Opini: Lukman Hakim
Pemerhati Rumah Tangga Rakyat Indonesia
JAKARTA – Hubungan ulama dan umara selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan masyarakat Muslim. Di satu sisi, ulama hadir dengan otoritas keilmuan dan moral; di sisi lain, umara memegang kewenangan pemerintahan sekaligus menentukan arah kebijakan publik. Dalam idealnya, keduanya saling menguatkan: ulama memberi pertimbangan etik, sementara umara membuka ruang agar nilai keadilan dan kemaslahatan diterjemahkan menjadi kebijakan nyata.
Namun, hubungan yang ideal itu tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Kedekatan dapat berubah menjadi ketergantungan, nasihat beralih menjadi pembenaran, dan otoritas agama berpotensi digunakan untuk memperkokoh kepentingan politik. Pada titik inilah relasi ulama dan umara perlu dibaca bukan sekadar sebagai hubungan antara pemimpin dan penasihat, melainkan juga sebagai pertemuan antara moralitas, kekuasaan, dan kepentingan.
Dalam tradisi Islam, relasi ulama dan umara bukanlah hubungan yang tunggal atau statis. Penelitian Mastori, Zenal Arifin, dan Sunardi Bashri Iman (2021) menunjukkan bahwa hubungan keduanya berkembang secara dinamis sepanjang sejarah, dari pola kolaboratif hingga relasi yang cenderung pragmatis. Karena itu, kedekatan ulama dengan penguasa tidak serta-merta dapat dipandang sebagai sesuatu yang keliru. Kolaborasi bahkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat, selama orientasinya adalah kemaslahatan bersama dan ulama tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik.
Persoalan mendasarnya bukan semata-mata seberapa dekat ulama dengan kekuasaan, melainkan apakah kedekatan tersebut menggerus independensi penilaian moral. Sebab, otoritas keilmuan dan moral ulama justru memperoleh maknanya ketika mampu berdiri tegak, termasuk saat harus mengingatkan penguasa yang berada dalam lingkar kedekatannya.
Di sinilah penting membedakan ulama sebagai sumber otoritas keilmuan dengan ulama sebagai aktor politik. Seorang ulama memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara lainnya untuk menyampaikan pendapat, berorganisasi, mendukung kebijakan, bahkan menduduki jabatan publik sesuai ketentuan hukum. Akan tetapi, ketika otoritas keagamaan digunakan untuk mengarahkan dukungan politik, publik berhak menguji argumentasi, transparansi kepentingan, serta konsekuensi dari sikap tersebut. Gelar keagamaan tidak semestinya menjadi tameng yang membuat pernyataan politik kebal dari kritik.
Konstitusi Indonesia menyediakan kerangka penting untuk memahami persoalan ini. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama serta kepercayaannya. Pasal 28E menjamin kebebasan beragama, menyatakan pikiran dan sikap, serta berserikat dan berkumpul. Sementara itu, Pasal 28I ayat (1) menempatkan hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Konsekuensinya, negara wajib melindungi kebebasan beragama, tetapi tidak semestinya menjadikan satu otoritas keagamaan sebagai instrumen untuk memaksakan pilihan politik kepada seluruh warga negara. Indonesia berdiri di atas Pancasila dan konstitusi, dengan masyarakat yang majemuk. Karena itu, kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara, bukan hanya kepada kelompok atau kepentingan tertentu.
Alfitri (2019), melalui kajiannya tentang praktik konstitusional hubungan agama dan negara di Indonesia, memperlihatkan bahwa batas intervensi negara dalam urusan agama tidak selalu sederhana. Pengaturan negara dalam urusan seperti haji dan zakat, misalnya, dapat bergerak dari wilayah administratif menuju ranah yang menyentuh praktik keagamaan. Pelajaran penting dari kajian tersebut ialah bahwa kewenangan negara perlu dibatasi secara jelas. Demikian pula pengaruh ulama terhadap kebijakan publik harus berada dalam ruang akuntabilitas yang terbuka, bukan menjelma menjadi kewenangan informal yang sulit dimintai pertanggungjawaban.
Persoalan menjadi semakin rumit ketika terbentuk lingkar kekuasaan yang mempertemukan pejabat, elite politik, pemilik sumber daya, dan tokoh-tokoh berpengaruh. Dalam konfigurasi semacam ini, dukungan simbolik dari tokoh agama dapat memiliki nilai politik yang besar. Penelitian Karomani (2009) mengenai elite lokal di Banten menunjukkan perubahan dominasi ulama, jawara, dan umaro dalam struktur sosial-politik. Studi tersebut mengingatkan bahwa pengaruh sosial tidak selalu berada pada satu kelompok; ia dapat bergeser mengikuti jaringan kekuasaan dan sumber daya.
