OGAN KOMERING ULU – Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, angkat bicara menanggapi sorotan terhadap pelaksanaan program peremajaan perkebunan kelapa sawit (replanting) yang nilainya disebut mencapai Rp27 miliar.
Pengurus koperasi membeberkan sejumlah penjelasan terkait mekanisme pengajuan bantuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), keterlibatan pemerintah daerah, proses verifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL), hingga mekanisme pencairan dan penggunaan dana.
Yoga Ary Dhiskara, didampingi Ghozali Hamidi, pengurus KUD Minanga Ogan yang juga karyawan PT Perkebunan Minanga Ogan, menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut telah mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Ia membantah adanya dugaan kongkalikong maupun penyerobotan lahan sebagaimana menjadi sorotan dalam sejumlah pemberitaan.
“Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan aturan yang berlaku, tidak ada aturan yang kami tabrak. Apalagi seperti yang disebut-sebut dalam pemberitaan adanya kongkalikong,” tegas Yoga, Jumat (13/11/2026) petang.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah pernyataan Kepala Dinas Pertanian OKU, Joni Saihu, yang mengaku tidak dilibatkan sejak awal dalam proses pengusulan, verifikasi, dan validasi CPCL.
Menanggapi hal tersebut, Yoga menjelaskan bahwa pengajuan program replanting melalui pola kemitraan memiliki mekanisme berbeda dengan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mandiri.
Menurutnya, terdapat dua skema pengajuan, yakni PSR mandiri dan PSR pola kemitraan. KUD Minanga Ogan masuk dalam skema kemitraan karena berafiliasi dengan perusahaan perkebunan.
Dalam pola tersebut, perusahaan menjadi pihak pengusul. Sementara pengajuan PSR mandiri dilakukan oleh kelembagaan pekebun melalui jalur dinas perkebunan.
Yoga mengatakan, mekanisme pengajuan yang sebelumnya melewati jenjang birokrasi dari dinas perkebunan kabupaten, provinsi, hingga Direktorat Jenderal Perkebunan, kini mengalami penyederhanaan melalui sistem digital Smart PSR.
“Di situ lembaga pekebun menginput sendiri kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Secara sistem, pengajuan langsung diteruskan ke Dirjen Perkebunan. Memang tidak melibatkan dinas dalam proses awal karena mekanismenya sudah dipangkas melalui sistem,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan dinas dilakukan setelah rekomendasi teknis dan perjanjian tiga pihak diterbitkan. Dinas terkait kemudian mendapat pemberitahuan untuk membantu pendampingan, pengawalan, serta pengawasan kegiatan.
Yoga juga mengklaim pihak KUD telah menyampaikan data peserta dan luasan kebun, termasuk program yang sedang berjalan maupun dalam proses pengajuan, kepada perwakilan pemerintah daerah sekitar Mei 2026.
Dana Rp27 Miliar untuk Dua Tahap
Terkait nilai Rp27 miliar yang menjadi perhatian publik, Yoga membenarkan angka tersebut berkaitan dengan dua tahap program replanting.
Tahap pertama mencakup lahan seluas 166,7 hektare dengan nilai sekitar Rp10 miliar. Sedangkan tahap kedua mencakup sekitar 284 hektare dengan nilai kurang lebih Rp17 miliar dan masih dalam proses.
Dengan demikian, total luasan kedua tahap mencapai sekitar 450,7 hektare.
Namun, Yoga menegaskan bahwa dana yang masuk ke rekening koperasi bukan berarti dapat langsung dicairkan dan digunakan sesuka hati oleh pengurus.
Ia menjelaskan, dana tahap pertama memang telah masuk ke rekening KUD Minanga Ogan di Bank Sumsel Babel. Akan tetapi, rekening tersebut dibekukan sehingga pencairan harus melalui mekanisme verifikasi dan persetujuan dalam sistem yang melibatkan PT Sucofindo.
Sementara pembayaran yang sebelumnya menggunakan dana talangan dilakukan melalui mekanisme penggantian atau reimbursement setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
Bahkan, menurut Yoga, hingga kini masih terdapat tagihan KUD kepada Sucofindo dan BPDPKS sekitar Rp2,5 miliar yang belum dibayarkan.
