JAKARTA – Polda Metro Jaya bersama unsur TNI mengerahkan sebanyak 6.088 personel gabungan untuk mengamankan sekaligus melayani rangkaian aksi penyampaian pendapat yang dilakukan sejumlah elemen mahasiswa di berbagai titik strategis Ibu Kota pada Jumat (12/6/2026). Pengamanan difokuskan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Bundaran HI, Cikini Raya, serta sejumlah ruas jalan yang diperkirakan terdampak oleh pergerakan massa.
Langkah pengamanan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat dan kebutuhan menjaga ketertiban umum serta kelancaran aktivitas masyarakat.
Dalam apel kesiapan pengamanan, Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol. Asep Edi Suheri, menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan. Ia mengingatkan seluruh personel agar mengedepankan sikap profesional, sabar, persuasif, dan tidak mudah terprovokasi oleh dinamika yang mungkin terjadi selama aksi berlangsung.
Menurut Kapolda, mahasiswa yang turun menyampaikan aspirasi bukanlah pihak yang harus dihadapi secara represif, melainkan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Adik-adik mahasiswa adalah keluarga kita. Mereka bukan lawan, melainkan warga masyarakat yang harus kita layani, kita jaga, dan kita amankan dengan sebaik-baiknya,” tegas Kapolda dalam arahannya kepada personel pengamanan.
Selain menekankan aspek pelayanan, Kapolda juga mengingatkan pentingnya disiplin komando di lapangan. Seluruh personel diminta menjalankan tugas sesuai prosedur operasional yang berlaku, menghindari tindakan di luar instruksi, serta selalu mengutamakan komunikasi dan negosiasi dalam menghadapi berbagai situasi.
Ia juga memastikan bahwa pengamanan aksi dilakukan tanpa penggunaan senjata api oleh personel yang bertugas, sebagai bentuk komitmen terhadap pendekatan yang mengedepankan perlindungan hak-hak sipil dan keselamatan seluruh pihak.
“Seluruh tindakan di lapangan harus satu komando. Tidak boleh ada inisiatif sendiri tanpa instruksi. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, humanis, terukur, dan sesuai prosedur,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menjelaskan bahwa kekuatan pengamanan terdiri dari berbagai unsur TNI dan Polri yang disebar pada sejumlah titik strategis.
Komposisi personel gabungan tersebut meliputi 500 personel TNI, 1.000 personel Korps Brimob Polri, 200 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) Korsabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel dari jajaran Polres Metro Jakarta Besar.
Menurutnya, kehadiran aparat keamanan bukan untuk membatasi ruang demokrasi, melainkan memastikan seluruh kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung secara aman, tertib, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan publik yang lebih luas.
“Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Karena itu, tugas kami adalah memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan berjalan dengan baik serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya,” kata Budi.
Polda Metro Jaya juga mengajak seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan aspirasi. Selain menghormati hak pengguna jalan dan masyarakat lainnya, peserta aksi diimbau tetap waspada terhadap potensi provokasi maupun penyusupan pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
Menurut Budi, Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya telah melakukan pemantauan dan identifikasi terhadap kemungkinan adanya kelompok tertentu yang berupaya memanfaatkan momentum aksi untuk menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban.
Karena itu, para peserta aksi diminta tetap fokus pada tujuan penyampaian aspirasi dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan maupun tindakan provokatif yang dapat merugikan semua pihak.
“Jangan sampai ada kelompok lain yang mencoba masuk, memprovokasi, atau menunggangi aksi penyampaian pendapat yang dilindungi undang-undang ini,” ujarnya.
Terkait rencana aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Polda Metro Jaya menilai lokasi tersebut kurang ideal untuk kegiatan penyampaian pendapat karena merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi, transportasi, dan mobilitas masyarakat Jakarta.
Oleh karena itu, Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Metro Jaya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengarahkan massa aksi menuju lokasi yang lebih representatif, seperti kawasan Patung Kuda maupun depan Gedung DPR/MPR RI.
Langkah tersebut dilakukan agar aspirasi masyarakat tetap dapat disampaikan secara efektif tanpa menimbulkan dampak yang terlalu besar terhadap aktivitas publik dan arus lalu lintas di pusat kota.
Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menempatkan personel di sejumlah titik strategis, antara lain Bundaran HI, Patung Kuda, kawasan Cikini, Gedung DPR/MPR RI, hingga Simpang Semanggi.
Petugas akan melakukan pengaturan lalu lintas secara dinamis sesuai perkembangan situasi di lapangan. Rekayasa lalu lintas, termasuk pengalihan arus kendaraan, akan diberlakukan apabila kondisi mengharuskan demi menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.
“Kami mengimbau masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Petugas akan melakukan pengaturan di lapangan, dan apabila diperlukan rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi,” jelas Budi.
Pengamanan aksi mahasiswa kali ini mencerminkan upaya aparat dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan kebutuhan menjaga stabilitas keamanan di wilayah metropolitan yang menjadi pusat pemerintahan serta aktivitas ekonomi nasional.
Polda Metro Jaya berharap seluruh rangkaian kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara damai, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan keamanan maupun hambatan berarti terhadap aktivitas masyarakat.
Masyarakat yang memiliki kepentingan di sekitar lokasi aksi juga diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi melalui kanal resmi Polda Metro Jaya dan Direktorat Lalu Lintas guna memperoleh informasi terkini terkait situasi lapangan dan pengaturan arus kendaraan.
“Kami berharap kegiatan pelayanan dan pengamanan penyampaian pendapat ini dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan terkendali,” tutup Budi.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
