Opini oleh: Mumun maemunah
Fakultas Hukum universitas pamulang
JAKARTA – Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi setiap manusia. Di dalamnya, kasih sayang tumbuh, kepercayaan dibangun, dan kehidupan dijalani dengan rasa nyaman serta perlindungan. Namun, bagaimana jika tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman justru berubah menjadi tempat hilangnya kemanusiaan?
Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan mengenai dugaan pembunuhan ibu dan anak di Madiun. Kasus ini bukan sekadar berita kriminal yang menarik perhatian publik, melainkan sebuah peristiwa tragis yang kembali mengajak kita mempertanyakan keamanan seseorang di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Sebuah kenyataan pahit bahwa hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang dapat berubah menjadi ruang paling berbahaya bagi seseorang.
Berdasarkan pemberitaan yang beredar di media sosial, seorang ibu dan anaknya yang masih berusia empat tahun disebut-sebut menjadi korban pembunuhan. Bahkan, jasad keduanya diduga sengaja dibakar dan dihancurkan untuk menghilangkan jejak. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam, terlebih korban merupakan seorang ibu dan anak yang seharusnya memperoleh perlindungan, kasih sayang, serta kesempatan menjalani kehidupan. Meski demikian, tindak pidana dan motif pelaku tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Dalam menangani kasus semacam ini, proses hukum harus mampu mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh. Mulai dari penyebab kematian, cara perbuatan dilakukan, ada atau tidaknya perencanaan pembunuhan, hingga tindakan yang dilakukan setelah korban meninggal dunia. Keterangan saksi, hasil pemeriksaan forensik, serta alat bukti lainnya menjadi bagian penting dalam mengungkap kebenaran.
Hal tersebut diperlukan agar penyelidikan dan persidangan tidak hanya berhenti pada dugaan, tetapi mampu membuktikan peristiwa yang sebenarnya terjadi sekaligus menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat.
Namun, di balik proses hukum tersebut, ada sisi kemanusiaan yang jauh lebih menyayat hati. Dugaan bahwa seorang anak berusia empat tahun turut kehilangan nyawanya dalam peristiwa ini menjadi tragedi yang sulit diterima oleh akal sehat. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan kesempatan untuk tumbuh justru kehilangan seluruh kesempatan tersebut.
Pada usia yang begitu dini, seorang anak belum memiliki pemahaman mengenai persoalan orang dewasa, apalagi bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di antara mereka. Karena itu, ketika seorang anak menjadi korban kekerasan, sesungguhnya yang sedang direnggut bukan hanya kehidupannya, melainkan juga masa depan yang seharusnya menjadi miliknya.
Peristiwa ini menghadirkan pertanyaan mendasar: ketika seseorang yang seharusnya menjadi pasangan hidup justru diduga merenggut nyawa orang-orang terdekatnya, di manakah makna rumah tangga sebagai tempat memperoleh rasa aman dan perlindungan?
Rumah Tangga Bukan Ruang untuk Kekerasan
Rumah tangga pada hakikatnya bukan sekadar tentang dua orang yang memutuskan untuk hidup bersama. Lebih dari itu, rumah tangga merupakan ikatan yang dibangun atas dasar kepercayaan, tanggung jawab, penghormatan, serta komitmen untuk saling menjaga satu sama lain.
Pernikahan seharusnya menjadi tempat seseorang merasa aman untuk pulang, ruang untuk berbagi keluh kesah, serta lingkungan untuk bertumbuh bersama. Rumah bukan tempat seseorang harus hidup dalam ketakutan, apalagi menghadapi ancaman terhadap keselamatan dirinya.
Namun, realitas terkadang memperlihatkan keadaan yang bertolak belakang. Di balik pintu rumah tangga yang tertutup, tidak semua orang merasakan ketenangan. Ada yang harus menghadapi kekerasan, tekanan psikologis, ancaman, bahkan kehilangan hak paling mendasar, yaitu hak untuk hidup.
Sebagian korban memilih diam karena menganggap persoalan tersebut sebagai urusan pribadi keluarga. Padahal, ketika kekerasan terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar konflik antara suami dan istri, melainkan persoalan kemanusiaan dan hukum yang membutuhkan perhatian serius.
Kita perlu memahami bahwa sebuah pernikahan tidak memberikan hak kepada seseorang untuk menguasai kehidupan pasangannya. Status sebagai suami bukanlah alasan untuk merasa memiliki kekuasaan mutlak atas istri, begitu pula sebaliknya.
Pertengkaran, kecemburuan, kekecewaan, maupun persoalan ekonomi dalam rumah tangga tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan. Terlebih jika tindakan tersebut sampai menghilangkan nyawa seseorang.
Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan, termasuk ketika berada di dalam lingkungan keluarganya sendiri.
Hukum Harus Menjadi Pelindung Hak Hidup
Dari perspektif hukum pidana, dugaan pembunuhan dalam kasus tersebut harus diperiksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang berhasil dibuktikan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, mengatur ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan.
Dalam Pasal 458 ayat (1), seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, Pasal 459 mengatur tindak pidana pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memandang pembunuhan sebagai hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga sebagai pelanggaran serius terhadap hak hidup dan nilai-nilai kemanusiaan.
Namun, penerapan pasal pembunuhan berencana tidak dapat didasarkan semata-mata pada cara pelaku yang diduga memperlakukan jasad korban setelah kematian. Unsur perencanaan, perbuatan pidana, serta pertanggungjawaban pelaku harus dinilai berdasarkan fakta, alat bukti, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan dalam proses peradilan.
Tindakan yang diduga dilakukan terhadap jasad korban setelah kematian juga harus diperiksa secara hukum berdasarkan fakta yang ditemukan penyidik.
Dengan demikian, penegakan hukum tidak boleh hanya didorong oleh kemarahan publik, tetapi harus berjalan berdasarkan pembuktian yang objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Anak Bukan Korban Konflik Orang Dewasa
Selain persoalan pembunuhan, perlindungan terhadap anak juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menegaskan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan.
Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk tindakan yang melibatkan perbuatan menyuruh, membiarkan, atau turut serta dalam kekerasan tersebut.
Sementara itu, Pasal 80 mengatur sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan tersebut, termasuk pemberatan hukuman apabila kekerasan mengakibatkan anak meninggal dunia. Penerapannya dalam suatu perkara tetap bergantung pada fakta dan unsur tindak pidana yang terbukti.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak bukanlah alat untuk melampiaskan kemarahan, bukan pihak yang pantas menanggung akibat pertengkaran orang dewasa, dan bukan pula seseorang yang boleh dikorbankan.
Kekerasan terhadap anak tidak dapat dianggap sebagai persoalan pribadi keluarga. Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman, serta lingkungan tumbuh kembang yang layak, termasuk di dalam rumahnya sendiri.
Ketika hak tersebut direnggut, maka sesungguhnya yang dilanggar bukan hanya kewajiban orang tua, melainkan juga prinsip dasar kemanusiaan dan hukum yang menjamin masa depan generasi berikutnya.
Jangan Menunggu Tragedi untuk Peduli
Dari sudut pandang sosial, kasus ini mengajarkan kita untuk berhenti memandang rumah tangga hanya dari apa yang terlihat di permukaannya.
Kehidupan yang tampak baik di hadapan masyarakat belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Di balik senyum, kebersamaan, dan kehidupan yang terlihat harmonis, bisa saja terdapat seseorang yang sedang menghadapi tekanan, ancaman, atau kekerasan yang tidak diketahui orang lain.
Karena itu, kepedulian terhadap tanda-tanda kekerasan, keberanian untuk mencari pertolongan, serta tersedianya lingkungan yang aman bagi korban menjadi hal yang sangat penting.
Masyarakat tidak seharusnya menunggu sebuah tragedi terjadi untuk mulai peduli. Kekerasan dalam rumah tangga perlu dipandang sebagai persoalan bersama yang membutuhkan perhatian, keberanian, dan tindakan nyata.
Keluarga, lingkungan sosial, serta institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlindungan yang layak. Jangan sampai anggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan urusan pribadi justru menjadi alasan untuk membiarkan kekerasan terus berlangsung.
Ketika Kemanusiaan Kehilangan Tempatnya
Pada akhirnya, yang perlu kita renungkan bukan hanya betapa tragisnya sebuah peristiwa, tetapi juga bagaimana membangun masyarakat yang lebih peka terhadap kekerasan, lebih berani melindungi mereka yang terancam, dan lebih serius dalam menegakkan hukum.
Rumah tangga seharusnya menjadi tempat tumbuhnya kasih sayang, bukan ruang bagi kekerasan. Pernikahan seharusnya menjadi ikatan untuk saling menjaga, bukan alasan untuk menguasai atau menyakiti. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan masa depan, bukan menjadi korban dari persoalan yang tidak pernah menjadi tanggung jawabnya.
Sebab, ketika kekerasan terjadi di dalam keluarga, yang hilang bukan hanya rasa aman, tetapi juga kepercayaan terhadap makna rumah itu sendiri.
Jangan sampai rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi tempat terakhir seseorang menemukan keadilan.
Dan jangan sampai kita baru menyadari betapa berharganya kemanusiaan setelah nyawa seseorang tidak lagi dapat diselamatkan.
(Helmi AR)
