ACEH TENGAH — Ketua Umum Pasak Opat Nenggeri Linge, Zam Zam Mubarak, membantah keras pernyataan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi (Kapusdatin) BNPB Abdul Muhari yang menyebut aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Aceh mulai membaik pascabencana banjir dan tanah longsor akhir November 2025.
Zam Zam menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik serta pemerintah pusat dalam melihat situasi masyarakat terdampak bencana di Aceh.
“Pernyataan BNPB itu terlalu dini dan tidak sesuai fakta. Di banyak wilayah, terutama di pedalaman Aceh, masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Aktivitas ekonomi belum pulih seperti yang diklaim,” tegas Zam Zam Mubarak, yang juga menjabat Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Aceh Tengah, Senin (5/1/2026).
Menurut Zam Zam, gambaran pasar yang mulai beroperasi di Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Meureudu tidak bisa dijadikan indikator umum pemulihan ekonomi Aceh secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa sebagian besar pelaku usaha kecil, petani, dan pedagang masih mengalami kerugian serius akibat dampak banjir dan longsor.
“Pasar buka bukan berarti ekonomi pulih. Daya beli masyarakat turun drastis, distribusi barang belum normal, dan banyak warga kehilangan mata pencaharian. Ini fakta yang kami temukan langsung di lapangan,” ujarnya.
Zam Zam juga mengkritik BNPB yang dinilai lebih menonjolkan narasi optimistis ketimbang mendengar suara masyarakat korban bencana. Ia khawatir klaim pemulihan ekonomi tersebut akan berdampak pada berkurangnya perhatian dan bantuan lanjutan dari pemerintah pusat.
“Kalau pusat menganggap ekonomi sudah bergerak normal, maka bantuan bisa dihentikan atau dikurangi. Ini sangat berbahaya bagi korban bencana,” katanya.
Atas dasar itu, Zam Zam Mubarak secara terbuka meminta Presiden untuk mengevaluasi bahkan mencopot Kepala BNPB. Ia menilai pimpinan BNPB gagal menyajikan data yang objektif dan sensitif terhadap penderitaan masyarakat Aceh pascabencana.
“Kami mendesak Presiden mencopot Kepala BNPB. Penanggulangan bencana tidak boleh dibangun di atas laporan yang tidak sesuai kenyataan,” tegas Zam Zam.
Sebelumnya, Kapusdatin BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB Indonesia, Jumat (2/1/2026), menyatakan bahwa roda ekonomi di sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh mulai bergerak, ditandai dengan kembali beroperasinya pasar tradisional di Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Meureudu.
Namun bagi Zam Zam dan masyarakat adat Pasak Opat Nenggeri Linge, klaim tersebut dinilai belum mencerminkan pemulihan ekonomi yang sesungguhnya, karena penderitaan warga terdampak masih berlangsung dan membutuhkan perhatian serius negara.
