JAKARTA – Pemerintah terus menggenjot program rumah subsidi agar tepat sasaran, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Diantaranya yang jadi target adalah driver ojek online hingga wartawan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, salah satu kelompok yang menjadi fokus adalah mitra pengemudi ojek online (ojol), khususnya dari Gojek, baik roda dua maupun roda empat. Sebanyak 2.000 unit rumah subsidi dialokasikan untuk mereka dalam program tahun ini.
“Arahan Presiden Prabowo jelas, bagaimana rumah subsidi ini bisa tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang sesuai kriteria,” ucap Ara saat Jumpa Pers di Jakarta Pusat, pada Selasa (8/4/2025).
“Kriterianya adalah, masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini, batas penghasilan untuk keluarga itu Rp8 juta per bulan, kalau single belum menikah masih kami bicarakan. Khusus Papua, single Rp7 juta dan keluarga Rp10 juta,” sambungnya.
Ara menambahkan, data kriteria tersebut sedang diperbarui bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami bicara serius dengan BPS. Data yang ada kan sudah beberapa tahun lalu, harus di-update sesuai situasi terkini supaya lebih adil,” ujarnya.
Dari total kuota rumah subsidi tahun ini sebanyak 220.000 unit, pemerintah telah membaginya ke dalam 13 segmen profesi. Alokasi ini mencakup petani (20.000 unit), buruh (20.000 unit), tenaga kesehatan seperti perawat (15.000 unit) dan bidan (10.000 unit), Polri (14.500 unit), hingga wartawan (1.000 unit).
Khusus untuk mitra pengemudi Gojek, dialokasikan 2.000 unit, terdiri dari 1.000 unit untuk pengemudi roda dua dan 1.000 unit untuk roda empat.
“Realisasi sampai hari ini, dari 1 Januari hingga 8 April 2025, sudah 53.645 unit yang KPR-nya dirilis. Tapi kalau dari pelantikan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 sampai sekarang, totalnya 142.226 unit rumah, termasuk yang sudah terbangun dan siap akad,” terang Ara.
Maruarar Sirait menegaskan, angka ini menunjukkan komitmen pemerintah sejak Prabowo dilantik. Sebanyak 105.000 unit telah melakukan akad kredit di Bogor pada tahun lalu, dan 280.000 unit kunci sudah diserahkan di 8 daerah di Indonesia.
“Rencana kedepan, akad untuk 20.000 unit lainnya akan digelar di Subang pada 8 Mei 2025,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Gojek, Patrick Walujo, menyambut baik inisiatif pemerintah.
“Kami senang bisa mendukung program ini. Tujuan kami sama, ingin mitra pengemudi lebih sejahtera dan punya rumah sendiri,” ujar Patrick.
Ia mengungkapkan, Gojek sebenarnya telah memulai program serupa sejak 2018 melalui inisiatif Swadaya.
“Tapi jumlahnya masih terbatas. Sekarang, dengan kebijakan baru dari Presiden Prabowo dan Pak Menteri, ada kelonggaran kriteria yang memungkinkan lebih banyak mitra kami ikut program ini,” ucapnya.
Patrick menegaskan, Gojek siap bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan lembaga terkait untuk mendesain skema yang lebih inklusif.
“Kami punya data transaksi digital mitra. Dari situ, kami bisa lihat siapa yang punya kemampuan finansial untuk ikut. Mungkin bisa dibuat skema tabungan harian yang nanti jadi cicilan bulanan,” ujarnya.
Selanjutnya Maruarar Sirait, menekankan pentingnya kualitas rumah subsidi. Rumah subsidi bukan berarti murahan. Pengembang harus bertanggung jawab.
“Saya akan tegas, tidak ada tempat untuk pengembang yang asal-asalan. Rakyat jangan sampai sengsara,” tegas Ara.
Ia mengatakan, BTN menjadi bank penyalur terbesar dengan kontribusi 74% dari total KPR subsidi.
“Terima kasih ke BTN, juga dukungan DPR, OJK, BI, dan Kementerian Keuangan. Kami juga siapkan tambahan anggaran tahun ini supaya lebih banyak rakyat yang kebagian,” imbuhnya.
Program ini diharapkan menjadi langkah konkret mewujudkan janji Prabowo membangun 3 juta rumah per tahun. Dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja informal seperti mitra ojol.
Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid juga menyambut baik program ini. Ia berharap kuotanya bisa ditambah.
“Kebutuhan rumah untuk wartawan jelas lebih dari 1.000 unit,” ujarnya.
Dalam diskusi yang digelar sebelum penandatanganan MoU, Maruarar memberi target agar 100 rumah pertama bisa diserahkan pada 6 Mei mendatang.
“Pesan Presiden Prabowo jelas, kerja cepat. Jadi BTN, Tapera, Komdigi, dan BPS harus gerak cepat,” katanya.
BPS akan memastikan penerima rumah subsidi ini terdata jelas secara by name dan by address. Adapun untuk wartawan, penerima bantuan harus memiliki sertifikat kompetensi.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyeda Yahya, menyatakan akan bekerja sama dengan konstituen Dewan Pers untuk menyiapkan data wartawan yang berhak menerima rumah subsidi.
Penulis : Fahmy Nurdin
Editor : Fahmy Nurdin
