Padang okjakarta.com – Senator RI asal Sumatera Barat Irman Gusman menegaskan perlunya penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) yang lebih baik guna mengantisipasi potensi bencana serupa di masa mendatang, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi.09
Menurut mantan Ketua DPD RI dua periode itu, tata ruang yang tidak berbasis mitigasi risiko bencana berpotensi memperbesar dampak ketika bencana terjadi.
Oleh karena itu, penataan RT RW ke depan harus disusun secara lebih komprehensif dengan memperhatikan kondisi geografis dan tingkat kerentanan wilayah.
“Bencana yang terjadi kali ini harus menjadi pelajaran bersama. Penataan RT RW harus komprehensif dan tidak boleh lagi mengabaikan aspek mitigasi bencana, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Irman Gusman.
Irman menilai, selama ini kebijakan tata ruang belum ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk melindungi warga, terutama dari bencana alam dan ekologis. Padahal, keputusan alih fungsi lahan dan pola pembangunan memiliki keterkaitan langsung dengan meningkatnya risiko bencana, terutama di wilayah rawan.
Selain penataan ruang, Dewan Penasehat MDMC Sumbar itu juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Irman menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat menjadi faktor kunci agar penanganan bencana tidak berjalan parsial.
“Bencana ekologis di Sumatera Barat telah memasuki pekan keempat. Pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Diperlukan kerja sama semua pihak agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” kata anggota Komite I DPD RI itu.
Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Sumatera Barat, Teddi Guspriadi, menyambut baik dorongan penataan RT RW yang disampaikan Irman Gusman.
Teddi menilai langkah tersebut sejalan dengan kebutuhan daerah dalam memperbaiki fungsi dan pemanfaatan lahan pascabencana.
“Kami sepakat bahwa penataan ruang harus didukung kajian yang komprehensif agar pemanfaatan lahan ke depan tidak meningkatkan risiko bencana,” kata Teddi.
Teddi juga menegaskan bahwa program sertifikasi tanah yang dijalankan ATR/BPN bertujuan menciptakan tertib administrasi pertanahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk di wilayah rawan bencana.
Menurutnya, kepastian hukum tersebut penting untuk mendukung proses rehabilitasi dan penataan ulang wilayah pascabencana. (*/hw).
