Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Terinci atas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) Program Kemenko PMK Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III 2025.
Penyerahan laporan dilakukan bersamaan dengan dimulainya entry meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 8 Kantor Kemenko PMK, Sabtu (28/2), diawali dengan prosesi serah terima LHP Audit Kinerja Terinci oleh Anggota III BPK RI Akhsanul Haq kepada Menko PMK Pratikno. Pada kesempatan yang sama, Kemenko PMK juga menyerahkan Laporan Keuangan Tahun 2025 (unaudited) kepada BPK sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Akhsanul Haq menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara akuntabel dan efektif, khususnya dalam menilai pelaksanaan fungsi SKP pada program-program Kemenko PMK.
Kami berharap koordinasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik dapat terus ditingkatkan, sehingga pemeriksaan selanjutnya dapat berjalan lancar. Kami juga mohon dukungan dalam penyediaan dokumen dan data pendukung agar proses pemeriksaan dapat terlaksana secara optimal,” ujarnya.
Menko PMK Pratikno menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan kinerja yang telah dilakukan BPK. Menurutnya, pemeriksaan tersebut menjadi masukan penting untuk mempertajam pelaksanaan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di lingkungan Kemenko PMK.
Kami mencatat dengan baik hasil pemeriksaan kinerja SKP 2024. Ini sangat membantu kami dalam memperkuat fungsi SKP, termasuk penguatan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta manajemen risiko,” kata Pratikno.
Ia juga menegaskan komitmen Kemenko PMK dalam mendorong digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas SKP, terutama melalui integrasi dan interoperabilitas data lintas sektor.
Penggunaan teknologi digital menjadi komitmen kami. Integrasi data dan interoperabilitas adalah kunci agar fungsi sinkronisasi dan koordinasi dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025, Pratikno menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung proses pemeriksaan, termasuk dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim BPK.
Kami menyambut baik entry meeting ini dan akan meningkatkan dukungan serta kesiapan data dan informasi. Kami juga mendorong seluruh jajaran internal untuk bekerja sigap,” tegasnya.
Pratikno menambahkan, berbagai rekomendasi strategis yang disampaikan BPK akan menjadi perhatian serius Kemenko PMK, terutama dalam penyempurnaan tata kelola dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi agar tidak menjadi beban di masa mendatang.
Kami berkomitmen menindaklanjuti saran-saran strategis tersebut secara maksimal. Ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam memperkuat akuntabilitas dan kinerja Kemenko PMK,” pungkasnya.
