Bogor — Di tengah derasnya arus disinformasi dan polarisasi publik, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memilih jalur konsolidasi. Melalui Retret PWI 2026, organisasi wartawan tertua di Indonesia itu menegaskan ulang posisi pers sebagai pilar strategis demokrasi sekaligus bagian dari ketahanan nasional.
Retret yang menjadi rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 ini digelar di Pusat Kompetensi Bela Negara, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/1/26). Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dengan fokus pada penguatan profesionalisme dan wawasan kebangsaan insan pers.

Pembukaan retret berlangsung dalam upacara resmi yang dipimpin Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pertahanan Kemhan RI, Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan Pastia. Ia hadir bersama Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Sekretaris Jenderal PWI Zulmansyah Sekedang.
Mengusung tema Memperkuat Pers yang Profesional, Berintegritas, dan Berwawasan Kebangsaan untuk Ketahanan Informasi, Demokrasi, dan Keamanan Nasional, retret ini diikuti 160 wartawan dari PWI Pusat dan PWI Daerah seluruh Indonesia. Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama empat hari, hingga 1 Februari 2026.
Ketua Umum PWI Akhmad Munir menilai, tantangan pers hari ini tidak lagi semata soal kecepatan dan eksklusivitas berita, melainkan juga ketangguhan etik dan kesadaran kebangsaan. Menurutnya, wartawan dituntut mampu berdiri tegak di tengah banjir informasi global yang kerap sarat kepentingan.
“Retret ini kami rancang sebagai ruang belajar dan refleksi. Wartawan Indonesia harus kuat secara profesional dan etik, sekaligus memiliki kesadaran kebangsaan yang kokoh untuk menghadapi disinformasi dan polarisasi,” ujar Munir.
Pesan senada disampaikan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, menteri pertahanan Indonesia dalam sambutan yang dibacakan Kepala BPSDM Pertahanan Kemhan. Menhan menekankan bahwa pengelolaan informasi dan pembentukan persepsi publik merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pertahanan negara.
Dalam konteks tersebut, pers dinilai memiliki posisi strategis sebagai mitra negara. Namun, Menhan juga menegaskan pentingnya menjaga independensi dan kebebasan pers, sebagaimana dijamin konstitusi.
“Pers yang profesional, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan berperan memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa, tanpa kehilangan independensinya,” demikian pesan Menhan.
Usai pembukaan, seluruh peserta mengikuti prosesi penyematan tanda peserta, dilanjutkan dengan materi Building Learning Commitment serta pengantar Nilai Dasar Bela Negara. Materi awal ini menjadi fondasi sebelum peserta memasuki rangkaian diskusi dan pembelajaran lanjutan.
Sejumlah pejabat BPSDM Pertahanan Kemhan, termasuk Kepala Pusat Kompetensi Bela Negara Brigjen TNI Ferry Trisnaputra, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Retret PWI 2026 pun menjadi penanda bahwa di tengah tekanan zaman digital, pers Indonesia sedang merapikan barisan—menjaga jarak dari kekuasaan, namun tetap sadar akan tanggung jawab kebangsaan.




































