Jakarta — Pemerintah terus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi inklusif, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kepastian hukum.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan secara legal dan aman.
Kita perlu mendorong solusi yang komprehensif, baik dari sisi penegakan hukum dan juga memastikan masyarakat memiliki ruang untuk berusaha secara legal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Airlangga dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Jakarta, Jumat (11/4).
Dalam pertemuan tersebut, Dominggus menyampaikan dinamika aktivitas pertambangan emas oleh masyarakat di sejumlah wilayah Papua Barat. Aktivitas tersebut tersebar di kawasan aliran sungai, lereng, hingga perbukitan.
Meski memiliki potensi ekonomi besar, aktivitas tambang rakyat itu juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, kehutanan, hingga perlindungan masyarakat adat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah regulasi, termasuk penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Namun, implementasinya dinilai masih memerlukan percepatan, terutama dalam penyelesaian regulasi teknis dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Menanggapi hal itu, Airlangga menegaskan pemerintah pusat akan memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan kejelasan kebijakan di lapangan.
Nanti kita koordinasikan dengan kementerian terkait seperti ESDM, Lingkungan Hidup, dan Tata Ruang, agar ada kepastian langkah dan kesiapan regulasi yang dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Selain isu pertambangan rakyat, pertemuan tersebut juga membahas kondisi ekonomi Papua Barat yang menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tercatat mencapai 6,46 persen, yang didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan.
Pemerintah memandang potensi sumber daya alam di Papua Barat perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
