Imigrasi Bali Deportasi 31 WNA, Terlibat Penyalahgunaan Izin Tinggal hingga Overstay

- Jurnalis

Rabu, 11 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Imigrasi di Bali mendeportasi 31 warga negara asing (WNA) sepanjang 31 Oktober hingga 8 November 2026. Penindakan dilakukan terhadap sejumlah WNA yang diduga melanggar aturan keimigrasian, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, praktik prostitusi ilegal, hingga melebihi batas waktu tinggal atau *overstay*.

Kantor Imigrasi di Bali mendeportasi 31 warga negara asing (WNA) sepanjang 31 Oktober hingga 8 November 2026. Penindakan dilakukan terhadap sejumlah WNA yang diduga melanggar aturan keimigrasian, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, praktik prostitusi ilegal, hingga melebihi batas waktu tinggal atau *overstay*.

BADUNG – Kantor Imigrasi di Bali mendeportasi 31 warga negara asing (WNA) sepanjang 31 Oktober hingga 8 November 2026. Penindakan dilakukan terhadap sejumlah WNA yang diduga melanggar aturan keimigrasian, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal, praktik prostitusi ilegal, hingga melebihi batas waktu tinggal atau *overstay*.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 19 WNA dalam periode 31 Oktober hingga 6 November 2026. Dari jumlah tersebut, 15 orang merupakan warga negara Malaysia yang terjaring operasi pengawasan pada 22 Oktober 2026 terkait dugaan penyalahgunaan izin tinggal untuk menjalankan bisnis pinjaman daring.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, mengatakan ke-15 WNA tersebut dideportasi dalam dua tahap. Sebanyak tujuh orang dipulangkan pada Kamis (5/11), sedangkan delapan lainnya pada Jumat (6/11) menggunakan penerbangan AK375 tujuan Kuala Lumpur.

Sebelumnya, mereka diketahui menggunakan Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan atau *multiple entry* indeks D1.

Selain itu, Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi dua WNA asal Rusia berinisial ET dan LK karena menyalahgunakan izin tinggal.

ET diketahui menyalahgunakan izin tinggal kunjungan dengan melakukan praktik di sebuah klinik kecantikan. Sementara LK, pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker, diduga terlibat dalam kegiatan promosi vila melalui akun media sosial Telegram.

Dua WNA lainnya yang dideportasi yakni JWF, warga negara Australia, yang terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni vila. Ia dipulangkan pada Selasa (3/11).

Sementara itu, PJL, warga negara Inggris, dideportasi pada Sabtu (31/10) setelah diketahui mengalami *overstay* selama 65 hari.

Penindakan serupa juga dilakukan Kantor Imigrasi Denpasar terhadap tujuh WNA dalam periode 5-8 November 2026. Lima orang di antaranya dideportasi, sedangkan dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada 10 November 2026.

Lima WNA yang dideportasi masing-masing berinisial AJV (46), warga negara Prancis, karena *overstay* lebih dari 60 hari; AS (29), warga negara Rusia, yang diduga terlibat aktivitas prostitusi ilegal; serta AJAO (63), warga negara Australia, yang mengalami *overstay* dan menolak membayar denda.

Selanjutnya, JN (35), warga negara Uganda, dideportasi atas dugaan keterlibatan dalam praktik prostitusi ilegal. Sementara LML (32), warga negara Belgia, ditindak karena dinilai melakukan kegiatan berisiko yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tidak mematuhi hukum di Indonesia.

Adapun dua WNA yang dipindahkan ke Rudenim Denpasar berinisial BDC (32), warga negara Nigeria, dan CYA (31), warga negara Ghana. Keduanya diketahui mengalami *overstay* masing-masing selama 120 hari dan 54 hari.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menyatakan penegakan hukum keimigrasian akan terus dilakukan secara konsisten terhadap warga negara asing yang terbukti melakukan pelanggaran.

Imigrasi Bali memastikan pengawasan terhadap keberadaan orang asing terus diperkuat agar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk menghadirkan pengawasan optimal serta penegakan hukum yang berkeadilan.

 

 

Berita Terkait

WS Law And Partner Tantang Pembuktian Kasus Masta, Dugaan Pemerasan Kades Kertawinangun Disorot
Wamen HAM Ajak Publik Dukung Prabowo, Kecam Dugaan Penyadapan Ilegal
AMPH Jakarta Minta Publik Objektif Sikapi Informasi Pelaporan Bupati Labuhanbatu ke KPK
Pigai Sebut Dugaan Penyadapan Libatkan Listyo Sigit sebagai Pengkhianatan Negara
Imigrasi Selidiki Dugaan Perkawinan Pesanan Libatkan 4 WNA China di Lampung
18 Perusahaan Asuransi Tempuh Banding atas Putusan Ganti Rugi Rp1,3 Triliun, Nugraha Budi Pimpin Tim Kuasa Hukum
Polri Tetapkan Listyo Sigit Prabowo dan Dua Jenderal sebagai Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal Presiden
Ribuan Korban NET89 Menanti Rp1,5 Triliun, Bareskrim Kejar Pertanggungjawaban PT SMI
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 14:58 WIB

Imigrasi Bali Deportasi 31 WNA, Terlibat Penyalahgunaan Izin Tinggal hingga Overstay

Selasa, 10 November 2026 - 18:36 WIB

WS Law And Partner Tantang Pembuktian Kasus Masta, Dugaan Pemerasan Kades Kertawinangun Disorot

Senin, 9 November 2026 - 07:12 WIB

Wamen HAM Ajak Publik Dukung Prabowo, Kecam Dugaan Penyadapan Ilegal

Minggu, 8 November 2026 - 16:14 WIB

AMPH Jakarta Minta Publik Objektif Sikapi Informasi Pelaporan Bupati Labuhanbatu ke KPK

Jumat, 6 November 2026 - 09:27 WIB

Pigai Sebut Dugaan Penyadapan Libatkan Listyo Sigit sebagai Pengkhianatan Negara

Berita Terbaru