JAKARTA – Negara-negara anggota ASEAN dijadwalkan menandatangani kesepakatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada 14 November 2026 di Manila, Filipina. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat integrasi ekonomi digital kawasan sekaligus memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Manila untuk menghadiri penandatanganan perjanjian tersebut bersama 11 negara anggota ASEAN.
ASEAN DEFA merupakan inisiatif yang mulai digagas saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada 2023. Kerangka kerja ini dirancang untuk menyatukan berbagai kebijakan digital negara anggota guna menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih terintegrasi.
Potensi ekonomi digital ASEAN diperkirakan semakin besar melalui implementasi kesepakatan tersebut. Berdasarkan studi Boston Consulting Group (BCG), penerapan ASEAN DEFA secara komprehensif berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital kawasan dari sekitar US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada 2030.
Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peluang besar dari integrasi tersebut. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025, nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati US$100 miliar pada 2025, tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.
Kesepakatan ASEAN DEFA diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui perjanjian ini, pelaku UMKM berpeluang memperluas jangkauan pasar regional melalui kemudahan perdagangan digital lintas negara.
Selain itu, kesepakatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan interoperabilitas sistem pembayaran dan layanan digital, menyederhanakan transaksi elektronik, serta memperkuat perlindungan konsumen dan keamanan transaksi.
ASEAN DEFA juga mencakup penguatan tata kelola arus data lintas batas yang tepercaya, pengembangan talenta digital, serta peningkatan inovasi teknologi. Dengan demikian, pelaku usaha Indonesia diharapkan dapat memperluas basis konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar regional maupun global.
Bagi Indonesia, kesepakatan ini juga sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan agenda aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Implementasi DEFA diharapkan mampu memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat transformasi digital UMKM, serta mendorong penguatan regulasi keamanan siber dan tata kelola data.
Harmonisasi kebijakan digital di kawasan juga dinilai dapat meningkatkan kepastian berusaha, membuka peluang investasi di sektor teknologi tinggi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital regional dan global.
Setelah ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN, perjanjian tersebut akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir. Sekretariat ASEAN selanjutnya akan menerbitkan Certified True Copy (CTC) atas naskah perjanjian untuk dipublikasikan kepada masyarakat.
Di tingkat nasional, Indonesia akan menindaklanjuti proses ratifikasi melalui pembentukan Panitia Antarkementerian guna membahas instrumen hukum yang diperlukan.
Proses tersebut juga akan mempertimbangkan ketentuan bahwa ASEAN DEFA akan menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang sebelumnya telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.
Penandatanganan ASEAN DEFA diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ekonomi digital ASEAN yang inklusif, aman, dan kompetitif. Indonesia pun berkomitmen mengambil peran aktif dalam memperkuat integrasi digital kawasan demi menjadikan ASEAN sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital dunia.
