Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Dugaan Penyadapan Jadi Sorotan

- Jurnalis

Senin, 9 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Pertemuan tersebut menjadi sorotan lantaran berlangsung di tengah mencuatnya dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden, sejumlah tokoh, pejabat negara, hingga masyarakat sipil.

Berdasarkan informasi Sekretariat Presiden, pertemuan itu turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, serta Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Tandyo Budi Revita.

Hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI Yusuf Jauhari dan Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya.

Dari jajaran Polri, tampak sejumlah pejabat utama, termasuk Kabareskrim Komjen Polisi Asep Safrudin dan Kadiv Propam Irjen Polisi Mahmud Nazly Harahap.

**10 Mantan Kapolri Hadiri Pertemuan**

Sebanyak 10 mantan Kapolri tercatat menghadiri pertemuan tersebut. Mereka adalah Roesmanhadi, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, Rusdiharjo, dan Tito Karnavian.

Para mantan Kapolri itu memiliki pengalaman memimpin institusi kepolisian dalam rentang periode 1998 hingga 2019.

Namun, tidak seluruh mantan Kapolri hadir. Jenderal Polisi (Purn) Idham Aziz, yang menjabat Kapolri pada 2019 hingga 2021, tidak terlihat dalam pertemuan tersebut.

Sebelum diskusi dimulai, Prabowo menyambut para mantan Kapolri dengan bersalaman satu per satu. Pertemuan kemudian berlangsung dalam suasana diskusi di sekitar meja bundar dengan Presiden menempati posisi utama.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin duduk di sisi kanan Presiden, sementara Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto berada di sisi kirinya.

**Dugaan Penyadapan Jadi Perhatian**

Waktu pelaksanaan pertemuan tersebut menarik perhatian karena berdekatan dengan mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sejumlah tokoh, dan masyarakat sipil.

Dalam dugaan perkara tersebut, seorang jenderal polisi bintang empat dan mantan Kapolri berinisial LSP disebut-sebut bersama sejumlah perwira tinggi Polri diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan.

Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Belum ada dasar untuk menyimpulkan keterkaitan langsung antara pertemuan di Hambalang dengan pengusutan dugaan penyadapan tersebut.

Dalam keterangan Sekretariat Presiden, Prabowo membuka langsung forum pertemuan. Sejumlah mantan Kapolri juga diberi kesempatan menyampaikan pandangan dan berbicara kepada Presiden.

Namun, belum ada penjelasan terperinci mengenai materi pembahasan maupun kepastian apakah dugaan penyadapan menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut.

**Konsolidasi Kepolisian Lintas Generasi**

Pertemuan yang mempertemukan mantan Kapolri, Kapolri aktif, serta sejumlah pejabat tinggi negara itu menjadi forum berkumpulnya tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang keamanan dan penegakan hukum.

Kehadiran para mantan pimpinan Polri tersebut juga membuka ruang pertukaran pandangan antara generasi pimpinan kepolisian terdahulu dan kepemimpinan saat ini.

Di tengah berbagai persoalan yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk dugaan penyadapan, transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum menjadi isu penting bagi institusi kepolisian.

Hingga kini, substansi lengkap pembicaraan dan tindak lanjut pertemuan di Hambalang tersebut masih belum diungkap secara terperinci.

Publik pun menanti penjelasan resmi mengenai hasil pertemuan serta perkembangan pengusutan dugaan penyadapan yang turut menjadi perhatian di tengah konsolidasi tokoh-tokoh kepolisian lintas generasi.

 

Berita Terkait

Sutrisno Desak Prabowo Bentuk Tim Independen Usut Dugaan Penyadapan Ilegal
Jika Penyadapan Presiden Terbukti, Tubagus Bahrudin: Itu Kejahatan Luar Biasa Pelaku Pantas di Hukum Mati!
Relawan Tegak Lurus Prabowo Desak Dugaan Penyadapan Presiden Diusut Tuntas, Siapa di Balik LSP?
Ombudsman Desak Polri Evaluasi Prosedur Penyadapan dan Pengawasan
Yenny Wahid Nahkodai ACWO 2027–2029, Indonesia Perkuat Diplomasi Perempuan ASEAN
Tubagus Bahrudin Ucapkan Selamat kepada Letjen TNI Aryo Windutomo sebagai Plt. KSP 
Seluruh Penjuru Negeri Dukung Tubagus Bahrudin jadi Kandidat Wakil Presiden Gantikan Gibran 
Deolipa Yumara Apresiasi Langkah Bareskrim, Tegaskan Tak Ada Perwira Tinggi yang Kebal Hukum
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 12:01 WIB

Sutrisno Desak Prabowo Bentuk Tim Independen Usut Dugaan Penyadapan Ilegal

Senin, 9 November 2026 - 11:52 WIB

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Dugaan Penyadapan Jadi Sorotan

Sabtu, 7 November 2026 - 22:43 WIB

Jika Penyadapan Presiden Terbukti, Tubagus Bahrudin: Itu Kejahatan Luar Biasa Pelaku Pantas di Hukum Mati!

Sabtu, 7 November 2026 - 05:26 WIB

Relawan Tegak Lurus Prabowo Desak Dugaan Penyadapan Presiden Diusut Tuntas, Siapa di Balik LSP?

Jumat, 6 November 2026 - 07:38 WIB

Ombudsman Desak Polri Evaluasi Prosedur Penyadapan dan Pengawasan

Berita Terbaru

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI, Mugiyanto, mengajak seluruh elemen bangsa mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembenahan tata kelola perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Hukum & Kriminal

Wamen HAM Ajak Publik Dukung Prabowo, Kecam Dugaan Penyadapan Ilegal

Senin, 9 Nov 2026 - 07:12 WIB