Dr. Dhoni Martien, Ketua LBH SMSI “OTT Hakim PN Surabaya Momentum Pembenahan Integritas Peradilan

- Jurnalis

Jumat, 25 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, okjakarta.com – Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Kejaksaan Agung pada Rabu (23/10/2024), terkait dugaan suap dalam kasus GRT. Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H., Ketua LBH SMSI, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kejaksaan Agung dan Komisi Yudisial (KY) dalam menindak tegas para oknum hakim yang mencoreng martabat peradilan.

“OTT ini adalah langkah penting dalam menjaga marwah peradilan di Indonesia. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melanggar kode etik profesi hakim,” ungkap Dr. Dhoni Martien.

KY sendiri telah mengusulkan agar para hakim yang terlibat diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dan dijatuhi sanksi berat.

Namun, proses etik masih tertunda menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung dan KY terus berkoordinasi guna memastikan penuntasan kasus ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dr. Dhoni menegaskan bahwa kejadian ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat integritas para penegak hukum di Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Yudisial, melalui juru bicara Mukti Fajar Nur Dewata, menegaskan bahwa KY mendukung penuh tindakan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini. KY telah memberikan rekomendasi pemberhentian tetap dengan hak pensiun kepada hakim yang terlibat, serta mengusulkan agar kasus ini dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk diproses lebih lanjut. (L*)

Berita Terkait

Imigrasi Amankan 28 WNA di Bali, Diduga Terlibat Investasi Fiktif
Hari Bakti Imipas ke-2, Rutan Tanjung Pura Hadirkan Kepedulian bagi Warga dan Pengurus Masjid
Imigrasi Bali Deportasi 31 WNA, Terlibat Penyalahgunaan Izin Tinggal hingga Overstay
WS Law And Partner Tantang Pembuktian Kasus Masta, Dugaan Pemerasan Kades Kertawinangun Disorot
Wamen HAM Ajak Publik Dukung Prabowo, Kecam Dugaan Penyadapan Ilegal
AMPH Jakarta Minta Publik Objektif Sikapi Informasi Pelaporan Bupati Labuhanbatu ke KPK
Pigai Sebut Dugaan Penyadapan Libatkan Listyo Sigit sebagai Pengkhianatan Negara
Imigrasi Selidiki Dugaan Perkawinan Pesanan Libatkan 4 WNA China di Lampung
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 09:41 WIB

Imigrasi Amankan 28 WNA di Bali, Diduga Terlibat Investasi Fiktif

Rabu, 11 November 2026 - 16:43 WIB

Hari Bakti Imipas ke-2, Rutan Tanjung Pura Hadirkan Kepedulian bagi Warga dan Pengurus Masjid

Rabu, 11 November 2026 - 14:58 WIB

Imigrasi Bali Deportasi 31 WNA, Terlibat Penyalahgunaan Izin Tinggal hingga Overstay

Selasa, 10 November 2026 - 18:36 WIB

WS Law And Partner Tantang Pembuktian Kasus Masta, Dugaan Pemerasan Kades Kertawinangun Disorot

Senin, 9 November 2026 - 07:12 WIB

Wamen HAM Ajak Publik Dukung Prabowo, Kecam Dugaan Penyadapan Ilegal

Berita Terbaru

Pejabat pemerintahan Kota Depok bersama masyarakat, komunitas pencinta tanaman dan tokoh masyarakat Pancoran Mas, Jumat (13/11/2026) melalukan penanaman pohon di Tahura Pancoran Mas. (Foto: hw)

News

3,5 Hektar Tahura Pancoran Mas Terancam Belukar

Jumat, 13 Nov 2026 - 15:18 WIB