Opini : Ika Rahmawati Putri
Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Tanggerang Selatan – Polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang sempat mengguncang ruang publik dan memicu wacana pemakzulan di parlemen akhirnya memasuki babak baru. Pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026, menjadi titik balik dalam dinamika ketatanegaraan yang menyita perhatian masyarakat.
Di tengah derasnya perdebatan politik, peristiwa ini sesungguhnya menyimpan persoalan yang jauh lebih mendasar daripada sekadar pergantian pejabat negara. Ada pertanyaan penting mengenai bagaimana konstitusi bekerja, bagaimana hukum mengoreksi kekuasaan, serta sejauh mana prinsip negara hukum benar-benar dijalankan dalam praktik pemerintahan.
Sebagai mahasiswa hukum, saya memandang rangkaian peristiwa ini perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih jernih. Masyarakat tidak semestinya hanya melihatnya sebagai pertarungan kepentingan politik, tetapi juga sebagai momentum untuk memahami mekanisme hukum dan konstitusi dalam menyelesaikan persoalan kenegaraan.
Ketika Administrasi Negara Berhadapan dengan Koreksi Hukum
Akar persoalan bermula dari sengketa administrasi negara mengenai keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA dari luar negeri yang diterbitkan pada 2019.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan diskualifikasi terhadap Gibran dalam perkara perselisihan hasil pemilu. MK menilai persoalan tersebut telah berada di luar rezim sengketa pemilu karena proses pelantikan telah berlangsung.
Namun, penolakan tersebut tidak serta-merta menutup ruang koreksi hukum. Jalur administratif tetap terbuka melalui peradilan tata usaha negara.
Puncaknya terjadi pada 30 Oktober 2026, ketika Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. MA sekaligus memerintahkan pejabat terkait untuk mencabut dokumen tersebut.
Putusan ini memperlihatkan bahwa produk administrasi pemerintahan tidak berada di luar jangkauan pengawasan hukum. Sebaliknya, setiap keputusan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepatuhan terhadap putusan pengadilan kemudian diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pada 11 November 2026, kementerian tersebut resmi mencabut dokumen penyetaraan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026.
Langkah tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pencabutan dokumen itu kemudian berdampak langsung terhadap gugatan serupa yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada 12 November 2026, gugatan tersebut dihentikan karena objek sengketa telah dicabut sehingga tidak lagi memiliki kekuatan mengikat.
Dari rangkaian ini, satu hal menjadi jelas: hukum administrasi negara memiliki mekanisme untuk mengoreksi keputusan pemerintah, bahkan ketika keputusan tersebut telah menimbulkan konsekuensi politik yang luas.
Pemakzulan Bukan Sekadar Kehendak Politik
Pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan memunculkan perdebatan mengenai kelayakan persyaratan administratif jabatan Wakil Presiden. Isu tersebut kemudian berkembang menjadi wacana pemakzulan yang memperoleh dukungan 120 anggota DPR melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.
Namun, dalam negara hukum, pemberhentian seorang Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan publik, desakan politik, ataupun dinamika opini yang berkembang di masyarakat.
Konstitusi telah menyediakan mekanisme yang tegas dan berlapis untuk memastikan bahwa proses pemberhentian pejabat tinggi negara berjalan berdasarkan hukum, bukan semata-mata berdasarkan kehendak politik.
Pasal 7A UUD 1945 menyatakan bahwa Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut tidak berhenti pada penentuan alasan pemberhentian. Pasal 7B UUD 1945 mengatur prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa proses pemakzulan tidak menjadi instrumen politik yang digunakan secara sembarangan.
Usul pemberhentian dari DPR harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga dari keseluruhan anggota DPR. Setelah itu, usulan tersebut wajib melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 90 hari sebelum dikembalikan kepada MPR untuk diputuskan.
Mekanisme ini menunjukkan bahwa konstitusi menempatkan pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden sebagai proses yang tidak sederhana. Ada keseimbangan antara kepentingan politik, kepastian hukum, dan stabilitas pemerintahan.
Dengan demikian, pemakzulan bukan sekadar persoalan siapa yang memiliki dukungan politik terbesar, melainkan proses konstitusional yang harus memenuhi persyaratan hukum secara ketat.
Pengunduran Diri dan Perubahan Arah Krisis Politik
Sebelum mekanisme pemakzulan berjalan lebih jauh, Gibran mengambil langkah berbeda. Pada 12 November 2026, ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Dalam pernyataan resminya, Gibran menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil atas kesadaran pribadi demi menjaga kelancaran roda pemerintahan dan tidak berkaitan dengan persoalan ijazah.
Terlepas dari perdebatan politik yang menyertainya, pengunduran diri tersebut membawa konsekuensi konstitusional yang signifikan. Ketika seorang pejabat negara berhenti atas permintaan sendiri, objek yang hendak menjadi dasar proses pemberhentian melalui pemakzulan tidak lagi berada dalam kondisi yang sama.
Dengan berhentinya Gibran dari jabatan Wakil Presiden, relevansi Hak Menyatakan Pendapat yang diajukan DPR terhadap proses pemakzulan pun menjadi gugur.
