JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penggunaan anggaran negara senilai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar oleh dua kementerian untuk pengadaan jasa pemengaruh (influencer) melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang dikaitkan dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
Dalam rilis resmi yang diterima redaksi pada, Senin (9/11/2026). ICW menilai pengadaan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama menyangkut konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, transparansi penggunaan uang negara, kewajaran harga, persaingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, hingga potensi konflik kepentingan.
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga Tahun Anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.
Rinciannya, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 hingga 2026.
Pengadaan tersebut meliputi penayangan konten melalui YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok akun @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, serta jasa menghadirkan figur publik dalam sejumlah kegiatan.
Adapun rincian nilai kontrak delapan paket pengadaan tersebut sebagai berikut:
Kemendikbudristek – Museum dan Cagar Budaya (2024):
• Penayangan video YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452.698.902.
• Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300.
• Penayangan Instagram Story @raffinagita1717 sebesar Rp575.655.000.
• Event attendance atau kehadiran dalam acara sebesar Rp2.521.329.200.
• Penayangan TikTok @raffinagita1717 sebesar Rp144.423.600.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP):
• Tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, paket influencer engagement sebesar Rp3.596.955.000.
• Tahun 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, paket influencer engagement untuk pembangunan BINS sebesar Rp3.600.000.000.
• Tahun 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, paket jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, sebesar Rp3.600.000.000.
Dengan demikian, total nilai kontrak dari delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002.
ICW juga menyoroti struktur kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia. Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia tercatat menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia.
Sementara itu, Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki secara langsung 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.
Berdasarkan temuan tersebut, ICW mengidentifikasi lima persoalan utama yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan lembaga pengawas.
Pertama, inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran.
ICW menilai belanja jasa influencer tersebut memperlihatkan adanya persoalan konsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan penghematan anggaran.
Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Melalui kebijakan itu, pemerintah meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa membatasi berbagai belanja, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
Namun, menurut ICW, di tengah kebijakan penghematan tersebut, KKP justru mengalokasikan anggaran untuk dua paket jasa influencer pada 2025 dengan total Rp7,2 miliar.
Pengadaan kembali dilakukan pada 2026 melalui satu paket tambahan senilai Rp3,6 miliar. Dengan demikian, total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW juga mengaitkan persoalan tersebut dengan tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Pada 2026, pagu transfer ke daerah dipangkas menjadi Rp693 triliun, turun sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Selain itu, ICW menyoroti kebijakan penyesuaian alokasi dana transfer, termasuk dana desa, serta kondisi kapasitas fiskal daerah yang terbatas.
Dalam konteks tersebut, ICW membandingkan pengeluaran Rp575,65 juta untuk penayangan Instagram Story dengan keterbatasan anggaran pembangunan desa.
Bagi ICW, perbandingan tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah menetapkan prioritas belanja yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Kedua, manfaat pengadaan dan dampaknya belum terukur secara transparan.
ICW mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer oleh kementerian yang sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi publik dan kehumasan.
Kemendikbudristek diketahui memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara KKP juga mempunyai Biro Hubungan Masyarakat yang didukung sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran negara.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan kementerian masih membutuhkan jasa pihak eksternal untuk menyampaikan informasi melalui media sosial figur publik.
ICW secara khusus menyoroti paket event attendance di lingkungan Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek dengan nilai kontrak Rp2,52 miliar.
Menurut ICW, penggunaan anggaran sebesar itu untuk menghadirkan seseorang dalam kegiatan harus disertai penjelasan mengenai tujuan, hasil pekerjaan, serta manfaat yang dapat diukur.
Tanpa keterbukaan Kerangka Acuan Kerja (KAK), laporan pelaksanaan, bukti pekerjaan, dan indikator keberhasilan, masyarakat akan kesulitan menilai apakah pengadaan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
Ketiga, spesifikasi pengadaan dinilai berpotensi membatasi persaingan.
ICW menyoroti mekanisme pengadaan empat paket penayangan konten Kemendikbudristek yang dilakukan melalui e-purchasing pada katalog elektronik.
