Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta terus memperkuat komitmennya dalam mendorong transparansi dan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bersama Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta (BPPBJ) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), KADIN DKI menggelar Seminar Nasional bertajuk “Strategi Efektif Mengikuti Pengadaan pada Lembaga Pemerintah dan BUMN Melalui Metode e-Purchasing dengan e-Katalog Versi 6.0”, Kamis (30/10/2025), di Gedung Dinas Teknis Jatibaru, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber berkompeten di bidang pengadaan, antara lain Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Hj. Diana Dewi, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihandoyo ST., MT., perwakilan dari Pelindo Andri Kurniawan, serta Wuri Mahanani dari BPPBJ DKI Jakarta, dengan moderator Ari Budi Christanto.
Dalam sambutannya, Hj. Diana Dewi menekankan pentingnya percepatan transformasi digital dalam ekosistem pengadaan nasional. Menurutnya, e-purchasing dan e-katalog versi terbaru menjadi tonggak penting dalam menciptakan tata kelola pengadaan yang lebih terbuka, efisien, dan akuntabel.
“E-katalog 6.0 ini bukan sekadar sistem, tetapi merupakan gerbang utama digitalisasi pengadaan yang memberi kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah maupun BUMN,” ujar Diana.
Diana Dewi mengakui masih ada tantangan yang dihadapi para pelaku usaha, seperti keterbatasan jaringan internet, tampilan produk yang kurang optimal, hingga integrasi sistem pembayaran yang belum sempurna. Namun, menurutnya, forum semacam ini menjadi ruang strategis untuk mencari solusi bersama.
“Lewat seminar ini, kami ingin agar para peserta bisa memahami secara praktis bagaimana memanfaatkan e-katalog versi 6.0. Dengan begitu, pelaku usaha dapat lebih siap dan kompetitif dalam mengikuti proses pengadaan secara digital,” tambahnya.
Diana Dewi menegaskan bahwa KADIN DKI Jakarta akan terus mendorong anggotanya untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem e-purchasing. Dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, praktik tender konvensional yang rawan penyimpangan dapat diminimalkan.
“Kami percaya, melalui e-purchasing yang terintegrasi, pelaku usaha dengan kualitas terbaik akan mendapatkan peluang lebih besar untuk menjadi mitra pemerintah. Inilah bentuk nyata dari transformasi digital yang sehat dan berkeadilan,” tegasnya.
Seminar ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta yang terdiri dari para pelaku usaha, perwakilan instansi pemerintah, dan BUMN. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pemahaman menyeluruh tentang mekanisme e-katalog 6.0 sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem pengadaan digital yang transparan dan ber
daya saing tinggi. ***
