JAKARTA – Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025), menjadi sorotan tajam publik dan kalangan politik.
Dirangkum okjakarta.com, dari berbagai sumber, Selasa (7/10/2025). Pertemuan yang berlangsung selama dua jam secara tertutup itu, disebut sebagai ajang silaturahmi biasa, namun di baliknya tersimpan banyak tafsir strategis di tengah dinamika politik yang memanas pasca-reshuffle Kabinet Merah Putih.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.
“Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah kebangsaan, arah ke depan, dan sejumlah pandangan strategis untuk bangsa,” ujar Prasetyo usai menghadiri HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Menurut Prasetyo, pertemuan itu bukan agenda politik resmi, melainkan momen silaturahmi yang kerap dilakukan keduanya.
“Pak Prabowo dan Pak Jokowi memang sering bertemu. Kadang di Surakarta, kali ini kebetulan di Jakarta. Jadi hanya sekadar makan siang dan bertukar pikiran,” tambahnya.
Namun, di tengah pernyataan bernada ringan itu, publik membaca dinamika lain. Pertemuan tersebut digelar di tengah isu renggangnya hubungan Prabowo dan Jokowi usai reshuffle kabinet pertengahan September lalu.
Beberapa menteri yang dikenal dekat dengan Jokowi, seperti Budi Arie dan Abdul Kadir Karding, diberhentikan. Langkah ini memunculkan spekulasi bahwa pengaruh Jokowi mulai berkurang dalam pemerintahan.
Analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai reshuffle itu merupakan bagian dari strategi Prabowo untuk menata kembali komposisi kabinet sesuai arah kepemimpinan sendiri.
“Ke depan, bukan tidak mungkin reshuffle lanjutan dilakukan untuk membersihkan kabinet dari loyalis Jokowi,” kata Dedi (19/9/2025).
Meski begitu, Jokowi merespons dengan tenang. Ia menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif presiden dan tidak merasa perlu dilibatkan.
“Enggak, enggak. Itu hak prerogatif presiden. Saya di Solo terus,” ujar Jokowi (12/9/2025).
Mensesneg Prasetyo menegaskan tak ada unsur politik dalam reshuffle tersebut. “Tidak ada representasi siapa-siapa. Semua adalah putra terbaik bangsa,” katanya menepis isu politik balas budi.
Meski hubungan keduanya sempat diterpa isu keretakan, para pengamat melihat pertemuan Sabtu lalu sebagai tanda stabilitas politik tetap terjaga. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai langkah Jokowi mengunjungi Prabowo menunjukkan hubungan keduanya masih harmonis.
“Pertemuan ini menegaskan bahwa relasi keduanya berjalan baik, meskipun ada dinamika pasang surut,” ujarnya (6/10/2025).
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau (UIR), Agung Wicaksono, melihat pertemuan itu sebagai bentuk komunikasi politik penting antara dua tokoh besar bangsa.
“Setelah setahun pemerintahan berjalan, wajar ada pergeseran. Prabowo kini menegaskan gaya kepemimpinannya, sementara Jokowi mulai beradaptasi sebagai mantan presiden yang masih punya pengaruh besar,” kata Agung.
Menurutnya, saat ini hubungan keduanya bersifat asimetris namun saling membutuhkan.
“Prabowo butuh stabilitas politik, sementara Jokowi ingin memastikan warisan politik dan ekonominya tidak hilang begitu saja,” tambahnya.
Analis sosio-politik Helios Strategic Institute, Musfi Romdoni, menilai pertemuan itu merupakan simbol penghormatan Prabowo terhadap sosok yang berperan penting dalam perjalanan politiknya.
“Terlepas dari kontroversi, Jokowi memiliki peran besar dalam mewujudkan cita-cita politik Prabowo menjadi presiden. Fakta bahwa Prabowo belum melakukan pertemuan khusus dengan mantan presiden lain memperlihatkan posisi istimewa Jokowi di matanya,” ungkap Musfi.
Musfi juga menilai Prabowo tengah menjalankan strategi transisi kekuasaan yang hati-hati.
“Prabowo mengganti loyalis Jokowi secara perlahan agar tidak menimbulkan gejolak besar. Ia sadar bahwa perubahan drastis bisa mengganggu stabilitas politik dan ekonomi,” ujarnya.
Berbeda pandangan datang dari pengamat politik Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, yang menilai pertemuan itu sebagai langkah taktis Jokowi untuk melakukan lobi politik.
“Jokowi saat ini berada pada posisi yang lebih lemah, sehingga perlu menghadap langsung untuk menjaga komunikasi dan kepentingan politiknya,” katanya (6/10/2025).
Isu yang diduga turut dibahas, antara lain posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan menjadi sorotan akibat desakan pemakzulan serta polemik keaslian ijazah.
“Jokowi bisa jadi sedang menawarkan kesepakatan politik terkait masa depan Gibran di pemerintahan maupun Pilpres 2029,” jelas Insan.
Selain itu, keterlibatan tokoh-tokoh seperti Bahlil Lahadalia disebut menjadi kartu politik Jokowi.
“Bahlil memiliki jaringan kuat di Golkar yang bisa menjadi aset tawar untuk mempertahankan pengaruh Jokowi,” imbuhnya.
Musfi Romdoni menambahkan, arah politik Jokowi sudah mulai terlihat dari pernyataannya yang meminta para relawan mendukung Prabowo-Gibran untuk dua periode.
“Itu sinyal jelas bahwa Jokowi mendorong Gibran untuk maju kembali di 2029,” katanya.
Agung Baskoro menilai, Jokowi kini berfokus mempertahankan pengaruh melalui partai politik dan jejaring loyalis. Salah satu langkah yang tampak adalah dorongan terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar tetap eksis dan lolos parlemen.
“Upaya memperkuat PSI bisa dibaca sebagai cara Jokowi menjaga kepentingan politik keluarga Solo,” ucapnya.
Pertemuan Prabowo dan Jokowi di Kertanegara memperlihatkan dua wajah politik Indonesia pasca-transisi kekuasaan: rekonsiliasi di permukaan, realpolitik di balik layar.
Bagi Prabowo, menjaga hubungan baik dengan Jokowi berarti menjaga stabilitas nasional. Sementara bagi Jokowi, menjaga komunikasi dengan Prabowo adalah cara mempertahankan pengaruh dan memastikan warisan politiknya tetap hidup.
Seperti diungkapkan Agung Wicaksono, “Hubungan mereka mungkin tak lagi setara, tetapi tetap saling membutuhkan. Ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana menjaga kesinambungan negara di tengah perubahan besar.”
Dalam konteks politik Indonesia yang cair dan penuh simbol, makan siang dua jam di Kertanegara bukan sekadar silaturahmi, tetapi potret bagaimana dua presiden, dengan gaya dan kepentingan berbeda, mencoba menulis bab baru dalam sejarah kekuasaan nasional.
Penulis: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
