Dittipidsiber Polda Metro Jaya Berhasil Ungkap Kasus Penjualan Video Pornografi sebanyak 13.336 Konten

- Jurnalis

Jumat, 21 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

oppo_0

oppo_0

JAKARTA – Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penyebaran video pornografi dengan jumlah 13.336 konten melalui aplikasi media sosial (medsos).

“Tersangka berinisial CSH berjenis kelamin laki-laki berhasil ditangkap pada Jumat (31/1) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ade Ary menyebutkan, CSH menyebarluaskan konten pornografi anak dengan cara memperjualbelikanya melalui akun medsos dengan menyediakan delapan akun grup (group channel) untuk mendistribusikan konten pornografi anak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Apabila ada yang mau bergabung ke dalam ‘chanel’ Telegram yang berisikan konten pornografi, peserta atau member diwajibkan melakukan pembayaran sebesar Rp150 ribu yang dikirimkan melalui akun perbankan milik pelaku,” jelasnya.

Kemudian jika sudah membayar, para peserta dikirimkan tautan (link) oleh pelaku agar dapat menonton konten video pornografi yang berada di dalam akun grup Telegram milik pelaku.

Pelaku menjualbelikan dokumen elektronik yang bermuatan asusila atau pornografi dari bulan Juli 2024 sampai Januari 2025 dengan jumlah peserta kurang lebih 500 akun.

Kemudian keuntungan yang telah didapatkan oleh pelaku dari penjualan konten pornografi anak, kurang lebih sebesar Rp80 juta.

“Tujuan pelaku melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan ekonominya,” imbuhnya.

Kasubdit III Dittipidsiber Polda Metro Jaya Kompol Alvin Pratama menambahkan, Modus operandinya adalah jual beli konten pornografi, dari hasil tim penyidikan didapatkan sejumlah 13.336 konten.

“Adapun konten video maupun video bermuatan asusila itu diperoleh CSH dari hasil pencarian di platform Telegram. Selain itu, hasil penyidikan mengungkapkan bahwa CSH juga membeli video pornografi dari salah satu akun yang bersifat anonim,” terang Alvin.

CSH mempromosikan grup buatannya di platform media sosial X. Alvin menyatakan sampel konten yang digunakan CSH untuk memancing calon pembeli adalah sebuah video yang memuat konten pornografi oleh anak di bawah umur.

Para pembeli yang hendak mengakses konten dalam grup itu harus membayar sebesar Rp150.000. Alvin mengatakan, CSH selaku pemilik grup akan memberikan jaminan akses terhadap grup baru apabila akun tersebut terkena banned. Syaratnya, pembeli membayar lebih sebesar Rp100.000 kepada dia. Tapi jika tidak itu, aka ter-banned tidak bisa menyaksikan kembali.

Alvin mengatakan grup obrolan itu memiliki delapan channel berbeda. Di dalamnya juga terdapat kategori termasuk yang dikhususkan memuat konten ponrografi anak di bawah umur. “Member sudah dapat melihat ataupun menyaksikan video yang ada di dalam konten tersebut,” jelas Alvin.

Aksi ini telah dijalankan oleh CSH sejak Juli 2024 atau selama delapan bulan. Adapun motif pelaku didasarkan oleh keperluan ekonomi. Pelaku bergantung pada penjualan konten itu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Diketahui bahwa CSH juga tidak memiliki pekerjaan. Pengakuan CSH, ia mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80 juta dari hasil penjualan itu.

Alvin menyatakan kepolisian juga masih melakukan pendalaman terhadap cara CSH mendapatkan konten pornografi itu. “Apakah ada keterkaitan yang lain?,” ujar Alvin.

CSH ditangkap pada 31 Januari 2025 di wilayah Karawang, Jawa Barat. Polisi juga telah menyita barang bukti berupa tiga ponsel yang digunakan pelaku untuk melakukan kegiatan jual beli.

Pelaku selanjutnya dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).

Kemudian Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. “Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp6 miliar,” pungkasnya.

Penulis : Fahmy Nurdin

Editor : Fahmy Nurdin

Berita Terkait

Polisi Berhasil Ungkap Kasus Curanmor, Novi: Saya Tak Sangka Motor Hilang Kembali dengan Cepat
Difitnah, Lurah Gunung Sahari Selatan Akan Tempuh Jalur Hukum ke Dewan Pers dan Polda Metro Jaya
Lurah Gunung Sahari Selatan: Berita Tidak Benar, Saya Akan Proses Secara Hukum
LSM GMBI Kawal Kasus Pemukulan PKL di TMII Hingga Tuntas
Brigjen. Pol. Djuhandani Rahardjo Puro dan Tiga anak Buanya ke Divisi Propam (Divpropam) Polri atas Tuduhan Melakukan Penggelapan
Tujuh Poin Mahkamah Agung Bakal Seret Razman Cs jadi Tersangka
Diduga Mantan Suami Palsukan Akta Perkawinan, Mantan Istri Ajukan PK ke MA
Pengurus DKM Al Muttaqien, di Jalan Karya yang Dipimpin Andi Lala, Diduga Intimidasi Remaja Putri Dari Wartawan

Berita Terkait

Jumat, 21 Februari 2025 - 20:58 WIB

Dittipidsiber Polda Metro Jaya Berhasil Ungkap Kasus Penjualan Video Pornografi sebanyak 13.336 Konten

Kamis, 20 Februari 2025 - 18:29 WIB

Polisi Berhasil Ungkap Kasus Curanmor, Novi: Saya Tak Sangka Motor Hilang Kembali dengan Cepat

Minggu, 16 Februari 2025 - 22:07 WIB

Difitnah, Lurah Gunung Sahari Selatan Akan Tempuh Jalur Hukum ke Dewan Pers dan Polda Metro Jaya

Rabu, 12 Februari 2025 - 20:14 WIB

Lurah Gunung Sahari Selatan: Berita Tidak Benar, Saya Akan Proses Secara Hukum

Rabu, 12 Februari 2025 - 18:38 WIB

LSM GMBI Kawal Kasus Pemukulan PKL di TMII Hingga Tuntas

Berita Terbaru

Mertopolitan

Perlu Sinergi Gubernur Baru dan Legislatif untuk Masa Depan Jakarta

Sabtu, 22 Feb 2025 - 14:28 WIB