JAKARTA – Dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera mulai dirasakan hingga ke Jakarta. Sebagai pusat perputaran ekonomi nasional, Ibu Kota tidak sepenuhnya steril dari efek lanjutan bencana tersebut. Perlambatan aktivitas ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat kini menjadi tekanan nyata, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang bergantung pada sektor informal.
Kondisi ini paling terasa bagi pekerja dengan penghasilan tidak tetap, seperti pedagang keliling, buruh harian, hingga tukang ojek pangkalan. Mereka mengaku mengalami penurunan pendapatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Berkurangnya mobilitas masyarakat serta melemahnya transaksi harian menjadi faktor utama yang mempersempit peluang memperoleh penghasilan.
Pantauan awak media di kawasan Rawa Kuning, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (1/1/2026), menggambarkan situasi tersebut. Di sejumlah pangkalan ojek, para pengemudi terlihat lebih banyak menunggu dibandingkan mengantar penumpang. Sepinya pelanggan menjadi keluhan utama yang terus berulang dari hari ke hari.
Fauzan, salah seorang tukang ojek pangkalan di kawasan Kelapa Satu, Rawa Kuning, mengungkapkan bahwa kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, jumlah penumpang menurun drastis, sehingga penghasilan harian tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan dasar.
“Sekarang penumpang sepi sekali. Kadang seharian cuma dapat satu atau dua orang. Untuk makan sehari-hari saja sering tidak cukup,” kata Fauzan.
Ketika disinggung mengenai peluang beralih ke layanan transportasi berbasis aplikasi, Fauzan mengaku hal tersebut sulit dilakukan. Keterbatasan ekonomi menjadi penghalang utama, mulai dari kepemilikan telepon pintar hingga biaya operasional yang dinilai tidak sebanding dengan kemampuan finansialnya.
“Jangankan beli handphone yang mahal, buat makan saja pas-pasan. Makanya kami bertahan jadi ojek pangkalan,” tuturnya.
Situasi ini menunjukkan masih lebarnya kesenjangan akses terhadap transformasi digital, khususnya di sektor transportasi. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, tidak semua lapisan masyarakat mampu beradaptasi secara cepat karena keterbatasan sarana dan modal.
Keluhan serupa juga disampaikan Udin, tukang ojek pangkalan lain di wilayah yang sama. Ia mengaku tekanan ekonomi semakin berat karena harus menanggung kebutuhan tiga orang anak yang masih menempuh pendidikan.
“Anak saya tiga, semuanya masih sekolah. Yang paling besar di SMA swasta. Setiap bulan harus bayar biaya sekolah, belum uang jajan dan kebutuhan lain,” ucapnya.
Udin menambahkan, hingga saat ini wilayah Rawa Kuning, Kelurahan Pulogebang, belum memiliki SMA Negeri. Kondisi tersebut memaksa warga dengan kemampuan ekonomi terbatas untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta dengan biaya yang relatif lebih tinggi.
“Kalau ada SMA Negeri, pasti sangat membantu warga di sini. Kami berharap pemerintah bisa membangun SMA Negeri di Rawa Kuning, Pulogebang,” ujarnya.
Pengamat sosial, Ali Hanafiah menilai situasi yang dialami masyarakat kecil di Jakarta Timur tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kebijakan perlindungan sosial, penguatan sektor informal, serta pemerataan akses pendidikan dinilai harus lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan,” tutur Ali Hanafiah.
Menurut Ali, tanpa intervensi kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, tekanan ekonomi akibat bencana alam dan perlambatan aktivitas ekonomi berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih luas.
“Dalam kondisi krisis, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah kembali menjadi pihak yang paling rentan dan paling merasakan dampaknya,” pungkasnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, harapan masyarakat kecil tetap tertuju pada kehadiran negara untuk memberikan solusi nyata, baik melalui bantuan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan fasilitas publik yang merata dan berkeadilan.
Reporter: Matyadi
Editor: Fahmy Nurdin
