DEPOK – Di tengah dinamika politik nasional yang semakin kompleks dan menyempitnya ruang sipil, Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) menggeliat. Organisasi payung kaum awam Katolik itu menggelar Pertemuan Nasional (Pernas) XII Istimewa pada 8–10 Juni 2025 di Wisma Hijau, Depok. Acara ini menjadi titik balik transformasi kelembagaan yang selama ini berjalan dalam bayang-bayang informalitas.
Sebanyak 195 peserta dari seluruh Indonesia—mulai dari delegasi keuskupan, organisasi masyarakat Katolik, hingga perwakilan Komisi Kerawam KWI—mengisi ruang-ruang diskusi strategis. Mereka merumuskan arah baru FMKI sebagai “rumah bersama awam” yang tak hanya menjadi perpanjangan tangan Gereja, tapi juga aktor aktif dalam ruang publik yang tengah bergejolak.
Tema besar yang diusung tak main-main: “Transformasi dan Revitalisasi FMKI sebagai Rumah Bersama Awam: Melembagakan Wadah Kerasulan Politik untuk Gereja dan Bangsa.” Sebuah kompas ideologis yang menandai tekad FMKI untuk melangkah lebih jauh dari sekadar forum diskusi menjadi kekuatan sipil yang terstruktur.
“FMKI harus hadir bukan hanya sebagai identitas spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan transformasi sosial dan politik,” kata Yohanes Ari Nurcahyo, Ketua Steering Committee yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja FMKI. Nada suaranya mantap, seolah mengamini gelombang baru yang sedang dibangun.
Pada sesi pembukaan, Dr. Yanuar Nugroho tampil sebagai pemantik. Akademisi yang juga dikenal sebagai aktivis demokrasi itu memetakan tantangan besar yang tengah mengintai: menyusutnya ruang sipil, melemahnya media independen, dan kian masifnya kooptasi suara kritis.
“Kalau awam Katolik tidak bersuara, maka ruang publik akan ditinggalkan oleh nilai-nilai injili,” tegas Yanuar. Ia menyerukan perlunya kehadiran FMKI sebagai pelaku aktif dalam demokrasi, bukan sekadar pengamat dari pinggir lapangan.
Tak berhenti di wacana, FMKI merumuskan tiga langkah konkret: menyelenggarakan seminar nasional sebagai ruang refleksi kolektif, menyusun Pedoman Umum FMKI sebagai fondasi hukum, dan membentuk Badan Pekerja (BP) sebagai motor transisi menuju lembaga sah.
BP FMKI yang kini dibentuk diisi 27 orang dari berbagai unsur: perwakilan keuskupan, ormas Katolik, Komisi Kerawam, hingga tim perumus. Mereka diberi mandat mengawal finalisasi dokumen hukum, mengelola organisasi selama masa transisi, dan menyiapkan Pernas berikutnya sebelum 2026.
“Badan ini bukan sekadar teknis administratif. Ia adalah wajah baru semangat sinodalitas dan keberanian awam,” ujar Ari.
Dalam atmosfer yang berubah cepat, FMKI tampaknya tengah bergerak keluar dari bayang-bayang masa lalu. Pernas XII bukan hanya forum, tetapi batu loncatan menuju lembaga yang sah dan strategis. Di tengah keterpecahan wacana kebangsaan dan naiknya politik identitas, FMKI mencoba menegaskan dirinya: sebagai jembatan antara iman dan kepedulian sosial-politik.
“Ini soal keberanian awam. Gereja tak hanya butuh umat yang taat, tapi juga yang tangguh dalam ruang publik,” kata seorang peserta dari Sumatera Utara.
Maka, di Depok, langkah kecil itu dimulai. Dalam senyap, tapi pasti, kaum awam Katolik mengukir arah baru. Tidak untuk mendominasi, melainkan untuk bersaksi.
Editor : Helmi AR
