Dewan Pers Sosialisasikan Pendataan Media Massa pada HPN 2026 di Banten

- Jurnalis

Senin, 2 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers bersama insan pers berfoto bersama usai kegiatan sosialisasi pendataan media massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten

Foto: Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers bersama insan pers berfoto bersama usai kegiatan sosialisasi pendataan media massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten

JAKARTA – Dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten, Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Dewan Pers akan menggelar Sosialisasi Pendataan Media Massa Dewan Pers. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 7 Februari 2026, pukul 09.00-11.00 WIB, bertempat di Alun-Alun Pancaniti, Kota Serang.

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman insan pers dan pengelola media mengenai pentingnya pendataan media massa sebagai bagian dari upaya penguatan ekosistem pers yang profesional, sehat, dan bertanggung jawab.

Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, menegaskan, pendataan media bukanlah bentuk pembatasan, melainkan instrumen pembinaan dan perlindungan terhadap kemerdekaan pers.

“Pendataan media massa di Dewan Pers bertujuan menciptakan transparansi dan kepastian dalam ekosistem pers nasional. Ini bukan untuk menghambat, tetapi justru melindungi media dan jurnalis agar bekerja sesuai standar profesional,” ujar Yogi, Senin (2/2/26).

Menurutnya, melalui pendataan yang akurat, Dewan Pers dapat memetakan kondisi media secara faktual, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi dari media yang kredibel.

“Media yang terdata menunjukkan komitmen terhadap etika jurnalistik, struktur perusahaan yang jelas, serta kepatuhan pada regulasi pers. Ini penting agar publik tidak dirugikan oleh praktik media yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Yogi juga menyampaikan, momentum HPN 2026 di Banten menjadi ruang strategis untuk berdialog langsung dengan pengelola media daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital dan maraknya disinformasi.

Sosialisasi ini terbuka bagi pimpinan redaksi, pengelola perusahaan pers, serta jurnalis yang ingin memahami lebih jauh mekanisme, manfaat, dan tahapan pendataan media massa di Dewan Pers.

Melalui kegiatan ini, Dewan Pers berharap semakin banyak media di daerah yang terdata secara resmi, sehingga kualitas pers nasional semakin kuat dan dipercaya publik.

Berita Terkait

Deolipa Yumara Angkat Bicara soal Film Pesta Babi, Papua Jangan Dikorbankan demi Pembangunan
Dosen UNIYAP Dr. Mansur Soroti Film “Pesta Babi”: PSN Merauke Dinilai Perlu Dikaji Ulang dan Berbasis Kearifan Lokal
Mahasiswa Hukum UNUSIA Soroti Militerisme dan Konflik Agraria Papua Lewat Nobar Film Pesta Babi
Direktorat Jenderal Imigrasi Dalami Dugaan Pelanggaran 320 WNA Terduga Sindikat Judi Online
Kementerian Hukum Dorong Hilirisasi Riset Kampus Jadi Aset Ekonomi Nasional
Musthafa Kasim: Desa Jadi Fokus Utama Pembangunan Nasional di Munas II PAPDESI 2026
H. Jidan Sebut Munas II PAPDESI Momentum Strategis Perjuangkan Aspirasi Desa Se-Indonesia
Munas II PAPDESI 2026, Dedi Rivaldi Dorong Sinergi Pemerintah dan Organisasi Desa untuk Perkuat Pembangunan Daerah
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 19:46 WIB

Deolipa Yumara Angkat Bicara soal Film Pesta Babi, Papua Jangan Dikorbankan demi Pembangunan

Kamis, 14 Mei 2026 - 13:29 WIB

Dosen UNIYAP Dr. Mansur Soroti Film “Pesta Babi”: PSN Merauke Dinilai Perlu Dikaji Ulang dan Berbasis Kearifan Lokal

Rabu, 13 Mei 2026 - 23:09 WIB

Mahasiswa Hukum UNUSIA Soroti Militerisme dan Konflik Agraria Papua Lewat Nobar Film Pesta Babi

Rabu, 13 Mei 2026 - 11:09 WIB

Direktorat Jenderal Imigrasi Dalami Dugaan Pelanggaran 320 WNA Terduga Sindikat Judi Online

Selasa, 12 Mei 2026 - 19:08 WIB

Kementerian Hukum Dorong Hilirisasi Riset Kampus Jadi Aset Ekonomi Nasional

Berita Terbaru