Dengan demikian, relasi ulama dan umara perlu dipahami pula sebagai relasi antar-elite, bukan semata hubungan ideal antara penasihat dan pemimpin. Ketika simbol agama masuk ke dalam jaringan kepentingan, pertanyaan tentang independensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi semakin relevan. Dukungan moral dapat memberi legitimasi, tetapi legitimasi itu tidak boleh menghapus kewajiban kekuasaan untuk menjelaskan kebijakan dan menerima pengawasan publik.
Meski demikian, kritik terhadap kedekatan ulama dan penguasa tidak boleh berubah menjadi prasangka bahwa setiap kerja sama pasti merupakan kooptasi. Penelitian Dalle dan Jundi (2022) mengenai modernisasi pendidikan Islam di Tanah Bugis menunjukkan bahwa kerja sama ulama dan umara dapat mendukung pembangunan lembaga pendidikan. Pada saat yang sama, penelitian itu juga mencatat potensi pemaksaan dukungan politik oleh umara terhadap ulama. Kedua kemungkinan ini harus dilihat secara jernih.
Kolaborasi yang transparan, berorientasi pelayanan publik, dan terbuka terhadap kritik dapat memberikan manfaat. Sebaliknya, hubungan yang menuntut loyalitas politik serta membungkam suara kritis berisiko merusak kepercayaan masyarakat. Batas antara kerja sama dan kooptasi, dengan demikian, bukan ditentukan oleh kedekatan semata, melainkan oleh tujuan, proses, dan kebebasan masing-masing pihak untuk menjalankan perannya.
Ukuran independensi ulama bukanlah seberapa jauh ia menjauh dari ruang politik, melainkan apakah ia tetap mampu membedakan dan memperjuangkan kebenaran ketika berhadapan dengan penguasa yang dekat dengannya. Begitu pula kualitas umara tidak ditentukan oleh banyaknya tokoh agama yang berdiri di sampingnya, tetapi oleh kebijakan yang adil, penghormatan terhadap hak warga, dan kesediaan menerima koreksi. Nasihat agama semestinya memperluas tanggung jawab kekuasaan, bukan menghapus kewajiban penguasa untuk menjelaskan serta mempertanggungjawabkan kebijakannya.
Pada akhirnya, ulama tidak harus menjadi lawan umara, dan umara tidak perlu menjauh dari ulama. Keduanya dapat bertemu dalam agenda keadilan, pendidikan, pemberantasan kemiskinan, dan perlindungan martabat manusia. Namun, kedekatan itu harus tetap menyisakan jarak kritis. Ulama perlu menjaga agar ilmu tidak berubah menjadi komoditas politik; umara harus memastikan agama tidak diperalat sebagai stempel legitimasi.
Pertanyaan mendasar pun patut diajukan: jika ulama hanya hadir untuk mengamini kekuasaan, siapa yang akan mengingatkan ketika kekuasaan menyimpang? Dan jika penguasa hanya mencari restu, bukan nasihat, untuk siapa sesungguhnya kebijakan dibuat? Pertanyaan ini bukan untuk mempertentangkan agama dan pemerintahan, melainkan untuk menjaga agar keduanya tetap berada pada jalur pengabdian kepada masyarakat.
Republik membutuhkan ulama yang berani menasihati tanpa harus memusuhi, serta umara yang bersedia mendengar tanpa harus mengendalikan. Kehormatan ulama tidak lahir dari kedekatannya dengan istana, sementara legitimasi penguasa tidak cukup dibangun melalui simbol-simbol agama. Keduanya diuji oleh keberpihakan pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat.
Ketika agama dijadikan alat untuk melindungi kekuasaan dari kritik, yang terancam bukan hanya independensi ulama. Lebih jauh, ruang publik kehilangan kesempatan untuk menguji kekuasaan secara sehat. Di situlah demokrasi, kepercayaan masyarakat, dan makna moral agama sama-sama dipertaruhkan.
DAFTAR RUJUKAN
Alfitri. (2019). Religion and constitutional practices in Indonesia: How far should the state intervene in the administration of Islam? Asian Journal of Comparative Law. https://doi.org/10.1017/asjcl.2018.11.
Karomani. (2009). Ulama, jawara, dan umaro: Studi tentang elite lokal di Banten. Sosiohumaniora, 11(2). https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v11i2.5417.
Mastori, M., Arifin, Z., & Iman, S. B. (2021). Historical review of ulama and umara’ relations and its implications for Islamic da’wah. Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 15(1). https://doi.org/10.15575/idajhs.v15i1.9824.
Dalle, M., & Jundi, M. (2022). Ulama dan umara dalam modernisasi pendidikan Islam di Tanah Bugis abad XX. Ta’alum: Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 137–159. https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.1.137-159.
Usman. (2017). Kekuasaan dalam tradisi pemikiran politik Islam (Refleksi atas pemikiran politik Islam). Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 6(2). https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4887.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29.