Situasi ini memperlihatkan bahwa dinamika politik tidak selalu berakhir melalui mekanisme pemberhentian paksa. Dalam kondisi tertentu, pengunduran diri dapat menjadi jalan yang mengubah arah penyelesaian persoalan ketatanegaraan.
Namun, yang lebih penting adalah bagaimana keputusan tersebut ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Setiap perubahan status jabatan publik harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Konstitusi Menjamin Transisi Kekuasaan
Pengunduran diri Wakil Presiden tentu menimbulkan persoalan baru, yakni bagaimana mengisi kekosongan jabatan tersebut tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan.
Dalam hal ini, konstitusi kembali memberikan pedoman yang jelas.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut juga diperkuat oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Artinya, kekosongan jabatan Wakil Presiden bukanlah kondisi yang dibiarkan tanpa penyelesaian. Konstitusi telah menyediakan mekanisme pengisian jabatan agar kesinambungan pemerintahan tetap terjaga.
Dalam konteks ini, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan, tetapi juga sebagai pedoman dalam mengelola transisi kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis.
Ujian Supremasi Hukum dan Pelajaran bagi Demokrasi
Sebagai mahasiswa ilmu hukum, saya melihat rangkaian peristiwa ini bukan sekadar drama politik yang melibatkan pejabat tinggi negara. Lebih dari itu, peristiwa ini merupakan ujian nyata bagi penerapan prinsip rule of law atau supremasi hukum di Indonesia.
Di satu sisi, terdapat persoalan serius mengenai ketelitian verifikasi administrasi pencalonan pejabat publik. Ketika persoalan dokumen pendidikan baru terurai setelah masa jabatan berjalan, hal tersebut menjadi refleksi penting bagi penyelenggara pemilu dan lembaga pemerintah.
Verifikasi persyaratan calon pemimpin seharusnya dilakukan secara cermat sejak awal. Ketelitian administratif bukan sekadar prosedur formal, melainkan bagian penting dari upaya menjaga integritas proses demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Di sisi lain, terdapat pelajaran positif mengenai bagaimana lembaga negara menjalankan kewenangannya masing-masing.
Peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Agung menunjukkan fungsi koreksi terhadap produk administrasi pemerintahan. Kemendikdasmen melaksanakan putusan pengadilan melalui pencabutan dokumen yang dinyatakan tidak sah. Sementara itu, pengunduran diri Wakil Presiden menjadi bagian dari dinamika penyelesaian persoalan yang menghindarkan bangsa dari kemungkinan krisis politik berkepanjangan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip negara hukum tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan, tetapi juga dari kesediaan setiap institusi dan pejabat negara untuk tunduk pada mekanisme hukum yang berlaku.
Tidak Ada Jabatan yang Kebal terhadap Koreksi Hukum
Hikmah terbesar dari peristiwa ini adalah bahwa dalam negara hukum yang demokratis, tidak ada produk administrasi negara maupun jabatan publik yang kebal terhadap koreksi hukum.
Kekuasaan bukanlah ruang yang bebas dari pengawasan. Sebaliknya, setiap kewenangan harus dijalankan berdasarkan hukum, sementara setiap keputusan administrasi harus memenuhi prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kecermatan.
Bagi penyelenggara pemilu dan lembaga pemerintah, kasus ini menjadi pelajaran penting agar verifikasi persyaratan calon pemimpin dilakukan secara serius, transparan, dan akuntabel. Ketidakcermatan pada tahap awal dapat berkembang menjadi persoalan ketatanegaraan yang kompleks ketika jabatan publik telah berjalan.
Sementara bagi masyarakat dan generasi muda pembelajar hukum, peristiwa ini mengajarkan pentingnya mengawal isu kenegaraan secara kritis dan rasional.
Demokrasi tidak boleh hanya bertumpu pada perdebatan politik atau popularitas seseorang. Demokrasi yang sehat membutuhkan kesadaran konstitusional, penghormatan terhadap proses hukum, serta kemampuan masyarakat membedakan antara kepentingan politik dan prinsip hukum.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara demokratis tidak semata-mata ditentukan oleh siapa yang menduduki jabatan, tetapi oleh seberapa kuat institusi dan masyarakatnya menjaga supremasi hukum.
Ketika hukum mampu mengoreksi kekuasaan, ketika pemerintah patuh terhadap putusan pengadilan, dan ketika transisi jabatan berlangsung sesuai konstitusi, di situlah martabat demokrasi menemukan pijakannya.
Peristiwa ini seharusnya menjadi pengingat bahwa konstitusi bukan sekadar teks yang tertulis dalam dokumen negara. Konstitusi adalah fondasi yang harus hidup dalam setiap keputusan, tindakan, dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan.
Sebab, dalam negara hukum, kekuasaan boleh berubah, jabatan boleh berganti, dan dinamika politik boleh bergerak. Namun, satu prinsip tidak boleh dikorbankan: hukum harus tetap menjadi panglima dalam kehidupan bernegara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 ayat (2).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 ayat (6).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Pasal 46 ayat (1).
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026.
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tanggal 11 November 2026.
Laporan kronologi pengunduran diri Wakil Presiden serta gugurnya gugatan di PTUN Jakarta pada 12 November 2026, sebagaimana dilansir Hukumonline, Kemenko Kumham Imipas.
(Helmi AR)
