Opini Oleh: Lukman Hakim
Pemerhati Rumah Tangga Rakyat Indonesia
Jakarta – Republik tidak pernah didirikan untuk menjadi milik absolut mereka yang sedang menduduki kursi kekuasaan. Republik lahir dari kehendak kolektif masyarakat untuk membebaskan kehidupan bersama dari kesewenang-wenangan. Karena itu, pertanyaan siapa sesungguhnya pemilik republik ini bukan sekadar permainan retorika politik. Ia merupakan pertanyaan konstitusional yang menyentuh dasar kehidupan bernegara: dari mana kekuasaan berasal, untuk siapa kekuasaan dijalankan, dan siapa yang berhak mengawasinya?
Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan ini bukan sekadar kalimat normatif dalam konstitusi. Di dalamnya terkandung pesan mendasar bahwa rakyat merupakan sumber legitimasi kekuasaan, sementara konstitusi menjadi aturan yang membatasi bagaimana kekuasaan itu dijalankan.
Lebih jauh, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Artinya, tidak ada pejabat, partai politik, bahkan mayoritas politik sekalipun yang memiliki kedudukan di atas konstitusi. Kekuasaan bukan hak milik penguasa. Ia adalah mandat yang dibatasi hukum dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
Namun, persoalan demokrasi Indonesia tidak berhenti pada rumusan konstitusi. Tantangan sesungguhnya justru muncul ketika prinsip kedaulatan rakyat berhadapan dengan realitas pengambilan keputusan politik.
Demokrasi memang memberikan legitimasi kepada masyarakat untuk memilih pemimpin melalui pemilu. Tetapi, demokrasi tidak selesai ketika surat suara dimasukkan ke dalam kotak. Demokrasi juga menuntut proses legislasi yang terbuka, partisipasi masyarakat yang bermakna, kebebasan menyampaikan kritik, serta keberanian lembaga negara untuk saling mengawasi.
Maruarar Siahaan menjelaskan bahwa perubahan UUD 1945 telah menggeser struktur ketatanegaraan Indonesia menuju hubungan antarlembaga yang setara secara horizontal sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan fungsional. Konsekuensinya, tidak semestinya ada satu cabang kekuasaan yang merasa dapat menentukan segalanya tanpa kontrol dari lembaga lain.
Di sinilah prinsip checks and balances menemukan relevansinya.
Pembagian kekuasaan bukan sekadar desain kelembagaan, melainkan instrumen untuk mencegah kekuasaan terpusat dan melahirkan kesewenang-wenangan. Sunarto menegaskan bahwa pembagian kekuasaan diperlukan agar tidak terjadi pemusatan kewenangan yang berpotensi merusak prinsip negara hukum.
Dalam praktiknya, DPR tidak cukup hanya menjadi pendukung pemerintah. Lembaga peradilan tidak boleh tunduk pada kepentingan politik. Pemerintah pun tidak boleh memandang kritik sebagai gangguan terhadap stabilitas kekuasaan.
Setiap lembaga negara memiliki kewenangan, tetapi sekaligus memiliki batas. Keseimbangan tersebut bukan hambatan bagi pemerintahan. Sebaliknya, ia merupakan pagar konstitusional agar kekuasaan tetap berjalan dalam koridor hukum.
Kekuasaan yang tidak diawasi bukanlah kekuasaan yang kuat. Ia justru berpotensi menjadi kekuasaan yang kehilangan kendali.
Demokrasi dan Bayang-Bayang Oligarki
Kekhawatiran terhadap penyempitan ruang demokrasi juga tidak seharusnya dibangun semata-mata berdasarkan prasangka politik. Ia perlu diuji melalui penelitian, data, dan argumentasi akademik.
Derwin Tambunan dalam artikel The Intervention of Oligarchy in the Indonesian Legislative Process (2023) menguraikan bagaimana strategi kartel, lobi elite, serta hubungan antara kepentingan bisnis dan partai politik dapat memengaruhi proses legislasi.
Temuan tersebut tentu tidak berarti setiap keputusan DPR pasti dikendalikan oligarki. Namun, penelitian itu memberikan alasan akademik untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pembentukan undang-undang benar-benar didasarkan pada kebutuhan publik, atau justru lebih banyak mencerminkan kompromi elite yang sulit diawasi masyarakat?
Pertanyaan ini penting karena demokrasi tidak hanya berhadapan dengan persoalan siapa yang menang dalam pemilu, tetapi juga siapa yang memiliki pengaruh terbesar ketika kebijakan dirumuskan.
Ketika proses legislasi semakin jauh dari partisipasi masyarakat, sementara kepentingan kelompok tertentu memperoleh akses lebih besar terhadap pengambilan keputusan, demokrasi berisiko kehilangan makna substantifnya.
Rakyat mungkin tetap memiliki hak memilih, tetapi belum tentu memiliki ruang yang cukup untuk memengaruhi kebijakan setelah pemilu berlangsung.
Data resmi juga menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari keberadaan pemilu semata.
Dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2025, BPS mencatat skor indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara pada tingkat pusat sebesar 20,43. Sementara itu, indikator kinerja lembaga legislatif tercatat 21,05.
