Pengungkapan Pabrik Zenith Raksasa, Polisi Bongkar Jaringan Terorganisir di Semarang 

- Jurnalis

Selasa, 14 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat mengungkap praktik industri rumahan narkotika berskala besar yang beroperasi secara tersembunyi di wilayah Mijen, Semarang. (Dok-Istimewa)

Foto: Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat mengungkap praktik industri rumahan narkotika berskala besar yang beroperasi secara tersembunyi di wilayah Mijen, Semarang. (Dok-Istimewa)

JAKARTA – Aparat gabungan dari Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat mengungkap praktik industri rumahan narkotika berskala besar yang beroperasi secara tersembunyi di wilayah Mijen, Semarang. Penggerebekan ini menyingkap jaringan produksi dan distribusi obat keras jenis Zenith yang diduga telah lama memasok pasar gelap lintas daerah.

Pengungkapan bermula dari laporan masyarakat di kawasan Jakarta Barat yang mencurigai maraknya peredaran obat berbahaya. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya mengamankan seorang pria berinisial P di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Dari tangan P, polisi menyita sekitar 120.000 butir Zenith yang siap edar.

Dari hasil pemeriksaan awal, P diketahui berperan sebagai kurir yang bekerja di bawah kendali seorang aktor utama berinisial D. Jejak distribusi yang ditelusuri petugas mengarah ke luar ibu kota, membuka pintu bagi pengungkapan jaringan yang lebih besar dan terstruktur.

Tim kemudian bergerak cepat ke Semarang. Pada Kamis (9/4), aparat berhasil meringkus D di kediamannya. Tak jauh dari lokasi tersebut, ditemukan sebuah gudang yang telah dimodifikasi menjadi laboratorium clandestine lengkap dengan peralatan produksi. Di tempat itu, petugas menyita 186.000 butir Zenith siap edar serta sekitar 1,83 ton bahan baku prekursor yang berpotensi diolah menjadi jutaan tablet.

Selain itu, sejumlah mesin cetak otomatis dan alat pengolah bahan kimia turut diamankan. Skala produksi yang ditemukan menunjukkan bahwa operasi ini bukan sekadar usaha kecil, melainkan bagian dari jaringan terorganisir dengan kapasitas produksi massal.

Pihak kepolisian menilai keberadaan laboratorium ini sangat berbahaya karena menyasar segmen pasar yang rentan, terutama kalangan remaja dan pekerja. Distribusi Zenith secara ilegal diketahui memiliki dampak serius terhadap kesehatan, mulai dari gangguan saraf hingga risiko kematian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Mapolda pada Senin (13/4/2026) menekankan bahwa keberhasilan ini tidak semata dilihat dari jumlah barang bukti yang disita, melainkan dari dampak pencegahan yang dihasilkan. Polisi memperkirakan lebih dari 4,3 juta butir Zenith berhasil digagalkan peredarannya, yang secara teoritis dapat menyelamatkan jutaan orang dari paparan zat berbahaya.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai klaim “penyelamatan jutaan jiwa” perlu dilihat secara proporsional. Estimasi tersebut umumnya didasarkan pada asumsi satu butir dikonsumsi oleh satu individu, sementara dalam praktiknya pola distribusi dan konsumsi bisa lebih kompleks. Namun demikian, besarnya potensi peredaran tetap menunjukkan ancaman serius yang berhasil ditekan.

Para tersangka kini dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal terkait dalam KUHP terbaru. Ancaman hukuman berat menanti, seiring penyidik terus mengembangkan kasus untuk memburu pelaku lain yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pengungkapan ini kembali menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi awal. Kepolisian mengimbau publik untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing, sebagai bagian dari upaya kolektif memutus mata rantai peredaran narkotika.

Di tengah meningkatnya kompleksitas jaringan narkoba, sinergi antara aparat dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama. Tanpa keterlibatan publik, ruang gerak sindikat akan tetap terbuka. Sebaliknya, dengan kewaspadaan bersama, potensi ancaman dapat ditekan sejak dini demi menjaga keamanan dan kesehatan generasi mendatang.

Reporter: Fahmy Nurdin

Editor: Fahmy Nurdin

Berita Terkait

Kementerian HAM Bantah Revisi UU HAM Lemahkan Komnas HAM
Majelis Etik Ombudsman Rampungkan Pemeriksaan Hery Susanto, Rumuskan Usulan Sanksi
Polres Metro Jakarta Pusat Amankan Delapan Orang dalam Operasi Cipta Kondisi, Narkoba dan Obat Keras Jadi Sasaran
Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Curanmor dan Peredaran Narkoba di Jakarta Timur
Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Tangkap Pengedar Etomidate di Jakarta Barat
Patroli Blue Light Polda Metro Jaya Intensif Digelar, Antisipasi 3C dan Kejahatan Jalanan di Jakarta
Bea Cukai-Polda Sumut Tangkap Kurir 30 Kg Sabu di Perairan Tanjung Api
Komitmen Pelayanan Prima Samsat Ciledug Dirasakan Langsung oleh Masyarakat
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Jumat, 29 Mei 2026 - 17:20 WIB

Kementerian HAM Bantah Revisi UU HAM Lemahkan Komnas HAM

Jumat, 29 Mei 2026 - 17:05 WIB

Majelis Etik Ombudsman Rampungkan Pemeriksaan Hery Susanto, Rumuskan Usulan Sanksi

Jumat, 29 Mei 2026 - 12:09 WIB

Polres Metro Jakarta Pusat Amankan Delapan Orang dalam Operasi Cipta Kondisi, Narkoba dan Obat Keras Jadi Sasaran

Jumat, 29 Mei 2026 - 11:49 WIB

Patroli Perintis Presisi Polda Metro Jaya Bongkar Jaringan Curanmor dan Peredaran Narkoba di Jakarta Timur

Kamis, 28 Mei 2026 - 18:53 WIB

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Tangkap Pengedar Etomidate di Jakarta Barat

Berita Terbaru

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membantah sejumlah kritik yang disampaikan Komnas HAM terkait revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pemerintah menegaskan proses penyusunan revisi aturan tersebut dilakukan secara partisipatif dan tidak bertujuan melemahkan independensi Komnas HAM.

Hukum & Kriminal

Kementerian HAM Bantah Revisi UU HAM Lemahkan Komnas HAM

Jumat, 29 Mei 2026 - 17:20 WIB