JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong penguatan kemandirian industri obat dalam negeri dengan mengoptimalkan kekayaan hayati Indonesia yang dipadukan dengan kemajuan riset dan bioteknologi.
Pratikno menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan dalam Forum Menenun Kebijakan terkait diseminasi dan konsultasi analisis kebijakan obat dan makanan di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Jakarta, Selasa (23/9).
Ia mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap impor produk kesehatan perlu terus ditekan. Menurutnya, kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia menjadi modal penting untuk membangun ketahanan industri kesehatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita mendukung penuh kemandirian industri obat dalam negeri. Indonesia mempunyai kekayaan hayati yang luar biasa, dan ini adalah modal yang sangat penting agar industri kita bisa mandiri,” ujar Pratikno.
Menurut Pratikno, penguasaan riset menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan kemandirian industri obat, terlebih perkembangan bioteknologi global berlangsung pesat.
Selain riset dan teknologi, ia menilai penguatan industri farmasi harus diikuti dengan tata kelola pengawasan yang ketat. Dalam konteks tersebut, Pratikno mengapresiasi peran strategis BPOM dalam memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk obat dan makanan.
Ia menilai pengawasan dari hulu hingga hilir membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar ekosistem industri kesehatan dapat berkembang secara berkelanjutan.
Dari sisi konsumen, Pratikno juga menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat di tengah masifnya penetrasi iklan produk obat dan makanan melalui platform digital.
Ia mendorong peningkatan literasi masyarakat agar konsumen mampu memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh promosi produk kesehatan yang beredar di ruang digital.
“Oleh karena itu, marilah bersama meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar bukan hanya harapan hidup yang lebih panjang, tetapi harapan hidup sehat dan aktif yang lebih panjang,” katanya.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Gubernur Universitas Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto, serta perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan praktisi kebijakan terkait
