Jakarta — Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan aset budaya nasional sebagai pengungkit ekonomi budaya dan industri kreatif Indonesia.
Hal itu disampaikan Fadli Zon saat berdialog dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (24/2).
Dalam pertemuan tersebut, Fadli menegaskan aset budaya Indonesia harus dikelola sebagai kekuatan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi negara dan masyarakat.
Kita ingin aset budaya kita menjadi living heritage, bukan sekadar dead monument. Cagar budaya harus memberi dampak ekonomi, sosial, dan kebudayaan secara berkelanjutan,” ujar Fadli.
Ia menyampaikan, setelah kerja sama pengelolaan kawasan Borobudur, kolaborasi diharapkan diperluas ke kawasan Candi Prambanan, Ratu Boko, hingga Candi Palosan yang baru selesai dilakukan peningkatan sarana dan prasarana.
Menurut Fadli, pemerintah telah meningkatkan fasilitas umum di berbagai kawasan cagar budaya. Ke depan, kolaborasi dengan InJourney dan entitas di bawah Danantara diharapkan mampu memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan daya tarik destinasi budaya nasional.
Selain pengelolaan kawasan cagar budaya, Fadli juga menyoroti pentingnya dukungan Danantara terhadap partisipasi Indonesia dalam Venice Biennale 2026, pameran seni rupa terbesar di dunia.
Venice Biennale adalah etalase dunia. Semua negara memiliki paviliun. Indonesia harus hadir. Ini bukan sekadar pameran, tetapi bagian dari cultural economy karena terjadi banyak transaksi dan eksposur internasional,” katanya.
Ia menjelaskan, pada tahap awal Indonesia akan mengirim tujuh seniman untuk residensi selama sekitar dua bulan serta tujuh seniman lain yang akan berkolaborasi lintas jejaring nasional. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat memiliki paviliun sendiri dalam dua tahun ke depan.
Fadli juga menyinggung penguatan ekosistem perfilman nasional. Meski jumlah penonton film Indonesia terus meningkat, ketersediaan layar bioskop di daerah masih menjadi tantangan.
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 2.500 layar bioskop, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 10 ribu layar. Ia membuka peluang kolaborasi dengan PFN dan pihak terkait untuk pengembangan bioskop di kabupaten dan kota guna memperluas akses serta memperkuat industri film nasional.
Selain itu, dibahas pula optimalisasi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Fadli mengusulkan pemanfaatan kembali gedung eks Jiwasraya di bagian belakang kompleks museum untuk memperluas fungsi dan memperkuat narasi sejarah kebangsaan.
Menanggapi hal tersebut, Dony Oskaria menyatakan dukungan Danantara terhadap penguatan sektor kebudayaan, termasuk partisipasi Indonesia di Venice Biennale. Ia menekankan pentingnya parameter dan indikator keberhasilan yang terukur dalam setiap kolaborasi.
Kita perlu menetapkan KPI dan pesan strategis yang jelas dalam setiap partisipasi internasional. Jika dikemas dengan baik dan memiliki indikator keberhasilan yang terukur, dampaknya akan lebih kuat,” ujarnya.
Terkait pengelolaan Borobudur dan sekitarnya, Dony menegaskan komitmen Danantara dalam optimalisasi aset budaya sebagai pengungkit ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Borobudur dan destinasi lain harus kita manfaatkan maksimal untuk Indonesia. Optimalisasi aset ini pada akhirnya untuk negara dan masyarakat,” katanya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, jajaran direktur jenderal di lingkungan Kementerian Kebudayaan, serta pimpinan Danantara.
Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara Kementerian Kebudayaan dan Danantara dalam mendorong kebudayaan sebagai pilar ekonomi masa depan.
