JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Accountability Watch (IAW) Hasan Basri mendukung sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang mengambil langkah penyegelan terhadap pagar misterius sepanjang 30,16 kilometer (km) di perairan Tangerang, Banten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pagar yang terbuat dari bambu ini diduga dibangun secara ilegal tanpa izin resmi, alias ilegal. Kini, pagar misterius sepanjang 30,16 kilometer itu telah disegel pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas intruksi Presiden Prabowo Subiyanto.
Penyegelan dilakukan setelah pihak KKP setelah memastikan pagar dibangun tanpa izin. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah memerintahkan pembongkaran, paling lambat 20 hari kepada pihak terkait untuk membongkar secara sukarela. Jika tidak, pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk meratakannya.
Direktur Eksekutif Indonesia Accountability Watch, Hasan Basri, menyatakan langkah tegas KKP sudah tepat. “Langkah itu sudah tepat, apalagi sudan ada instruksi Presiden Prabowo, aparat penegak hukum jangan lagi ada keraguan. Segera tindak,” tegas Hasan Basri kepada awak media dalam siaran rilisnya, Selasa (14/1/2025).
Dikatakan Hasan Basri, keberadaan pagar tersebut diduga melibatkan pengembang besar karena membutuhkan dana besar serta didukung kekuatan pemerintahan dan aparat penegak hukum. “Kenapa aparat penegak hukum selama ini diam saja, ini jadi tanda tanya,” ucapnya.
Sesuai dengan program Asra Cita, IAW kata Hasan Basri akan berdiri di garda terdepan membantu Presiden Prabowo Subianto. Program Asta Cita Kabinet Merah Putih yang dicanangkan Prabowo harus didukung semua pihak sebagai bentuk ketegasan penegakan hukum di tanah air, tanpa pandang bulu. “Sebab selama ini hukum hanya tajam ke bawah tumpul ke atas,” imbuhnya.
“Jika aparat penegak hukum masih tetap tidak bertindak, ini bisa dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap perintah Presiden atas penegakan hukum,” sambungnya.
Dengan ketegasan Prabowo terkait pagar laut bambu itu, lanjut Hasan Basri, seharusnya aparat penegak hukum tdk perlu lagi ragu-ragu untuk segera menindak. Sebagai Presiden, Prabowo ingin menegakkan hukum yang selama ini dinilai banyak pihak sering disalahgunakan oknum penegak hukum demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Untuk diketahui, pagar laut 30,16 kilometer itu telah mencaplok wilayah pesisir 16 desa nelayan di enam kecamatan. Di kawasan itu ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan ada 502 orang pembudidaya.
Pagar tersebut masuk dalam kawasan pemanfaatan umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043.
Pagar itu terbentang di zona pelabuhan laut, zona perikanan tangkap, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona pengelolaan energi dan zona perikanan budidaya. Pagar itu juga beririsan dengan rencana waduk lepas pantai yang diinisiasi oleh Bappenas.
Celakanya, pemerintah daerah maupun pusat mengaku tidak tahu siapa pemilik pagar ilegal tersebut. Padahal, keberadaan pagar itu membuat para nelayan kesulitan mencari ikan. “Negara tidak boleh kalah, hukum harus ditegakkan,” imbuh Hasan.
Dalam kaitan itu, Hasan Basri yang juga praktisi hukum, mendesak aparat penegak hukum segrra menangkap siapa otak di balil layar dalam pembuatan pagar bambu yang hingga kini masih misterius itu.
“Perintahkan secara hukum, bongkar pagar, misterius itu, cabut PSN dan batalkan PIK-2 karena menjadi kamuflase investasi untuk aneksasi, invasi dan kolonialisasi,” tegas Hasan Basri.
