JAKARTA – Polemik pemutaran film dokumenter Pesta Babi melalui kegiatan nonton bareng (nobar) di sejumlah kampus di Indonesia terus memantik perhatian publik. Film yang mengangkat isu pembangunan, lingkungan hidup, masyarakat adat, hingga dugaan keterlibatan aparat dalam proyek strategis nasional (PSN) di Papua itu memunculkan perdebatan luas di kalangan akademisi, mahasiswa, pegiat lingkungan, hingga tokoh masyarakat Papua.
Perdebatan yang berkembang tidak hanya menyentuh isi dan pesan film dokumenter tersebut, tetapi juga merambah pada isu kebebasan akademik, hak berekspresi, hingga cara negara dan masyarakat memandang arah pembangunan di Papua. Di satu sisi, film itu dinilai menjadi medium kritik sosial terhadap proyek-proyek besar yang tengah dijalankan pemerintah di wilayah timur Indonesia. Namun di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya menghadirkan narasi yang berimbang agar publik memperoleh gambaran menyeluruh mengenai manfaat dan dampak pembangunan nasional.
Sorotan terhadap film Pesta Babi semakin menguat setelah sejumlah agenda pemutaran di beberapa daerah disebut mengalami penolakan hingga penghentian. Situasi tersebut justru memicu rasa ingin tahu masyarakat terhadap substansi film dan pesan yang ingin disampaikan pembuatnya.
Fenomena itu dinilai mencerminkan tingginya sensitivitas isu Papua dalam ruang publik nasional. Sejumlah pengamat menilai pembahasan mengenai Papua selama ini kerap berada di antara dua kutub besar, yakni kepentingan pembangunan nasional di satu sisi dan perlindungan hak masyarakat adat serta lingkungan hidup di sisi lain.
Salah satu forum diskusi yang menyita perhatian berlangsung di lingkungan Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Rabu (13/5/2026). Kegiatan tersebut berkembang menjadi ruang dialog terbuka mengenai proyek lumbung pangan nasional atau food estate di Papua Selatan beserta dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkannya.
Ketua Hima Hukum UNUSIA, Ishaq A. Rumakway, menilai film dokumenter tersebut membuka ruang diskusi terhadap persoalan mendasar yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian publik nasional, terutama berkaitan dengan tanah adat, lingkungan hidup, serta relasi negara dengan masyarakat Papua.
Menurut Ishaq, film dokumenter tidak dapat dipandang sekadar sebagai karya audiovisual biasa, melainkan sebagai refleksi sosial atas dinamika pembangunan yang sedang berlangsung di Papua.
“Film ini membuka realitas yang selama ini jarang dibicarakan secara terbuka. Ada persoalan tanah adat, lingkungan, hingga bagaimana masyarakat lokal memandang proyek-proyek besar yang masuk ke wilayah mereka,” ujar Ishaq dalam forum diskusi tersebut.
Ia menambahkan, kampus memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk menghadirkan ruang dialog sehat terhadap berbagai isu strategis nasional, termasuk pembangunan di Papua yang selama ini kerap menimbulkan perdebatan publik.
Menurutnya, tradisi akademik harus tetap memberi ruang terhadap berbagai pandangan dan kritik agar mahasiswa mampu memahami persoalan secara lebih utuh dan objektif.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap film tersebut, sejumlah tanggapan juga muncul dari tokoh hukum dan akademisi nasional. Salah satunya datang dari tokoh hukum nasional, Hendri Yudi, S.H., M.H., yang menilai persoalan pembangunan di Papua tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang.
Hendri Yudi yang dikenal sebagai Senior Partner di Kantor Hukum Akhyari Hendri & Partners sekaligus alumni Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Lemhannas RI Angkatan ke-219 menegaskan bahwa publik perlu melihat persoalan tersebut secara objektif dan proporsional.
Dalam keterangannya pada Senin (25/5/2026), Hendri menyebut isu pembangunan di Papua harus dipahami dari berbagai aspek kepentingan, baik kepentingan masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan hidup, maupun kebutuhan pembangunan nasional.
“Kita harus melihat cerita ini dari dua sisi kepentingan. Dari situ kita dapat melihat kepentingan mana yang lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat. Film tersebut seharusnya juga berimbang dengan menghadirkan sumber-sumber yang menggagas rencana pemanfaatan lahan di Papua, agar pihak yang menonton memiliki nilai yang berimbang sehingga tidak berpikir dari satu sudut saja,” ujar Hendri.
Menurut Hendri, pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam implementasinya, setiap kebijakan pembangunan tetap harus memperhatikan aspek hukum, sosial, budaya, dan lingkungan agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di daerah.
Ia menilai pendekatan dialogis menjadi langkah penting untuk menjembatani perbedaan pandangan antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, maupun kelompok masyarakat sipil. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.
Hendri juga menyoroti bahwa setiap perubahan besar hampir selalu melahirkan konsekuensi dan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika pembangunan yang harus dikelola secara hati-hati dan matang oleh pemerintah.
“Setiap perubahan pasti menimbulkan dampak dan polemik. Hal ini harus dilihat dari kepentingan dan manfaat apa yang lebih besar bagi masyarakat. Seperti pembangunan ibu kota negara misalnya, sebelum dibangun tentu ada kepentingan lokal yang terdampak. Apalagi dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, pemerintah tentu harus mencari solusi untuk kesejahteraan rakyat. Namun kebijakan tersebut harus dipertimbangkan secara matang dengan melihat dampak yang lebih luas,” katanya.
Polemik film Pesta Babi sekaligus memperlihatkan bagaimana karya dokumenter kini menjadi medium yang cukup kuat dalam membentuk opini publik dan mendorong diskursus sosial di tengah masyarakat. Dalam konteks akademik, pemutaran film di lingkungan kampus dipandang sebagai bagian dari tradisi intelektual untuk menguji gagasan, membuka ruang kritik, serta memperkaya perspektif mahasiswa terhadap persoalan kebangsaan.
Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar diskusi mengenai Papua tidak berkembang menjadi polarisasi yang kontraproduktif. Isu Papua dinilai memerlukan pendekatan yang inklusif, hati-hati, dan berbasis fakta agar tidak memperuncing ketegangan sosial maupun politik.
Di sisi lain, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap film dokumenter tersebut menunjukkan tumbuhnya kepedulian publik terhadap isu lingkungan hidup, hak masyarakat adat, serta transparansi proyek-proyek strategis nasional. Hal itu juga menjadi sinyal bahwa masyarakat kini semakin kritis dalam menyikapi berbagai kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Perdebatan yang muncul dari pemutaran Pesta Babi pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai sebuah film dokumenter semata, melainkan juga menyangkut arah pembangunan nasional, ruang demokrasi, kebebasan akademik, serta masa depan relasi negara dengan masyarakat Papua di tengah berbagai agenda strategis nasional yang terus berjalan.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