Persoalannya, nama paket secara langsung mencantumkan kanal dan akun media sosial tertentu, yakni YouTube RANS Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, spesifikasi yang mengarah pada akun dan figur tertentu tersebut berpotensi mempersempit kesempatan penyedia lain untuk menawarkan jasa sejenis.
Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin terciptanya persaingan yang terbuka dan kompetitif apabila spesifikasi pengadaan sejak awal telah mengarah kepada penyedia tertentu.
ICW juga mempertanyakan dasar penetapan harga dalam pengadaan tersebut.
Tiga paket penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara itu, tiga paket pengadaan KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda masing-masing memiliki nilai kontrak sekitar Rp3,6 miliar.
Keseragaman nilai tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama berkaitan dengan metode penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penentuan harga, serta kesesuaian biaya dengan volume dan hasil pekerjaan.
Keempat, potensi konflik kepentingan dan penggunaan uang negara untuk membangun citra.
ICW menegaskan bahwa anggaran negara tidak semestinya digunakan untuk membangun popularitas figur tertentu atau menggiring opini publik demi kepentingan kekuasaan.
Menurut ICW, penggunaan jasa influencer harus memiliki tujuan komunikasi publik yang jelas, terukur, transparan, serta tidak berubah menjadi sarana promosi politik atau propaganda pemerintah.
Persoalan ini juga menjadi perhatian karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik yang dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
ICW menyebut PT Rans Animasi Indonesia, yang didirikan pada 15 April 2020, sebelumnya tidak terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024.
Setelah Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden, KKP tercatat tiga kali melakukan kontrak pengadaan dengan perusahaan tersebut.
Kondisi ini, menurut ICW, menimbulkan pertanyaan serius mengenai potensi konflik kepentingan, mengingat figur yang menduduki jabatan publik juga memiliki keterkaitan kepemilikan dan jabatan dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah.
ICW juga menyinggung kontroversi Raffi Ahmad dalam kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026.
Setelah beredarnya video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa, muncul seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan usaha RANS.
ICW menjadikan peristiwa tersebut sebagai pengingat bahwa popularitas figur publik tidak otomatis mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat.
Kepercayaan publik, menurut ICW, seharusnya dibangun melalui kinerja pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas, bukan semata-mata melalui pembelian jasa promosi menggunakan uang pajak.
Kelima, pengadaan harus memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian.
ICW menegaskan bahwa setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah harus berangkat dari kebutuhan yang jelas serta mendukung tugas dan fungsi instansi.
Pengadaan juga semestinya memiliki hubungan yang terukur dengan program kerja, rencana strategis kementerian, serta sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dalam kasus ini, ICW mempertanyakan keterkaitan sejumlah paket pengadaan penayangan konten di media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina maupun jasa kehadiran figur publik dalam acara dengan target kinerja kementerian.
Menurut ICW, apabila hubungan antara pengadaan, kebutuhan instansi, dan sasaran strategis tidak dapat dijelaskan secara terbuka, maka urgensi penggunaan anggaran tersebut patut dievaluasi.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah, tegas ICW, bukan sekadar kegiatan untuk merealisasikan anggaran yang tersedia, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Atas berbagai persoalan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, lembaga pengawas, dan pihak terkait.
Pertama, meminta KKP serta kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
Kedua, mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian melakukan audit terhadap pengadaan tersebut.
Audit diharapkan mencakup kewajaran harga, dugaan transaksi pembayaran di luar sistem (payment outside system), keseragaman nilai kontrak influencer di lingkungan KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi.
Ketiga, meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang berpotensi mengarah kepada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
Keempat, mendesak Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan jelas dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. ICW juga meminta adanya pencegahan agar perusahaan yang dimiliki pejabat yang ditunjuk Presiden tidak menerima kontrak pemerintah selama pejabat tersebut menjalankan masa jabatannya.
Kelima, meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah-langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
ICW menilai keterbukaan dokumen, audit independen, dan evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan usaha yang sehat.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut besaran anggaran Rp14,69 miliar, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat.
Publik berhak mengetahui apakah belanja jasa influencer tersebut benar-benar dibutuhkan, memberikan manfaat terukur, serta dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan yang terbuka dan bebas dari konflik kepentingan.
Editor: Fahmy Nurdin