Angka tersebut merupakan skor indikator dalam metodologi IDI, bukan nilai keseluruhan demokrasi nasional. Karena itu, tidak tepat menafsirkannya secara serampangan sebagai bukti tunggal bahwa demokrasi Indonesia telah runtuh.
Namun, angka-angka tersebut patut menjadi alarm evaluasi. Jaminan kebebasan warga dan kualitas representasi politik masih membutuhkan perhatian serius.
Demokrasi tidak cukup hanya dipertahankan sebagai prosedur. Ia harus dirawat sebagai ruang yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, mengawasi kekuasaan, dan memperjuangkan kepentingan publik tanpa rasa takut.
Konstitusi Bukan Sekadar Dokumen Formal
Konstitusi bukan dokumen yang hanya hidup di ruang kuliah, forum akademik, atau perdebatan hukum. Ia bekerja dalam kehidupan nyata masyarakat, termasuk dalam menentukan bagaimana hak politik warga dilindungi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada 26 Juni 2025, memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029.
Mahkamah mengaitkan desain tersebut dengan kualitas pemilu dan kemudahan pemilih dalam menggunakan hak pilih sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Putusan ini memperlihatkan bahwa desain kelembagaan dan teknis pemilu bukan semata-mata urusan elite politik. Ia harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap hak konstitusional warga negara.
Meski demikian, putusan pengadilan juga harus dibaca bersama prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas lembaga peradilan.
Di sinilah pentingnya membedakan legalitas dan legitimasi.
Sebuah kebijakan yang dibentuk melalui prosedur formal belum tentu secara otomatis memenuhi rasa keadilan dan kepentingan publik. Sebaliknya, kritik terhadap kebijakan juga tidak boleh berhenti pada kecurigaan, prasangka, atau slogan politik.
Kritik harus diuji melalui konstitusi, data, argumentasi hukum, serta ruang partisipasi masyarakat yang nyata.
Konstitusionalisme menuntut agar kekuasaan bukan hanya sah ketika dibentuk, tetapi juga tetap terbatas ketika digunakan.
Sebab, persoalan mendasar dalam kehidupan bernegara bukan semata-mata bagaimana kekuasaan memperoleh legitimasi, melainkan bagaimana kekuasaan memastikan dirinya tidak melampaui batas.
Republik Bukan Milik Penguasa
Lantas, siapa sesungguhnya pemilik republik ini?
Secara konstitusional, jawabannya jelas: kedaulatan berada di tangan rakyat.
Namun, kepemilikan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran bahwa setiap kehendak mayoritas dapat menghapus hak minoritas atau mengabaikan hukum.
Rakyat adalah pemegang kedaulatan. Konstitusi merupakan hukum dasar yang membatasi pelaksanaan kedaulatan tersebut. Sementara pejabat publik hanyalah pemegang mandat yang bersifat sementara.
Tidak ada jabatan yang dapat mengubah mandat menjadi kepemilikan.
Karena itu, menjaga republik bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Masyarakat harus berani mengawasi kekuasaan. Pers harus bebas menjalankan fungsi jurnalistiknya. Kampus perlu merawat nalar kritis. Partai politik harus membuka ruang kaderisasi dan pertanggungjawaban. Sementara lembaga negara wajib menjaga independensi serta integritasnya.
Republik akan kehilangan makna ketika suara rakyat tidak didengar, tetapi selalu dihitung pada saat pemilu. Rakyat dibutuhkan ketika legitimasi politik dicari, tetapi dilupakan ketika keputusan penting dibuat.
Demokrasi semacam itu berisiko menjadikan rakyat sekadar angka dalam proses elektoral, bukan subjek utama dalam kehidupan bernegara.
Pada akhirnya, ukuran kesetiaan penguasa terhadap republik bukanlah seberapa lama ia bertahan di kursi kekuasaan. Ukurannya adalah seberapa patuh ia membatasi dirinya pada konstitusi.
Sebab, kekuasaan yang besar tidak pernah menjadi alasan untuk mengabaikan hukum. Justru semakin besar kekuasaan, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan bahwa kewenangan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Republik ini bukan milik mereka yang berkuasa hari ini.
Republik ini milik seluruh warga negara, termasuk generasi yang belum lahir dan kelak akan mewarisi masa depan Indonesia.
Menjaga konstitusi berarti menjaga republik. Dan menjaga republik berarti memastikan kekuasaan tidak pernah melupakan siapa sesungguhnya pemilik kedaulatan.
Rujukan
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), serta ketentuan mengenai lembaga-lembaga negara.
2. Siahaan, Maruarar. Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. Jurnal Konstitusi. https://doi.org/10.31078/jk742.
3. Sunarto. (2016). Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 45(2), 157–163. https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163.
4. Tambunan, Derwin. (2023). The Intervention of Oligarchy in the Indonesian Legislative Process. Asian Journal of Comparative Politics, 8(2), 637–653. https://doi.org/10.1177/20578911231159395.
5. Badan Pusat Statistik. (2026). Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Pusat, 2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2NCMy/-metode-baru-indikator-indeks-dem.
6. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, diucapkan 26 Juni 2025. https://www.mkri.id/berita/-23414.
7. Science and Technology Index (SINTA). Profil Jurnal Konstitusi, peringkat akreditasi Sinta 1. https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/750.
(Helmi AR)
