Jakarta — Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menurutnya, Indonesia berisiko kehilangan pasar sawit global apabila regulasi dan sistem pendukung kebijakan tersebut belum benar-benar siap.
Kekhawatiran itu muncul seiring pemberlakuan masa transisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang dimulai pada 1 Juni 2026. Regulasi tersebut mewajibkan seluruh ekspor komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, dilakukan melalui DSI sebelum diterapkan secara penuh pada 1 Januari 2027.
Dalam podcast EdShareOn yang tayang Rabu (10/6), Eddy mengatakan pelaku usaha wajar mempertanyakan kebijakan tersebut mengingat industri kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar sekaligus menopang sekitar 16,2 juta tenaga kerja di Indonesia. Ia menilai pemerintah perlu memanfaatkan masa transisi untuk menuntaskan berbagai aturan teknis dan memastikan sistem ekspor yang dibangun mampu mengakomodasi kompleksitas industri sawit nasional.
Eddy juga menyoroti aspek keamanan data dalam skema ekspor satu pintu. Menurut dia, pengusaha memiliki kekhawatiran terhadap potensi kebocoran informasi terkait spesifikasi produk dan identitas pembeli yang selama ini menjadi bagian dari rahasia dagang.
“Kami sudah mengingatkan pemerintah agar pihak DSI wajib menjaga tingkat kerahasiaan data pembeli. Kalau rahasia dagang pembeli bocor, mereka akan sangat dirugikan,” ujar Eddy. “Jangan sampai kita kehilangan pasar ini, karena Indonesia bukan satu-satunya produsen sawit di dunia.”
Eddy mengingatkan, pembeli internasional memiliki banyak pilihan minyak nabati lain, seperti minyak bunga matahari, minyak kedelai hingga minyak jagung. Apabila proses pembelian sawit dari Indonesia dinilai terlalu rumit, bukan tidak mungkin mereka beralih ke negara atau komoditas lain. Kekhawatiran tersebut sempat tercermin dari anjloknya harga CPO dan tandan buah segar (TBS) setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu pada Mei lalu. Kondisi itu semakin menekan petani sawit yang juga menghadapi tingginya harga pupuk tanpa dukungan pupuk bersubsidi.
GAPKI pun meminta agar DSI tidak berjalan sendiri dalam merancang ekosistem digital pendukung kebijakan tersebut. Menurut Eddy, pelaku industri perlu dilibatkan agar implementasi di lapangan tidak menghambat rantai pasok dan aktivitas ekspor.
Eddy mengingatkan, gangguan birokrasi di tingkat administrasi dapat memicu antrean di pelabuhan, menghambat operasional pabrik kelapa sawit, hingga berdampak pada terserap atau tidaknya hasil panen petani. Kekhawatiran itu semakin besar mengingat mulai 2027 Uni Eropa akan menerapkan secara penuh regulasi anti-deforestasi yang mensyaratkan sistem pelacakan asal-usul produk sawit secara rinci hingga titik koordinat geografis.
Di sisi lain, Eddy juga menyinggung dugaan penyalahgunaan ekspor limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) untuk menghindari bea keluar CPO. Kecurigaan itu mencuat setelah ditemukan lonjakan ekspor POME hingga jutaan ton yang dinilai tidak sejalan dengan kapasitas produksi sawit nasional.
Menurut dia, peningkatan permintaan POME dari pasar internasional, terutama China, memang terjadi. Namun, besarnya volume ekspor yang tercatat dinilai tidak memiliki korelasi logis dengan produksi CPO nasional.
“Kenaikan drastis ekspor POME ini secara hitung-hitungan sama sekali tidak berkorelasi logis dengan produksi,” kata Eddy.
“Kenaikan drastis ekspor POME ini secara hitung-hitungan sama sekali tidak berkorelasi logis dengan produksi,” kata Eddy
Eddy juga membantah anggapan bahwa POME diolah kembali menjadi minyak goreng untuk konsumsi. Menurutnya, proses tersebut secara teknis dan ekonomis tidak masuk akal karena biaya pemurniannya terlalu tinggi dan kualitas produk akhirnya rendah. Sebaliknya, ia menyebut pemanfaatan minyak jelantah atau used cooking oil (UCO) untuk bahan bakar ramah lingkungan seperti Sustainable Aviation Fuel (SAF) lebih menjanjikan dari sisi bisnis.
Reporter: Eddy Wijaya
Redaktur: Helmi AR
