JAKARTA – Pemerintah mengusulkan peningkatan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 dari Rp295 triliun menjadi Rp325 triliun. Selain memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, pemerintah juga menyiapkan relaksasi kredit bagi debitur KUR yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (11/11).
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menetapkan rencana target penyaluran Kredit Program pada 2027 sebesar Rp386,9 triliun. Dari jumlah itu, KUR mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp325 triliun.
Berdasarkan data pemerintah, realisasi penyaluran Kredit Program hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp300,8 triliun atau 89,2 persen dari plafon sebesar Rp337,4 triliun. Sebanyak 68,1 persen pembiayaan tersebut disalurkan ke sektor produksi di luar perdagangan.
Sementara itu, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp271,3 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 4,2 juta debitur. Kualitas pembiayaan juga tercatat terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) sebesar 2,14 persen per 30 September 2026.
Airlangga mengatakan peningkatan target KUR dilakukan untuk menjawab tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan usaha produktif.
“Kredit Program merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Antusiasme masyarakat terhadap KUR terus meningkat. Karena itu, Pemerintah terus memperluas ruang pembiayaan sesuai kebutuhan sektoral sebagai dukungan kepada program prioritas Presiden, baik tahun ini maupun tahun depan,” ujar Airlangga.
Selain KUR, pemerintah juga mencatat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) mencapai Rp29,2 triliun kepada hampir 120 ribu debitur hingga 31 Oktober 2026.
Kemudian, Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) telah disalurkan sebesar Rp197,8 miliar kepada 285 debitur. Adapun Kredit Industri Padat Karya (KIPK) mencapai Rp146 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 63 debitur.
**Target Kredit Program 2027 Rp386,9 Triliun**
Untuk memperkuat pembiayaan pada 2027, pemerintah menyiapkan sejumlah program kredit dengan target penyaluran yang telah ditetapkan Komite Kebijakan.
Selain KUR sebesar Rp325 triliun, pemerintah mengalokasikan Kredit Usaha Pertanian (KUP) sebesar Rp1,3 triliun, yang terdiri dari KUP Alsintan Rp300 miliar dan KUP Peternakan Rp1 triliun.
Pemerintah juga menargetkan penyaluran KIPK sebesar Rp600 miliar, KPP Rp30 triliun, serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) sebesar Rp30 triliun.
Target tersebut akan dievaluasi setiap tiga bulan oleh Komite Kebijakan dan dapat ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi. Pemerintah juga membahas pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai salah satu pendukung akses KUR serta perluasan pembiayaan bagi nelayan.
**Debitur KUR Korban Gempa NTT Dapat Bunga 0 Persen**
Di sisi lain, pemerintah menyepakati pemberian relaksasi kredit bagi debitur KUR yang terdampak gempa di NTT.
Relaksasi diberikan melalui restrukturisasi kredit berupa masa tenggang pembayaran dan/atau perpanjangan tenor. Kebijakan tersebut dapat mulai diterapkan pada 2026 dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan ruang restrukturisasi hingga tiga tahun bagi wilayah terdampak bencana.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan keringanan suku bunga atau marjin KUR bagi debitur terdampak menjadi 0 persen pada 2027 dan 3 persen pada 2028.
Kebijakan tersebut akan didukung pagu subsidi bunga atau subsidi marjin reguler. Adapun ketentuan teknisnya akan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan.
Relaksasi ini diharapkan dapat membantu debitur memulihkan kondisi keuangan sekaligus menghidupkan kembali kegiatan usaha setelah terdampak bencana.
**Pemerintah Siapkan Pembayaran Subsidi KUR**
Selain memperluas pembiayaan, pemerintah juga memperkuat dukungan anggaran untuk memastikan pelaksanaan program KUR berjalan optimal.
Pemerintah menyiapkan penyesuaian pagu anggaran subsidi untuk pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) KUR Generasi I, khususnya tagihan yang telah selesai diverifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sementara itu, tagihan yang masih dalam proses verifikasi akan diperhitungkan dalam anggaran 2027. Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi lembaga penjamin, perusahaan asuransi KUR, serta mitra pelaksana program.
Airlangga menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan penyaluran subsidi berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Negara hadir bukan hanya dengan membuka akses permodalan, tetapi juga memastikan setiap rupiah subsidi sampai kepada pihak yang berhak. Pemerintah berkomitmen menunaikan kewajibannya, disertai pengawasan yang terus diperkuat agar Kredit Program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, serta Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.
Sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait juga hadir untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam memperluas akses pembiayaan dan mendorong pertumbuhan usaha produktif di Indonesia.
