Investasi Ponzi Mulai Bermunculan, Masyarakat Desak Peran Aktif Pemerintah

- Jurnalis

Senin, 28 Oktober 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rita, diketahui sebagai admin Grapixai.

Rita, diketahui sebagai admin Grapixai.

JAKARTA, OKJAKARTA.COM – Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, namun berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru.

Bisnis dengan Skema Ponzi akan kolaps ketika tidak ada lagi anggota baru yang bisa direkrut karena aliran dana akan terhenti sehingga mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar keuntungan kepada investor.

Skema ini dicetuskan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920 di Amerika Serikat. Ponzi ditangkap dan dipenjara setelah menyebabkan kerugian senilai sekitar $20 juta dollar bagi para “penanam modalnya”.

Di Indonesia sendiri saat ini banyak bermunculan bisnis dengan skema ponzi yang baru-baru ini merugikan ribuan masyarakat Indonesia dari berbagai provinsi lewat bisnis ponzi Grapixai.

Grapixai sendiri berjalan mulus hingga 6 bulan dengan legalitas yang dimilikinya lewat PT Grapixai Techno Indonesia yang terdaftar di Kemenkum HAM yang berakhir merugikan ribuan masyarakat dengan kerugian per anggota hingga ratusan juta rupiah.

Setelah Grapixai, mulai bermunculan skema yang sama. Bahkan tersebar nama-nama bisnis bermodus investasi yang berujung penipuan (scam).

Kebutuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat membuat sebagian orang mau mengikuti bisnis dengan skema ponzi.

Terlepas dari hal tersebut, bermunculannya bisnis dengan skema ponzi harus bisa diatasi pemerintah agar tidak merugikan masyarakat.

Selain edukasi, pemerintah juga diminta membentuk satuan tugas (Satgas) untuk memberantas bisnis skema ponzi.

“Seharusnya pemerintah mengawasi bisnis dengan skema ponzi. Janga nunggu laporan ada yang dirugikan, tapi bentuk dong Satgas untuk memberantas bisnis ini,” ujar salah seorang warga. (tim)

Berita Terkait

PLN Pastikan Listrik Monas Tanpa Kedip Saat Presiden Prabowo Pimpin HUT ke-80 TNI
PWI Kembali Satu di Bawah Kepemimpinan Cak Munir, Awal Baru bagi Pers Nasional
36 Kandidat Ombudsman RI Diumumkan, Publik Soroti Figur Penegak Hukum hingga Aktivis Perempuan
Koalisi Warga Desak Pemerintah Hentikan Program Makan Bergizi Gratis, Soroti Ribuan Kasus Keracunan Anak
Kematian Siswa SMKN 1 Cihampelas Pasca Keracunan Massal MBG Picu Polemik, Dinkes Bantah Ada Kaitan
20 Siswa SDN 01 Gedong Diduga Keracunan MBG, Polisi Ungkap Kondisi Menu Mi Goreng Berbau Tak Sedap
Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Serius Kasus Keracunan MBG, BGN dan Polri Intensif Lakukan Investigasi
Mensesneg Cari Solusi Terbaik Kasus Pencabutan Kartu Pers Jurnalis CNN Indonesia, Dewan Pers Minta Akses Dipulihkan

Berita Terkait

Selasa, 7 Oktober 2025 - 15:34 WIB

PLN Pastikan Listrik Monas Tanpa Kedip Saat Presiden Prabowo Pimpin HUT ke-80 TNI

Minggu, 5 Oktober 2025 - 00:40 WIB

PWI Kembali Satu di Bawah Kepemimpinan Cak Munir, Awal Baru bagi Pers Nasional

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 05:49 WIB

36 Kandidat Ombudsman RI Diumumkan, Publik Soroti Figur Penegak Hukum hingga Aktivis Perempuan

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 02:44 WIB

Koalisi Warga Desak Pemerintah Hentikan Program Makan Bergizi Gratis, Soroti Ribuan Kasus Keracunan Anak

Jumat, 3 Oktober 2025 - 17:59 WIB

Kematian Siswa SMKN 1 Cihampelas Pasca Keracunan Massal MBG Picu Polemik, Dinkes Bantah Ada Kaitan

Berita Terbaru