JAKARTA – Ombudsman RI mengingatkan pemerintah agar rencana pembangunan gedung atau kompleks Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah diminta tidak hanya mengejar target pembangunan, tetapi juga memastikan legalitas lahan dan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat harus mengedepankan kepastian hukum serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pelaksanaan pembangunan gedung Sekolah Rakyat tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target. Hal yang paling penting adalah memastikan seluruh prosesnya tetap mematuhi regulasi,” kata Radian di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Minggu (22/11/2026).
Radian menjelaskan, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat baru setiap tahun di berbagai wilayah yang menjadi kantong-kantong masyarakat. Namun, target tersebut harus diimbangi dengan kepastian hukum, terutama dalam proses penyediaan lahan dan pembangunan sarana prasarana.
Ombudsman meminta Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan ketentuan Pasal 22 juncto Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Dalam aturan tersebut, penyediaan prasarana, sarana, serta lahan menjadi tanggung jawab bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Ombudsman juga menegaskan penetapan definitif lokasi Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah. Meski demikian, penentuan lokasi harus didahului survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian lahan.
Proses tersebut juga perlu melibatkan koordinasi administratif antara Universitas Indonesia, Pemprov DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial.
Menurut Radian, koordinasi tersebut penting karena UI merupakan perguruan tinggi yang memiliki mandat menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat.
“Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, Ombudsman RI mengingatkan agar usulan lahan pendirian Sekolah Rakyat oleh pemerintah wajib memenuhi prinsip *clear and clean* dan bebas maladministrasi sehingga dapat menjamin kualitas pelayanan publik bagi peserta didik maupun masyarakat penerima manfaat,” ujarnya.
Berdasarkan informasi pada laman resmi Sekolah Rakyat Kementerian Sosial, terdapat 263 lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sebanyak 166 lokasi telah selesai, sedangkan 97 lokasi lainnya masih dalam proses pembangunan.
Sementara itu, secara nasional tercatat 182 Sekolah Rakyat telah beroperasi. Kementerian Sosial juga merencanakan pengoperasian 93 Sekolah Rakyat permanen pada 2026, selain 90 Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi sejak tahun sebelumnya.
Berdasarkan sebaran wilayah, sebanyak 110 lokasi Sekolah Rakyat berada di Indonesia bagian barat, 42 lokasi di wilayah tengah, dan 14 lokasi di Indonesia bagian timur.
Ombudsman RI menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, termasuk proses penyediaan lahan dan pembangunan fasilitas pendukung.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan hukum serta tidak mengabaikan prinsip pelayanan publik yang baik bagi peserta didik dan masyarakat penerima manfaat.




































