
Hukum & Kriminal | Jumat, 8 Mei 2026 - 15:53 WIB
JAMBI — Ombudsman Republik Indonesia melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terhadap tata kelola Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) menyusul rentetan kasus meninggalnya dokter…

Hukum & Kriminal | Kamis, 23 April 2026 - 15:06 WIB
JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan kepada jemaah tetap optimal di…

Nasional | Jumat, 10 April 2026 - 20:25 WIB
JAKARTA -PublikDalam keterangannya, Ketua Ombudsman RI Masa Jabatan 2026-2031, Hery Susanto, menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik secara optimal dalam ranUcapkan Sumpah/Janji…

Hukum & Kriminal | Selasa, 3 Maret 2026 - 20:34 WIB
Jakarta — Ombudsman Republik Indonesia memberi perhatian terhadap rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga impor untuk mendukung program logistik Koperasi Desa dengan nilai anggaran…

Blog | Selasa, 3 Maret 2026 - 20:21 WIB
Jakarta — Ombudsman Republik Indonesia memberi perhatian terhadap rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga impor untuk mendukung program logistik Koperasi Desa dengan nilai anggaran…

Wali Kota Jakarta Pusat | Selasa, 3 Maret 2026 - 16:23 WIB
JAKARTA – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menorehkan capaian dalam evaluasi pelayanan publik 2025. Dalam penilaian yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Pemkot…

Nasional | Rabu, 4 Februari 2026 - 20:35 WIB
Jakarta — Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang mulai melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban…

Nasional | Kamis, 29 Januari 2026 - 19:27 WIB
Jakarta — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meraih opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun…

Nasional | Kamis, 29 Januari 2026 - 13:13 WIB
Jakarta — Ombudsman Republik Indonesia resmi mengubah Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik mulai 2025. Hasil penilaian tersebut dituangkan…