Ombudsman Ingatkan Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan UI Harus Sesuai Aturan

- Jurnalis

Minggu, 22 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ombudsman RI mengingatkan pemerintah agar rencana pembangunan gedung atau kompleks Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah diminta tidak hanya mengejar target pembangunan, tetapi juga memastikan legalitas lahan dan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan.

Ombudsman RI mengingatkan pemerintah agar rencana pembangunan gedung atau kompleks Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah diminta tidak hanya mengejar target pembangunan, tetapi juga memastikan legalitas lahan dan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan.

JAKARTA – Ombudsman RI mengingatkan pemerintah agar rencana pembangunan gedung atau kompleks Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah diminta tidak hanya mengejar target pembangunan, tetapi juga memastikan legalitas lahan dan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat harus mengedepankan kepastian hukum serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target. Hal yang paling penting adalah memastikan seluruh prosesnya tetap mematuhi regulasi,” kata Radian di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Minggu (22/11/2026).

Radian menjelaskan, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat baru setiap tahun di berbagai wilayah yang menjadi kantong-kantong masyarakat. Namun, target tersebut harus diimbangi dengan kepastian hukum, terutama dalam proses penyediaan lahan dan pembangunan sarana prasarana.

Ombudsman meminta Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan ketentuan Pasal 22 juncto Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Dalam aturan tersebut, penyediaan prasarana, sarana, serta lahan menjadi tanggung jawab bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Ombudsman juga menegaskan penetapan definitif lokasi Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah. Meski demikian, penentuan lokasi harus didahului survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian lahan.

Proses tersebut juga perlu melibatkan koordinasi administratif antara Universitas Indonesia, Pemprov DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial.

Menurut Radian, koordinasi tersebut penting karena UI merupakan perguruan tinggi yang memiliki mandat menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat.

“Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, Ombudsman RI mengingatkan agar usulan lahan pendirian Sekolah Rakyat oleh pemerintah wajib memenuhi prinsip *clear and clean* dan bebas maladministrasi sehingga dapat menjamin kualitas pelayanan publik bagi peserta didik maupun masyarakat penerima manfaat,” ujarnya.

Berdasarkan informasi pada laman resmi Sekolah Rakyat Kementerian Sosial, terdapat 263 lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sebanyak 166 lokasi telah selesai, sedangkan 97 lokasi lainnya masih dalam proses pembangunan.

Sementara itu, secara nasional tercatat 182 Sekolah Rakyat telah beroperasi. Kementerian Sosial juga merencanakan pengoperasian 93 Sekolah Rakyat permanen pada 2026, selain 90 Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi sejak tahun sebelumnya.

Berdasarkan sebaran wilayah, sebanyak 110 lokasi Sekolah Rakyat berada di Indonesia bagian barat, 42 lokasi di wilayah tengah, dan 14 lokasi di Indonesia bagian timur.

Ombudsman RI menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, termasuk proses penyediaan lahan dan pembangunan fasilitas pendukung.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan hukum serta tidak mengabaikan prinsip pelayanan publik yang baik bagi peserta didik dan masyarakat penerima manfaat.

 

Berita Terkait

Kementerian HAM Raih Terbaik II Anugerah Media Humas 2026 Kategori Siaran Pers
Imigrasi Juanda Gagalkan Keberangkatan Dua WNI yang Diduga Hendak Jadi Tentara Bayaran Rusia
Kemenimipas Perkuat Sinergi dengan TNI hingga KPU, Agus Andrianto Dorong Pembinaan 31 Ribu Warga Binaan
Praktisi Hukum Erdi Surbakti Soroti Independensi MK dan MA, Minta DPR Hormati Kekuasaan Yudikatif
Menkum Luncurkan GI Tourism di Dieng, Produk Lokal Didorong Jadi Daya Tarik Wisata
Wamen HAM Ajak Negara Asia-Pasifik Perkuat Kerja Sama HAM, Indonesia Usulkan Forum Tahunan
Wamenimipas dan Menimipas Puji Kuliner Lamoria, Produk Warga Binaan Lapas Perempuan Bandung Laris Terjual
Lima WNA China Korban Dugaan TPPO Terancam Dideportasi Imigrasi Kupang
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 11:25 WIB

Ombudsman Ingatkan Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan UI Harus Sesuai Aturan

Sabtu, 21 November 2026 - 07:58 WIB

Kementerian HAM Raih Terbaik II Anugerah Media Humas 2026 Kategori Siaran Pers

Jumat, 20 November 2026 - 14:13 WIB

Imigrasi Juanda Gagalkan Keberangkatan Dua WNI yang Diduga Hendak Jadi Tentara Bayaran Rusia

Jumat, 20 November 2026 - 14:05 WIB

Kemenimipas Perkuat Sinergi dengan TNI hingga KPU, Agus Andrianto Dorong Pembinaan 31 Ribu Warga Binaan

Jumat, 20 November 2026 - 01:24 WIB

Praktisi Hukum Erdi Surbakti Soroti Independensi MK dan MA, Minta DPR Hormati Kekuasaan Yudikatif

Berita Terbaru

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak masyarakat menjaga persatuan dan memperkuat toleransi di tengah keberagaman. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan.

Nasional

AHY Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Pemerataan Pembangunan

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:17 WIB