah proses hukum tersebut, dugaan penggunaan kantor desa untuk kegiatan pesta miras dan karaoke turut menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan. Kantor desa merupakan fasilitas publik yang semestinya digunakan untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat, bukan untuk aktivitas yang bertentangan dengan fungsi pemerintahan.
Dugaan tersebut tentu perlu ditelusuri secara objektif oleh pihak berwenang. Jika terbukti terjadi penyalahgunaan fasilitas publik, persoalan itu juga harus ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, perkara Masta tidak hanya menyisakan pertanyaan mengenai dugaan pemerasan, tetapi juga membuka ruang bagi penelusuran atas dugaan penyalahgunaan kantor desa.
WS Law And Partner menyatakan siap mengawal perkara tersebut hingga tuntas. Bagi tim kuasa hukum, pembuktian di hadapan hukum menjadi jalan untuk mengungkap fakta sekaligus memastikan keadilan bagi kliennya.
Pada akhirnya, seluruh pihak harus tunduk pada proses hukum. Dugaan pemerasan harus dibuktikan, sementara dugaan penyalahgunaan fasilitas desa juga layak mendapat pemeriksaan yang objektif. Kebenaran tidak boleh ditentukan oleh satu sisi cerita, melainkan oleh fakta dan bukti yang terungkap di hadapan hukum.
(Helmi AR)
