JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, dengan total nilai mencapai Rp14,69 miliar sepanjang 2024-2026.
ICW menilai pengadaan menggunakan anggaran negara tersebut bermasalah karena dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Selain itu, terdapat sejumlah persoalan terkait transparansi, persaingan usaha, hingga potensi konflik kepentingan.
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga periode 2023-2026 yang dihimpun ICW melalui platform data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengontrak tiga paket pengadaan pada 2024.
Paket tersebut meliputi penayangan video YouTube Rans Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels sebesar Rp205,89 juta, Instagram Story senilai Rp575,65 juta, kehadiran dalam acara sebesar Rp2,52 miliar, serta penayangan TikTok senilai Rp144,42 juta.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket jasa influencer pada 2025-2026. Masing-masing meliputi influencer engagement senilai Rp3,59 miliar, influencer engagement untuk pembangunan BINS sebesar Rp3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar.
Dengan demikian, total nilai pengadaan dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14.696.955.002.
ICW juga mengungkapkan keterkaitan kepemilikan perusahaan dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia memiliki 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Sementara Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.
ICW mengidentifikasi lima persoalan utama dalam pengadaan tersebut.
Pertama, ICW menilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak diterapkan secara konsisten. Di satu sisi, pemerintah meminta kementerian, pemerintah daerah, hingga desa mengurangi belanja, tetapi di sisi lain anggaran untuk jasa influencer masih mencapai miliaran rupiah.
Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
ICW juga menyoroti kontrak KKP dengan PT Rans Animasi Indonesia yang mencapai Rp7,2 miliar pada 2025 dan kembali bertambah Rp3,6 miliar pada 2026.
Kedua, manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer dinilai belum dapat diukur secara jelas dan terbuka. Padahal, masing-masing kementerian telah memiliki unit hubungan masyarakat, fasilitas komunikasi publik, serta kanal media sosial resmi yang dibiayai anggaran negara.
ICW mempertanyakan urgensi pengadaan jasa tersebut, terlebih terdapat alokasi Rp2,52 miliar hanya untuk komponen kehadiran dalam acara pada paket Kemendikbudristek.
Menurut ICW, tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja, laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, masyarakat akan kesulitan menilai manfaat belanja tersebut.
Ketiga, spesifikasi pengadaan dinilai mengarah pada penyedia tertentu sehingga berpotensi membatasi persaingan usaha.
ICW menyoroti paket pengadaan Kemendikbudristek yang secara spesifik mencantumkan kanal YouTube Rans Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Kondisi tersebut dinilai membuat penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menawarkan layanan serupa, meskipun proses pengadaan dilakukan melalui katalog elektronik.
ICW juga mempertanyakan kewajaran harga pengadaan, terutama penggunaan satuan detik sebagai dasar pembayaran penayangan konten serta keseragaman nilai tiga paket KKP yang masing-masing berada di kisaran Rp3,6 miliar.
Keempat, ICW menilai penggunaan uang negara untuk jasa influencer tidak boleh menjadi sarana menggiring opini publik maupun membangun citra kekuasaan.
Terlebih, Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024.
ICW menilai kondisi tersebut menimbulkan persoalan potensi konflik kepentingan karena perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat publik menerima kontrak pengadaan dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.
Kelima, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan tugas dan fungsi serta rencana strategis kementerian.
ICW mempertanyakan relevansi pengadaan penayangan konten di media sosial milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina maupun paket kehadiran dalam acara terhadap target kinerja kementerian.
Menurut ICW, pengadaan pemerintah seharusnya didasarkan pada kebutuhan yang terukur dan mendukung pencapaian program pembangunan, bukan sekadar menghabiskan anggaran yang tersedia.
Atas sejumlah temuan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari kerangka acuan kerja (KAK), harga perkiraan sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.
Kedua, meminta BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian melakukan audit terhadap pengadaan tersebut, terutama terkait kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan instansi.
Ketiga, meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
Keempat, mendesak Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. ICW juga meminta pemerintah mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
Kelima, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
ICW menegaskan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, persaingan yang sehat, serta kepentingan masyarakat sebagai pembayar pajak.
Pernyataan dan tuntutan tersebut disampaikan ICW dalam siaran pers tertanggal 9 November 2026.
