YOGYAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menegaskan perkembangan teknologi keuangan tidak boleh berjalan lebih cepat dibandingkan peningkatan literasi, etika, dan tanggung jawab finansial masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Jogja Finansial Festival 2026 (JFF 2026) yang berlangsung di Jogja Expo Center, Sabtu (23/5).
Menurut Anggito, saat ini terdapat sejumlah fenomena yang mengkhawatirkan terkait penggunaan teknologi keuangan di tengah masyarakat. Banyak generasi muda yang dengan mudah membuka akun investasi, namun belum memahami cara menyusun perencanaan keuangan yang baik. Di sisi lain, aktivitas transaksi digital semakin tinggi, namun tidak sedikit rekening yang justru menjadi pasif.
“Masih ada masalah lain seperti pinjaman online ilegal yang tumbuh pesat, judi digital yang menyusup lewat berbagai platform, hingga penawaran investasi semu yang memanfaatkan rendahnya tingkat pemahaman keuangan masyarakat,” ujar Anggito.
Ia menilai penyelenggaraan JFF 2026 di Yogyakarta memiliki makna strategis, mengingat daerah ini dikenal sebagai kota pelajar dan pusat tumbuhnya generasi muda yang akan menjadi penggerak ekonomi masa depan. Kegiatan ini, kata dia, bukan sekadar ajang bertukar wawasan soal ekonomi atau investasi, melainkan ruang pertemuan gagasan dan harapan bagi generasi muda Indonesia.
“Di sini anak muda belajar bahwa mengelola masa depan bukan hanya mengejar keuntungan finansial semata, tapi juga membangun ketahanan diri, menguasai teknologi dengan bijak, memitigasi risiko, menjaga martabat, serta menciptakan peluang yang bermanfaat,” tambahnya.
Dalam sesi Business Talks yang dipandu oleh Chairman CT Corp Chairul Tanjung, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan apresiasi atas peran Anggito Abimanyu dalam pengembangan sistem inti perpajakan atau coretax, saat masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Menurut Purbaya, sistem tersebut terbukti berjalan efektif, mendorong peningkatan penerimaan negara, serta memperkuat transparansi dan kepatuhan di kalangan wajib pajak.
Lebih lanjut, Purbaya juga menyampaikan optimisme terkait penguatan nilai tukar rupiah. Ia menilai kebijakan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang kini berjalan pasti, setelah sempat tertunda, dipadukan dengan masuknya aliran dana dari penerbitan obligasi global, menjadi pendorong utama kestabilan nilai mata uang dalam negeri.
“Diharapkan dampak dari aliran devisa hasil ekspor ini semakin signifikan menambah cadangan devisa negara, yang pada akhirnya akan semakin memperkokoh posisi nilai tukar rupiah,” ungkap Purbaya.
JFF 2026 menjadi wadah integrasi berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga kokoh dalam pemahaman dan bertanggung jawab secara sosial.
