JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji di tengah transisi kelembagaan penyelenggaraan haji ke Kementerian Haji dan Umrah. Penguatan koordinasi lintas sektor hingga antisipasi dinamika global menjadi fokus utama dalam memastikan kelancaran ibadah haji 1447 H/2026 M.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyebut tahun ini sebagai momentum penting dalam menjaga sekaligus meningkatkan kualitas layanan jemaah. Ia menekankan bahwa proses transisi dari Kementerian Agama ke lembaga baru membutuhkan pengawalan serius dari seluruh pihak terkait.
Ini tahun pertama transisi. Kita harapkan ada peningkatan kualitas pelayanan, sehingga Kementerian Haji dan Umrah dapat menyiapkan penyelenggaraan secara maksimal,” ujar Pratikno dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Kamis (16/4).
Meski secara umum penyelenggaraan haji dinyatakan siap, pemerintah tetap mendorong peningkatan pada sejumlah aspek krusial. Mulai dari kualitas akomodasi, konsumsi jemaah, hingga percepatan penyelesaian dokumen teknis seperti visa.
Selain itu, pelaksanaan haji tahun ini tetap mengacu pada timeline yang telah ditetapkan sesuai arahan presiden, dengan catatan tidak adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi. Hingga saat ini, seluruh proses masih berjalan sesuai rencana.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan situasi global yang dapat memengaruhi pelaksanaan haji, baik saat keberangkatan, selama di Arab Saudi, maupun saat kepulangan jemaah ke Tanah Air.
Tak hanya fokus pada layanan, pemerintah juga mendorong adanya nilai tambah ekonomi dari penyelenggaraan haji. Salah satunya melalui pemanfaatan produk dan layanan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan jemaah selama di Arab Saudi.
Dalam upaya memastikan pengawasan berjalan optimal, pemerintah mengoperasikan posko nasional serta command center terpadu selama 24 jam untuk memantau dan merespons berbagai dinamika di lapangan secara cepat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, bersama perwakilan kementerian dan lembaga lainnya.
