BANJARBARU – Pemerintah resmi melangkah lebih jauh dalam upaya pemerataan pendidikan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Senin (12/1/2026), meresmikan secara nasional Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia.
Peresmian dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan diikuti secara serentak oleh perwakilan dari 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi di berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama bagi kebangkitan bangsa dan kunci memutus mata rantai kemiskinan yang telah berlangsung lintas generasi.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 12 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia,” ujar Presiden Prabowo disambut tepuk tangan para hadirin.
Presiden Prabowo menekankan bahwa Sekolah Rakyat lahir dari keyakinan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki hak dan potensi yang sama untuk berkembang.
Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan kemiskinan menjadi penghalang bagi masa depan generasi muda.
Prabowo juga mengaku bangga terhadap para siswa Sekolah Rakyat yang dalam waktu singkat menunjukkan prestasi dan semangat belajar yang tinggi.
“Anak-anak ini adalah bukti bahwa jika diberi kesempatan, mereka mampu bersaing dan berprestasi,” kata Prabowo.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga pada Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Hingga tahun 2025, sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah beroperasi dan tersebar merata di berbagai wilayah Indonesia.
Di Pulau Sumatra terdapat 35 lokasi, Pulau Jawa 70 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 7 lokasi, Kalimantan 13 lokasi, Sulawesi 28 lokasi, Maluku 7 lokasi, serta Papua 6 lokasi. Sekolah-sekolah tersebut saat ini menampung total 14.846 siswa.
Proses pembelajaran didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan, yang direkrut dan disiapkan untuk menghadapi tantangan pendidikan di lingkungan sosial ekonomi rentan.
Pemerintah menilai keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan formal, tetapi juga sebagai ruang pembinaan karakter, peningkatan gizi, serta penguatan nilai kebangsaan dan kemandirian bagi para peserta didik.
Seiring berjalannya program rintisan, pemerintah juga mulai membangun Sekolah Rakyat Permanen sebagai bentuk komitmen jangka panjang.
Pada tahun ini, pembangunan telah dimulai di 104 titik lokasi di seluruh Indonesia.
Rinciannya, Sumatra mendapat 26 lokasi, Jawa 40 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 3 lokasi, Kalimantan 12 lokasi, Sulawesi 16 lokasi, Maluku 4 lokasi, dan Papua 3 lokasi.
Sekolah permanen ini dirancang dengan fasilitas yang lebih lengkap dan berkelanjutan guna menjamin kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah formal lainnya.
Meski mendapat sambutan positif, sejumlah pengamat pendidikan menilai keberhasilan Sekolah Rakyat akan sangat bergantung pada konsistensi pendanaan, kualitas tenaga pendidik, serta pengawasan berkelanjutan agar tujuan mulia program tidak bergeser dari sasaran awal.
Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi berkala akan terus dilakukan, termasuk pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi instrumen efektif dalam menciptakan keadilan sosial melalui pendidikan.
Dengan diresmikannya 166 Sekolah Rakyat rintisan ini, pemerintah berharap lahir generasi baru Indonesia yang lebih berdaya, berpendidikan, dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan struktural yang selama ini membelenggu sebagian masyarakat.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
