JAKARTA – Kepolisian Daerah Metro Jaya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program penghapusan sanksi administrasi atau pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Program tersebut dinilai sebagai momentum penting bagi para pemilik kendaraan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus memperbarui administrasi kendaraan secara legal dan tertib.
Direktur Lalu Lintas Kombes Pol. Komarudin menegaskan bahwa kebijakan pemutihan pajak ini memberikan keringanan bagi masyarakat yang selama ini memiliki tunggakan pajak kendaraan. Dengan adanya penghapusan sanksi administrasi, masyarakat dapat melunasi kewajibannya tanpa harus dibebani denda keterlambatan yang biasanya dikenakan.
Menurutnya, program yang berlangsung selama tiga bulan tersebut merupakan kesempatan yang sebaiknya tidak disia-siakan. Selain membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperbaiki kualitas data kendaraan bermotor yang tercatat di wilayah DKI Jakarta.
“Program pemutihan ini berlaku selama tiga bulan. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Komarudin, Rabu (3/6/2026).
Seiring dimulainya program pemutihan, jajaran Polda Metro Jaya bersama instansi terkait telah melakukan berbagai persiapan guna mengantisipasi meningkatnya jumlah masyarakat yang datang ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Persiapan tersebut mencakup penambahan personel pelayanan, pengaturan alur antrean, hingga optimalisasi sarana dan prasarana pendukung.
Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif meskipun terjadi lonjakan kunjungan selama masa program berlangsung. Polda Metro Jaya menargetkan proses pelayanan dapat berlangsung tertib, cepat, dan nyaman sehingga masyarakat tidak mengalami kendala saat mengurus kewajiban pajak kendaraannya.
Komarudin menjelaskan bahwa seluruh kantor Samsat di wilayah hukum Polda Metro Jaya siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan program tersebut. Petugas di lapangan juga telah diarahkan untuk memberikan pendampingan dan informasi yang dibutuhkan wajib pajak selama proses administrasi berlangsung.
“Kami sudah menyiapkan personel di lapangan, termasuk sarana dan prasarana pelayanan di Samsat, agar masyarakat yang datang dapat terlayani dengan baik. Kami ingin memastikan proses pelayanan berjalan tertib, lancar, nyaman, dan tidak menyulitkan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Polda Metro Jaya juga mengingatkan masyarakat agar melakukan pengurusan pembayaran pajak kendaraan secara mandiri melalui jalur resmi yang telah disediakan. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan jasa perantara atau praktik percaloan yang dapat merugikan masyarakat.
Petugas Samsat, lanjut Komarudin, siap memberikan pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu menggunakan jasa pihak lain dalam proses pembayaran pajak maupun pengurusan administrasi kendaraan.
Ia menegaskan bahwa pelayanan Samsat dibuka pada hari kerja, mulai Senin hingga Sabtu, dengan pengecualian pada hari libur nasional atau tanggal merah. Dengan rentang waktu program yang cukup panjang, masyarakat diharapkan dapat mengatur waktu kedatangan sehingga tidak terjadi penumpukan pada hari-hari tertentu.
“Kami mengimbau masyarakat datang langsung ke Samsat dan mengurus sendiri pembayaran pajak kendaraannya. Pelayanan dibuka setiap hari kerja, Senin hingga Sabtu, kecuali hari libur nasional atau tanggal merah,” ujarnya.
Program pemutihan denda pajak kendaraan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya penertiban administrasi kendaraan bermotor. Data kendaraan yang akurat dan mutakhir dinilai penting untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah di bidang transportasi, keamanan, serta pelayanan publik.
Melalui program ini, pemilik kendaraan yang selama ini menunda pembayaran pajak memiliki kesempatan untuk kembali menyesuaikan status administrasinya tanpa terbebani sanksi denda. Dengan demikian, kendaraan yang beroperasi di jalan raya dapat memiliki dokumen yang sesuai dan tercatat secara resmi dalam sistem administrasi pemerintah.
Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat memanfaatkan masa pemutihan hingga 31 Agustus 2026 secara optimal. Selain membantu memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, langkah tersebut juga berkontribusi terhadap terciptanya tertib administrasi kendaraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas.
“Silakan manfaatkan program ini sampai 31 Agustus 2026. Ini kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pajak sekaligus menertibkan administrasi kendaraan,” pungkas Komarudin.
Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini diharapkan menjadi solusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan di wilayah DKI Jakarta.
Dengan fasilitas penghapusan sanksi administrasi yang diberikan selama tiga bulan, masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
