Jakarta — Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai pemerintah Indonesia saat ini tengah berada dalam fase darurat komunikasi publik. Kondisi tersebut dinilai membuat berbagai kebijakan dan pesan strategis pemerintah sulit dipahami oleh masyarakat luas.
Hendri, yang akrab disapa Hensa, mengatakan darurat komunikasi itu terlihat dari banyaknya salah tafsir publik terhadap sejumlah pernyataan pemerintah.
Salah satu contohnya adalah pernyataan mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) yang disebut hanya cukup untuk 20 hari, namun tidak disertai penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat.
Menurut Hensa, pernyataan tersebut seharusnya dijelaskan secara lebih komprehensif karena berkaitan dengan adanya kerja sama dengan Amerika Serikat yang disebut dapat memenuhi sekitar 80 persen kebutuhan BBM nasional.
Gara-gara darurat komunikasi ini, pesan-pesan dan strategi politik Pak Prabowo tidak tersampaikan dengan baik sehingga rakyat banyak salah paham,” kata Hensa kepada wartawan.
Hensa yang juga menulis buku berjudul Riah Riuh Komunikasi menilai Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan strategi politik yang oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad disebut sebagai “politik berselancar”.
Menurutnya, strategi tersebut merupakan pendekatan politik yang memungkinkan munculnya kritik bahkan hujatan dari publik sebagai bagian dari dinamika politik demi mencapai tujuan yang lebih besar.
Saya memahami bahwa politik Pak Prabowo yang berselancar itu membiarkan dirinya dihujat oleh sebagian masyarakat, tapi demi menyelamatkan bangsanya, lebih menyelamatkan rakyatnya,” ujar Hensa.
Ia mengatakan pemahamannya itu merujuk pada pernyataan Dasco dalam acara peluncuran buku Republik Menggugat karya Syahganda Nainggolan di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, pada 5 Maret 2026.
Hensa menilai saat ini terdapat kesenjangan pemahaman antara masyarakat dengan maksud sebenarnya dari strategi politik tersebut. Menurutnya, apa yang terlihat sebagai kelemahan dalam komunikasi pemerintah bisa jadi merupakan bagian dari pendekatan politik yang sedang dijalankan.
Ia juga menyinggung pernyataan Dasco yang menyebut strategi tersebut berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan energi nasional melalui kerja sama internasional.
“Dasco menyampaikan, politik berselancar ini ditengarai bisa memenuhi kebutuhan BBM kita sampai puluhan persen karena perjanjian dengan Amerika Serikat. Ada 1.080 komoditas yang nol persen,” kata Hensa.
Karena itu, ia menilai masyarakat sebaiknya menunggu penjelasan resmi dari pemerintah sebelum menarik kesimpulan terkait strategi tersebut.
Menurut Hensa, jika strategi tersebut berjalan sesuai rencana, maka kebijakan itu berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, terutama di tengah situasi global yang dinilai penuh ketidakpastian.
Namun di sisi lain, ia menilai strategi tersebut justru berpotensi tidak dipahami publik apabila komunikasi pemerintah tidak segera diperbaiki.
Hensa pun mendorong pemerintah memberikan penjelasan yang lebih terbuka dan komprehensif mengenai konsep “politik berselancar” yang disebut menjadi bagian dari strategi Presiden Prabowo.
Sebaiknya kita tunggu penjelasan dari pemerintah tentang politik berselancar Pak Prabowo ini sehingga tidak ada kesalahpahaman dan semuanya bersatu juga guyub demi Indonesia yang lebih baik,” ujar Hensa.