Ia mencontohkan dana talangan yang diklaim telah dikeluarkan pada 2025 sekitar Rp8 juta, tetapi belum memperoleh penggantian.
“Untuk membeli bibit saja terkadang kami harus membayar terlebih dahulu atau menggunakan dana talangan. Setelah itu masih harus melalui verifikasi yang cukup panjang,” ujarnya.
Tidak Semua Calon Petani Lolos Verifikasi
Mengenai proses CPCL, Yoga menyebut verifikasi dilakukan secara ketat dan tidak seluruh calon petani yang diajukan otomatis dinyatakan memenuhi persyaratan.
Pada tahap pertama, KUD mengajukan sekitar 180 hektare. Namun, setelah melalui proses pemeriksaan, luas lahan yang dinyatakan memenuhi persyaratan hanya 166,7 hektare.
Terdapat sekitar tujuh hingga delapan calon petani yang tidak lolos verifikasi. Penyebabnya antara lain belum memenuhi persyaratan identitas kependudukan dan telah terdaftar dalam program serupa di daerah lain.
Sementara pada tahap kedua, dari pengajuan awal sekitar 290 hektare, luas yang lolos verifikasi mencapai sekitar 284 hektare. Dua calon petani disebut tidak memenuhi persyaratan.
Yoga menjelaskan, proses pemeriksaan dilakukan PT Sucofindo selaku pihak yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi. Calon petani harus dikonfirmasi secara langsung, termasuk pencocokan identitas dengan KTP.
Apabila calon petani berada di luar kota, verifikasi dapat dilakukan melalui sambungan video.
“Kalau memang tidak memenuhi syarat, ya tidak lolos. Jadi tidak semua yang kami ajukan otomatis diterima,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap calon petani harus memenuhi ketentuan kepesertaan dan luas lahan. Menurut penjelasannya, satu identitas kependudukan maksimal digunakan untuk pengajuan empat hektare.
Bantah Penyerobotan Lahan
Selain persoalan mekanisme dan anggaran, dugaan penyerobotan lahan serta tumpang tindih penguasaan tanah juga menjadi sorotan dalam program tersebut.
Yoga dengan tegas membantah tudingan penyerobotan lahan. Ia menyatakan bahwa lokasi yang dipersoalkan terkait Gunung Meraksa bukan bagian dari pelaksanaan tahap pertama, melainkan berkaitan dengan tahap kedua yang masih berproses.
“Soal serobot lahan, itu tidak ada. Kalau ada, ya penuh dong orang yang menggugat ke sini,” katanya.
Meski demikian, persoalan legalitas dan riwayat penguasaan lahan yang dipersoalkan sejumlah pihak tetap perlu diklarifikasi melalui dokumen pertanahan serta instansi yang berwenang.
Yoga menegaskan, program replanting merupakan bantuan untuk peremajaan kebun sawit masyarakat dengan peruntukan antara lain pengadaan bibit, pupuk, dan kebutuhan pendukung lainnya.
Pelaksanaannya, kata dia, terikat kontrak serta perjanjian tiga pihak yang melibatkan kelembagaan pekebun, perbankan, dan BPDPKS. Pengawasan program juga berlangsung hingga enam tahun sesuai masa kontrak.
Ia menyebut keanggotaan KUD menjadi salah satu dasar kepesertaan petani. Karena itu, petani tidak harus berdomisili di wilayah tertentu sepanjang memenuhi persyaratan sebagai anggota dan ketentuan administrasi yang berlaku.
Pengurus KUD Minanga Ogan menilai pemberitaan yang berkembang telah memunculkan kesan seolah-olah terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Mereka meminta persoalan ini dilihat secara menyeluruh, mulai dari mekanisme pengajuan, hasil verifikasi CPCL, proses pencairan, hingga penggunaan dana di lapangan.
Kendati demikian, penjelasan pengurus KUD tersebut merupakan klarifikasi dari pihak koperasi. Untuk memperoleh gambaran yang berimbang, mekanisme pengajuan, keterlibatan instansi pemerintah, legalitas lahan, serta realisasi penggunaan dana Rp27 miliar tetap perlu dikonfirmasi kepada BPDPKS, Dinas Pertanian OKU, Sucofindo, dan pihak-pihak yang mempersoalkan lahan. (AM)
