JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan percepatan eliminasi kusta di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaannya.
Hal itu disampaikan Pratikno saat membuka Konferensi Nasional Kusta 2026: Percepatan Eliminasi Kusta, Komitmen Indonesia, Kolaborasi Global di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (13/7).
Menurut Pratikno, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan program eliminasi kusta berjalan efektif hingga tingkat masyarakat. Ia mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang mendorong isu eliminasi kusta menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.
“Pada akhirnya program pusat akan berujung di daerah. Indonesia ini negara yang sangat besar sehingga ujung tombaknya ada di daerah,” kata Pratikno.
Ia menekankan, penanganan kusta tidak hanya berkaitan dengan pengobatan, tetapi juga membutuhkan edukasi yang masif untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap penyintas.
Karena itu, Pratikno meminta seluruh perangkat daerah, mulai dari sektor komunikasi, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, organisasi keagamaan hingga organisasi kemasyarakatan, terlibat aktif dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan penyintas kusta.
Menurutnya, pendekatan serupa juga perlu diterapkan dalam penanganan tuberkulosis (TB), mengingat Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus kusta dan TB tertinggi di dunia.
“Saya ingin menekankan kepada bapak dan ibu kepala daerah untuk mengorganisir lintas sektor dalam menangani lepra. Saya titip sekaligus juga tuberkulosis, karena lepra kita penyumbang kasus terbesar ketiga di dunia dan tuberkulosis terbesar kedua di dunia,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pratikno juga menyampaikan apresiasi kepada Sasakawa Leprosy Initiative yang dinilai konsisten mendukung upaya eliminasi kusta di Indonesia melalui pendampingan, edukasi, hingga penguatan kerja sama di berbagai daerah.
Sebagai bagian dari rangkaian konferensi, para kepala daerah menandatangani Komitmen Percepatan Eliminasi Kusta sekaligus meluncurkan Gerakan Nasional Melawan Stigma Kusta sebagai langkah memperkuat edukasi publik dan menghapus diskriminasi terhadap penyintas.
Konferensi tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus, President of Sasakawa Leprosy Initiative Takahiro Nanri, WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination Yohei Sasakawa, serta gubernur dan perwakilan pemerintah daerah dari 38 provinsi di Indonesia.
