JAKARTA – Pemerintah pusat terus mempercepat program nasional konversi sampah menjadi energi listrik. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik, yang digelar di Ruang Rapat Utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), ini dihadiri sejumlah menteri teknis, kepala lembaga negara, serta para kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi prioritas pengelolaan sampah nasional.
Turut hadir di antaranya Menteri PPN/Bappenas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PUPR, serta Kepala BPKP. Dari unsur daerah hadir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Bupati dan Wali Kota dari Bogor, Tangerang, Semarang, Denpasar, Badung, Sleman, Bantul, dan Yogyakarta, serta Direktur Utama PT PLN (Persero).
Dalam arahannya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan optimisme bahwa percepatan proyek konversi sampah menjadi energi listrik akan menjadi solusi menyeluruh terhadap persoalan lingkungan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
“Sampah yang selama ini menjadi sumber penyakit dan gangguan lingkungan bisa kita ubah menjadi energi listrik. Dari situ akan muncul peluang kerja, bahkan menambah pendapatan masyarakat,” ujar Zulhas.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pengolahan.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam paparannya menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara investasi teknologi pengolahan sampah dan keberlangsungan sosial masyarakat kecil, khususnya para pemulung.
“Kami di Yogyakarta semua kabupaten/kota sudah bergabung dalam sistem pengelolaan sampah ini. Di pabrik pengolahan, yang bekerja sebagian besar adalah pemulung. Mereka harus tetap diberi ruang untuk bekerja agar tidak kehilangan mata pencaharian,” ujar Sri Sultan.
Sri Sultan juga mengingatkan agar pemerintah pusat memberi dukungan konkret dalam penyelesaian investasi alat yang telah dibeli daerah sejak dua tahun terakhir. Ia mengungkapkan, proyek pengolahan di beberapa titik seperti Kabupaten Bantul dan Sleman telah berjalan, namun masih membutuhkan waktu hingga 18–24 bulan untuk penyelesaian fasilitas pengolah sampah skala besar.
“Kami tidak ingin alat yang sudah dibeli mangkrak dan akhirnya menjadi persoalan hukum. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat menjadikan proyek ini prioritas agar investasi yang sudah dilakukan daerah tidak sia-sia,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan kesiapan penuh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Bali dalam melaksanakan proyek pengelolaan sampah modern.
“Kami di Bali menghadapi darurat sampah. Open dumping sudah tidak diperbolehkan, dan kami sudah menyiapkan sistem pengangkutan serta fasilitas pendukungnya. Dengan dukungan teknologi canggih, fasilitas baru ini tidak menimbulkan bau, tidak merusak lingkungan, dan bahkan bisa mengolah sampah lama menjadi energi,” tutur Giri Prasta.
Ia juga mengapresiasi dukungan Kementerian LHK dan kementerian terkait lainnya dalam mewujudkan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tinggi di Pulau Dewata.
“Dengan teknologi ini, kami tidak lagi menggunakan biogembran dan seluruh kabupaten/kota siap menyuplai sampah sesuai kebutuhan. Terima kasih kepada pemerintah pusat dan PLN yang telah berkomitmen membantu pembangunan ini,” tambahnya.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat pembangunan infrastruktur di 34 titik prioritas pengolahan sampah menjadi energi listrik di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, tujuh proyek disebut telah siap beroperasi dalam waktu dekat.
“Kita sudah tertinggal 20 tahun dalam hal ini. Sekarang teknologi sudah ada, perizinan dipercepat lewat Instruksi Presiden Nomor 109, dan kita ingin semua daerah bergerak cepat,” kata Zulhas.
Ia juga mengingatkan bahaya pembakaran sampah terbuka yang selama ini masih dilakukan di banyak daerah.
“Kalau sampah dibakar begitu saja, racunnya justru lebih berbahaya karena menghasilkan mikroplastik dan polutan. Dengan teknologi baru, semua bisa diolah aman dan menghasilkan listrik,” ujarnya menutup rapat.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah poin kesepakatan awal, antara lain:
• Percepatan integrasi rencana daerah dalam proyek nasional konversi sampah menjadi energi listrik.
• Penyusunan mekanisme pendanaan bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta.
• Perlindungan sosial bagi tenaga kerja informal seperti pemulung agar tidak terdampak negatif.
• Pendampingan hukum dan pengawasan proyek oleh BPKP dan Kementerian Keuangan untuk mencegah potensi penyimpangan.
Dengan langkah terpadu ini, pemerintah menargetkan Indonesia dapat mengurangi hingga 30 persen timbunan sampah nasional dan menghasilkan energi listrik ramah lingkungan secara berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
