JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata.
Pernyataan itu disampaikan AHY usai menghadiri rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (25/6), yang membahas dukungan anggaran untuk pelaksanaan koordinasi pembangunan infrastruktur nasional.
Menurut AHY, pembangunan infrastruktur harus mampu menekan biaya hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Infrastruktur tidak boleh hanya menjadi simbol pembangunan. Yang paling penting adalah bagaimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, apakah mampu memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan peluang ekonomi,” kata AHY.
Ia menilai pembangunan infrastruktur perlu dirancang untuk menjawab kebutuhan jangka panjang. Karena itu, setiap proyek harus memiliki manfaat berkelanjutan dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
AHY menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai kementerian teknis dan lembaga terkait guna memastikan program pembangunan berjalan sesuai prioritas pemerintah.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur saat ini harus mendukung berbagai agenda nasional, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah.
Dalam rapat tersebut, AHY juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti perumahan, jaringan irigasi, akses air bersih, sanitasi, serta konektivitas yang mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Ia menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang selesai dibangun, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar menghadirkan manfaat nyata, menurunkan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, membuka akses terhadap pelayanan dasar, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
AHY juga membantah anggapan bahwa kementerian koordinator hanya bekerja melalui rapat di tingkat pusat. Menurutnya, pengawasan langsung ke lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai target.
“Kami tidak hanya bekerja dari balik meja. Justru banyak waktu kami habiskan di lapangan untuk memastikan proyek-proyek berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurut AHY, tujuan akhir pembangunan infrastruktur adalah menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur juga mengalir ke daerah-daerah dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
