JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyampaikan sejumlah pandangan kritis terhadap dinamika politik nasional, termasuk posisi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta fenomena regenerasi kepemimpinan menjelang kontestasi politik 2029.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/7/2026), Habib Syakur menilai Jokowi sebaiknya mulai mengambil peran sebagai seorang negarawan yang mengedepankan persatuan bangsa dan kedekatan dengan masyarakat, dibanding terus terlibat dalam dinamika politik praktis.
Menurutnya, setelah menyelesaikan masa kepemimpinan sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi memiliki kesempatan untuk memberikan teladan sebagai tokoh bangsa yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Ia menyarankan agar Jokowi lebih banyak membangun komunikasi langsung dengan rakyat, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, memperdalam ibadah, serta bersama-sama mendoakan Indonesia agar tetap aman, damai, dan sejahtera.
“Sudahlah Pak Jokowi menjadi negarawan. Mengayomi masyarakat, mendekatkan diri kepada rakyat, memperkuat ibadah, serta bersama-sama mendoakan Indonesia agar bangsa ini tetap kuat menghadapi berbagai tantangan,” ujar Habib Syakur.
Selain menyinggung posisi Jokowi, Habib Syakur juga memberikan penilaian terhadap perkembangan PSI. Ia berpandangan bahwa partai tersebut masih membutuhkan proses pembenahan internal sebelum berbicara mengenai peluang dalam kontestasi politik nasional, khususnya Pemilu Presiden 2029.
Menurutnya, PSI hingga kini belum sepenuhnya menunjukkan identitas politik yang kuat sebagai partai yang mampu menjaga persatuan nasional. Ia menilai citra partai masih sangat bergantung pada figur Jokowi sehingga belum mencerminkan kemandirian organisasi politik.
Habib Syakur berpendapat, sejak awal berdiri PSI semestinya membangun institusi partai yang kokoh, menjaga kehormatan presiden, sekaligus mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan figur politik.
“Partai politik harus dibangun dengan kaderisasi yang kuat, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, serta mempunyai visi kebangsaan yang jelas. Jangan hanya bergantung kepada satu figur,” katanya.
Dalam pandangannya, PSI sebaiknya memfokuskan diri pada penguatan organisasi, pendidikan politik, dan pembinaan kader dalam beberapa tahun ke depan sebelum berbicara mengenai target politik yang lebih besar.
Habib Syakur bahkan menilai waktu yang lebih tepat bagi PSI untuk tampil sebagai kekuatan politik nasional adalah setelah proses pembenahan organisasi berjalan secara matang.
“Saya melihat PSI lebih baik melakukan introspeksi dan memperkuat internal terlebih dahulu. Bangun kader yang berkualitas, kemudian baru berbicara mengenai kontestasi politik yang lebih besar pada masa mendatang,” ujarnya.
Habib Syakur juga menyinggung munculnya nama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam dinamika politik nasional. Menurutnya, setiap calon pemimpin harus mampu membuktikan kapasitas, pengalaman, dan kualitas kepemimpinannya agar memperoleh kepercayaan publik.
Ia menegaskan bahwa penilaiannya bukan dimaksudkan untuk membandingkan Kaesang dengan tokoh politik lain, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun, ia menilai publik membutuhkan figur yang telah teruji kemampuan kepemimpinannya.
“Rakyat tentu akan menilai siapa yang benar-benar memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui popularitas, tetapi juga melalui rekam jejak, pengalaman, dan kemampuan mengelola kepentingan bangsa,” katanya.
Lebih jauh, Habib Syakur mengamati adanya kecenderungan masyarakat yang semakin kritis terhadap partai politik maupun elite politik. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai dinamika demokrasi dan reformasi yang selama ini belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat.
Ia mengatakan kepercayaan publik terhadap partai politik harus dipulihkan melalui kerja nyata, integritas, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat, bukan semata-mata melalui pencitraan atau mengandalkan tokoh tertentu.
Selain mengkritisi PSI, Habib Syakur turut menyinggung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia menilai setiap partai, termasuk PDIP, perlu melakukan evaluasi internal dan menghindari sikap yang dinilai terlalu percaya diri dalam menghadapi dinamika politik nasional.
Sebagai contoh, ia menyoroti perkembangan politik di Kota Solo dan Jawa Tengah yang menurutnya menunjukkan bahwa masyarakat akan memberikan penilaian berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan, bukan semata-mata berdasarkan identitas atau basis tradisional suatu partai politik.
“Bagi masyarakat, yang paling penting adalah siapa yang mampu memberikan manfaat, menghadirkan kesejahteraan, dan bekerja untuk rakyat. Itu yang akan menjadi ukuran utama,” tuturnya.
Menutup keterangannya, Habib Syakur kembali mengingatkan pentingnya seluruh partai politik melakukan introspeksi, memperkuat kualitas kaderisasi, serta mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun figur tertentu.
Ia berharap dinamika politik menuju Pemilu 2029 dapat berlangsung secara lebih dewasa, sehat, dan berorientasi pada penguatan demokrasi serta persatuan nasional, sehingga mampu melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen kuat terhadap kepentingan rakyat Indonesia.
Perlu dicatat bahwa seluruh pandangan tersebut merupakan pernyataan dan opini Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid sebagai narasumber. Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari PSI, Joko Widodo, Kaesang Pangarep, maupun PDIP terkait pernyataan tersebut.
Editor: Fahmy Nurdin
